Pilkada Serentak 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo mengingatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dan bekerja secara profesional dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat tertutup antara Komisi I dan BIN yang berlangsung pada Senin (4/11/2024).

Kepala BIN Muhammad Herindra menegaskan, dia dan jajarannya akan tetap tunduk kepada Presiden dan tidak akan berperan sebagai alat pemenangan bagi partai politik atau individu tertentu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, ada 17 kementerian dan lembaga yang membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyukseskan pemilihak kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Kemendagri sebagai leading sector Pilkada ini didukung oleh 17 kementerian lembaga terkait, termasuk di dalamnya adalah TNI, kemudian Polri, dan BIN," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Budi Gunawan menyebutkan, lembaga dan kementerian itu akan bertugas menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses Pilkada Serentak yang akan datang.

TANGERANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa pihaknya menemukan masih ada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Hasto menyebutkan, ada sosok-sosok tertentu yang ikut campur dalam pelaksanaan pilkada lalu menginspirasi aparat penegak hukum untuk tidak netral dan justru mendukung pasangan calon tertentu.

“Tim hukum kami melihat bahwa di dalam Pilkada pun masih banyak dilakukan abuse of power. Seorang yang seharusnya tidak ikut cawe-cawe kembali cawe-cawe, dan kemudian menginspirasi aparat penegak hukum yang seharusnya netral menjadi tidak netral,” ujar Hasto kepada wartawan di Tangerang, Minggu (3/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Nusyirwan Soejono meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengutamakan hal-hal substansial ketimbang berpihak untuk mendukung kandidat tertentu dpada Pilkada 2024.

Menurut Nusyirwan, sikap tersebut terlihat dalam pidato-pidato Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional.

"Tentunya ke depan beliau akan sangat menjaga, sangat menjaga persatuan bahkan hal yang lain soal pemberantasan korupsi. Jadi hal-hal itulah hal-hal yang substansial yang itu lebih penting dibandingkan dengan menjaga apa namanya keberpihakan ya," kata Nusyirwan di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Nusyirwan Soejono menilai, sikap cawe-cawe atau ikut campur Presiden ketujuh RI Joko Widodo pada Pilkada serentak 2024 sudah tidak lagi menjadi hal istimewa.

Menurut Nusyirwan, masyarakat sudah memahami bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu memang gemar ikut campur dalam kontestasi politik.

"Enggak, enggak apa-apa. Ya itu, publik kan sudah semakin, rakyat sudah semakin jelas, sudah semakin lama kelamaan sudah semakin diperjelas ya, sikap sikap selama ini, Pak Jokowi itu seperti apa," ujar Nusyirwan ditemui di Jakarta, Minggu (3/11/2024).