Pimpinan Kpk

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII) mewanti-wanti loyalitas ganda pimpinan dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

Campaigner TII, Dzatmiati Sari, mengatakan, sejumlah pimpinan dan anggota Dewas itu masih tercatat sebagai anggota aktif lembaga penegak hukum dan pemeriksa di luar KPK.

“Kekhawatiran lainnya adalah juga soal loyalitas ganda,” kata Sari dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (17/12/2024).

Sari mengatakan, idealnya pimpinan dan anggota Dewas KPK yang dilantik mengundurkan diri dari lembaga asal mereka.

Presiden Prabowo telah melantik lima pimpinan KPK periode 2024-2029. KPK akan memberikan induksi atau pembekalan kepada para pimpinan baru selama 2-3 hari.

"Untuk pimpinan yang sudah dilantik ini akan mengikuti proses induksi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar 2 sampai dengan 3 hari nanti ke depan," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

Tessa menjelaskan proses itu bukan hanya untuk pimpinan, namun kepada seluruh pegawai baru yang akan bertugas di KPK. Proses itu dilakukan untuk memberikan nilai-nilai yang dianut di KPK.

Serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPK akan dilakukan 20 Desember 2024. Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango menyebut dirinya sudah mulai mengangkuti barang-barang pribadinya.

"Saya kemarin pas hari libur itu hari Minggu saya sudah datang, kebetulan sekalian olahraga, saya ngangkut-ngangkutin apa yang bisa diangkut," kata Nawawi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Nawawi mengatakan sertijab pimpinan KPK akan dilakukan pada 20 Desember nanti. Menurutnya, para pimpinan baru KPK itu akan melaksanakan tugasnya usai sertijab.

Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara. Pengucapan sumpah jabatan pimpinan KPK periode 2024-2029 itu disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Pengucapan sumpah jabatan Pimpinan KPK ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Upacara pengucapan sumpah diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’.

Setelah menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’, acara dilanjutkan dengan pembacaan Keppres Nomor 161 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tahun 2024-2029. Setelah itu, para pimpinan KPK 2024-2029 mengucapkan sumpah di hadapan Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK hari ini. Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango menyebut serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPK akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"(Sertijab) tanggal 20 (desember), itu informasi dari Pak Sekjen (Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa) ya, paling ini kan Pak Sekjen," kata Nawawi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Nawawi mengatakan sertijab memang biasanya dilakukan pada tanggal 20 Desember. Namun, pelantikan pimpinan KPK baru hari ini memang dipercepat.

Para pimpinan KPK terpilih mulai tiba di Istana. Mereka akan mengucap sumpah jabatan untuk periode 2024-2029.

Pantauan detikcom Senin (16/12/2024) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, para pimpinan Dewas dan komisioner KPK terpilih mulai berdatangan pukul 12.30 WIB. Mereka datang satu per satu di Istana.

Pimpinan KPK yang sudah hadir yakni Setyo Budiyanto yang akan menjadi Ketua. Hadir juga Fitroh Rohcahyanto dan Agus Joko Pramono.

Adapun pengucapan sumpah jabatan akan digelar pukul 13.30 WIB. Pengambilan sumpah jabatan itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta dewan pengawas (dewas) KPK yang baru, pada Senin (16/12/2024) siang ini.

Berdasarkan informasi dari lingkungan Istana, pengucapan janji pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029 itu akan dilakukan pada pukul 13.30 WIB.

Lalu, Prabowo akan melantik ketua harian dan sekretaris Dewan Pertahanan Nasional dan Gubernur Kalimantan Selatan.

Salah satu Wakil Ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto membenarkan dirinya akan dilantik siang ini.

Dewas dan pimpinan KPK saling sindir buntut urusan nyali memberantas korupsi dipertanyakan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan Dewas dan pimpinan KPK seharusnya sama-sama bercermin dan mengakui gagal menjalankan tugas masing-masing.

