Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Themis Indonesia, Feri Amsari menganggap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mengembalikan fungsi check and balances dalam tatanan negara.

Sebab, berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kader PDI-P Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pemenang dalam kontestasi elektoral tersebut.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta banyak diisi oleh anggota partai politik (parpol) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Itu juga bukti bahwa publik di Jakarta betul peduli secara politik. Di beberapa negara maju, contohnya Amerika, kalau presidennya dari Partai Demokrat, parlemennya itu pasti dari Republik. Mereka sengaja membuat itu agar fungsi check and balances berjalan dengan baik,” ujar Feri di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Golkar akan menemui pasangan calon (paslon) gubernur DKI Jakarta yang diusungnya, Ridwan Kamil-Suswono untuk menanyakan alasan tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pilkada Jakarta. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan, pihaknya belum menerima laporan apa pun dari RK-Suswono soal gugatan pilkada.

"Kan pengajuan ke MK ini diajukan oleh calon Pilkada. Nanti kita akan bertemu dengan Kang Emil dan wakilnya. Kita akan lebih memperjelas kenapa Beliau tidak melakukan gugatan ke MK," kata Sarmuji di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji menegaskan komitmennya untuk menghormati setiap proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekalahan kader Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) di Pilkada DKI Jakarta, serta Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten.

"Tapi prinsipnya kita akan menghormati sampai proses dan tahapan ini selesai sampai titik. Sebelum titik ya kita hormati. Kita hormati," kata Wihaji usai menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya menegaskan bahwa legitimasi penetapan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 tidak akan terganggu meskipun saksi dari pasangan calon nomor urut 01 dan 02 memilih untuk tidak menandatangani berita acara penetapan.

“Legitimasi hari ini tidak ada masalah ya (kalau saksi tidak tanda tangan),” ujar Dody Wijaya di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024).

Dody menjelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, tanda tangan yang diperlukan untuk mengesahkan berita acara penetapan hasil rekapitulasi minimal harus ditandatangani oleh Ketua KPUD dan dua hingga tiga komisioner KPUD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta mengesahkan hasil suara Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu dalam rapat rekapitulasi di tingkat provinsi.

Dari pantauan Kompas.com, rapat rekapitulasi tingkat provinsi dimulai dari pembukaan kotak hasil perhitungan di Kepulauan Seribu. Kondisi kotak dalam kondisi tersegel.

Ketua KPU Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi beserta jajaran didampingi Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jakarta, Nelvia Gustina, membuka kotak di hadapan para saksi dari tiga paslon cagub-cawagub.