Pilkada Serentak

Setuju dengan Prabowo, Sekjen PKS: Perlu Evaluasi Sistem Pilkada Serentak

Setuju dengan Prabowo, Sekjen PKS: Perlu Evaluasi Sistem Pilkada Serentak

()

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang menilai perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak.

"Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada," kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/12/2024), dikutip dari Antara.

Aboe Bakar menyebutkan, pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar.

Partisipasi Rendah, Pilkada Langsung Harus Diubah?

Partisipasi Rendah, Pilkada Langsung Harus Diubah?

()

PARTISIPASI pemilih yang relatif rendah dalam Pilkada serentak 2024, menjadi sorotan banyak pihak. Saling lempar kesalahan mewarnai fenomena tersebut.

Sejumlah partai politik menunjuk KPU tidak profesional, sedangkan sejumlah pengamat menunjuk partai politik kurang bertanggung jawab untuk “mendidik” konstituennya.

Di tengah keriuhan saling lempar siapa yang harus bertanggung, mencuat pandangan bahwa partisipasi pemilih yang rendah pada Pilkada kali ini merupakan “argumen faktual” untuk mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke elite legislatif.

Anggota Komisi III Sayangkan Isu Parcok: Buktinya Apa? Jangan Buat Bingung

Anggota Komisi III Sayangkan Isu Parcok: Buktinya Apa? Jangan Buat Bingung

()

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyayangkan adanya isu ‘partai cokelat’ atau ‘parcok’ yang diidentikkan dengan keterlibatan lembaga kepolisian dalam Pilkada 2024. Ia menyebut isu ini membuat publik bingung.

"Kalau bicara mengenai mohon maaf partai cokelat misalnya, buktinya apa? Ya kan? Jangan ini kemudian membuat bingung masyarakat, gitu loh. Ya kan?" kata Tandra kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Tandra menuturkan jika ada anggota polisi yang melanggar ketentuan itu, maka dia yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas. Ia menyebut dalam kontestasi Pilkada, ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi kecurangan seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu, DKKP hingga lembaga yang mengadili yakni MK.

Dinamika Pilkada Serentak 2024 Jadi Catatan Kemendagri untuk Evaluasi UU

Dinamika Pilkada Serentak 2024 Jadi Catatan Kemendagri untuk Evaluasi UU

()

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan catatan dalam Pilkada Serentak 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemilu. Catatan yang dimaksud adalah ragam dinamika yang terjadi selama Pilkada 2024.

"Semua catatan yang berasal dari dinamika Pilkada kemarin, ini kita jadikan bahan untuk mengevaluasi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu," ungkap Bima di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Bima membenarkan salah satu hal menonjol yang akan menjadi bahan evaluasi yakni terkait dinamika Pilkada di Banjar Baru. Diketahui Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Lisa-Wartono mendapatkan suara 100 persen sebab paslon lain didiskualifikasi.

Menang Pilkada 1 Putaran, Pramono Dorong BUMD IPO, dari Pasar Jaya hingga Jakpro

Menang Pilkada 1 Putaran, Pramono Dorong BUMD IPO, dari Pasar Jaya hingga Jakpro

()

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, berencana membawa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Pasar Jaya, Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Pembangunan Jaya dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam wawancara eksklusif bersama Bisnis Indonesia, ia berharap langkah ini dapat bertujuan untuk meningkatkan transparansi, pengelolaan yang profesional, sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi Jakarta.

“Saya merasa bahwa nantinya jangan hanya Jakarta Funding, tetapi beberapa perusahaan BUMD yang sizenya besar dan sehat, saya IPO kan. Jakpro, kemudian Pembangunan Jaya, Pasar Jaya. Pasar Jaya itu pasarnya 153 .Kalau di Go Public kan size-nya gede banget,” tuturnya, kala ditemui di kediamannya yang berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan, pada pekan lalu. Simak wawancara lengkap di Bisnis TV Misi Besar Pramono Anung di Jakarta

Dugaan ASN Tidak Netral dalam Pilkada Serentak Makassar 2024: Kordinator FAK Sarankan Laporkan Ke Bawaslu

Dugaan ASN Tidak Netral dalam Pilkada Serentak Makassar 2024: Kordinator FAK Sarankan Laporkan Ke Bawaslu

()

Indolensa.com_Makassar|Gemuruh pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 belum usai, namun riak-riak kegaduhan justru muncul dari balik dinding birokrasi. Kali ini, dugaan ketidaknetralan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Makassar menjadi sorotan tajam.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, tak segan mengungkap adanya 17 pejabat, termasuk lurah dan sekcam, yang diduga terlibat dalam praktik tidak netral di tengah hiruk-pikuk politik lokal.Bacaan LainnyaPekerjaan Swakelola PISEW Di Mattoangin Desa Balleanging Diduga Menyalahi Spesifikasi TehnisLayanan Publik Terancam, Trisula Kunjungi DapilnyaPelajar SMAN 1 Kota Agung Tanggamus Divonis Kanker, Keluarga Kurang Mampu Butuh Bantuan

KPU Banten Gelar Pleno Rekapitulasi, Bisa Gugat ke MK Jika Tak Puas

KPU Banten Gelar Pleno Rekapitulasi, Bisa Gugat ke MK Jika Tak Puas

()

Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 untuk tingkat provinsi digelar hari ini oleh KPUD Banten. Pleno terbuka dilaksanakan di aula kantor KPUD Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Banten M Ihsan mengatakan sampai pleno di tingkat kabupaten/kota, proses rekapitulasi berjalan dengan aman dan tertib. Tahapan penting selanjutnya adalah pleno di tingkat provinsi untuk rekapitulasi di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten.

"Pada substansinya, ketika dalam pleno ini terdapat permasalahan meskipun sudah ditindaklanjuti, maka akan kami terbuka dilakukan perbaikan," kata M Ihsan, Sabtu (7/12/2024).

Mencermati dan Menikmati Lika-liku Pilkada Serentak 2024

Mencermati dan Menikmati Lika-liku Pilkada Serentak 2024

()

PILKADA serentak sudah usai. Hasilnya, meskipun belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah, sudah diketahui oleh publik di daerah.

Sehingga pesta pora kemenangan telah berlangsung di banyak daerah. Saya sendiri menyaksikan langsung pesta kemenangan yang spontan tersebut di dua daerah, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Pesta pora nampaknya terjadi karena kekuatan petahana tumbang keprabon, kekuatan yang dianggap oleh masyarakat setempat belum mendatangkan perubahan ke arah kebaikan apapun untuk daerahnya selama menjabat.