"Menurut saya, dua-duanya harus bercermin bahwa mereka harus mengakui mereka telah gagal, entah itu pimpinan, apa itu Dewas dalam menjalankan tupoksinya masing-masing," kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

Yudi mengatakan nyali ciut pimpinan KPK saat ini juga karena Dewas yang tidak tegas. Dia berharap Dewas KPK terpilih nanti bisa tegas melakukan pengawasan terhadap pimpinan KPK.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menanggapi aksi saling sindir Dewas dan pimpinan KPK buntut urusan nyali memberantas korupsi dipertanyakan. MAKI mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Dewas KPK karena membiarkan nyali pimpinan KPK ciut.

"Jika nyalinya jelek masak Dewas disuruh bela pimpinan KPK. Kita juga berkali-kali sentil Dewas karena biarkan KPK jelek," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

Boyamin menerangkan sudah semestinya Dewas KPK mengawasi kinerja para pimpinan KPK. Dia bahkan menyebut Dewas juga seharusnya mengaudit kinerja pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak buka suara usai Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyebut pimpinan KPK saat ini bernyali kecil dalam memberantas korupsi. Tanak menganggap pernyataan Dewas KPK itu seperti komentator pertandingan sepakbola.

"Kalau menurut saya mereka yang berkomentar itu saya ilustrasikan mereka itu sebagai penonton sepakbola yang dengan bangga memberi komentar kepada pemain sepakbola seakan-akan pemain sepakbola yang sedang bermain sepakbola itu tidak pandai bermain," kata Tanak saat dihubungi detikcom, Jumat (13/12/2024).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sepakat dengan pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyebut nyali pimpinan KPK periode sekarang kecil dalam memberantas korupsi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan hal itu bisa dilihat dari cara KPK dalam menangani kasus korupsi yang sempat melibatkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

"Kalau istilah saya itu KPK nyalinya superkecil, bahkan bukan hanya kecil aja. Terakhir dalam drama Paman Birin dalam menetapkan tersangka nggak meriksa saksi, DPO nggak berani, karena kalau tanpa dua hal itu praperadilan pasti kalah dan nyatanya itu kalah beneran," kata Boyamin saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengatakan nyali pimpinan KPK periode 2019-2024 kecil dalam memberantas korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempertanyakan sosok pimpinan KPK yang dimaksud Dewas.

"Pimpinan yang mana? Pimpinan kan ada lima," kata Alex saat dihubungi detikcom, Jumat (13/12/2024).

Alex menilai Dewas KPK seharusnya bisa memberikan penilaian secara utuh terkait kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Dia menyebut Dewas KPK tidak melihat kerja pimpinan KPK secara utuh.

"Mestinya Dewas tidak hanya mengomentari nyali pimpinan, tapi memotret persoalan penanganan korupsi di KPK secara utuh, apa benar pimpinan tidak punya nyali atau ada hal lain yang menghambat penanganan korupsi di KPK," ujar Alex.

Yudi Purnomo Harahap mengatakan sepakat dengan pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyebut nyali pimpinan KPK saat ini kecil dalam memberantas korupsi. Mantan penyidik KPK ini menyebut ada tiga hal yang membuat pernyataan Dewas terhadap kinerja pimpinan KPK sekarang relevan.

"Setuju dengan pernyataan Dewas sebab nyali kecil terjadi karena tiga hal. (Pertama), memang tidak independen sehingga ketakutan ketika menangani kasus," kata Yudi saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Yudi mengatakan faktor kedua ialah riwayat kontroversi yang dilakukan pimpinan KPK periode 2019-2024 yang berujung pada masalah etik hingga pidana. Dia menilai rekam jejak yang buruk itu membuat visi misi pimpinan KPK seperti tidak jelas.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan KPK dan jajarannya selama 5 tahun. Dari hasil evaluasi itu, ada 108 rekomendasi untuk dilakukan perbaikan.

"Itu ada total 108 rekomendasi yang disampaikan," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, dalam jumpa pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Haris mengatakan salah satu rekomendasi yang diberikan adalah perihal percepatan proses penyelidikan dan penyidikan. Sebab, katanya, penyelidikan bisa memakan waktu hingga 2 tahun.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Panggabean menyampaikan permintaan maaf selama menjabat 5 tahun. Dewas meminta maaf karena masih banyak kekurangan terutama terkait peningkatan integritas pegawai hingga soal kepercayaan publik ke KPK.

"Mohon maaf, kalau kami belum berhasil. Mohon maaf kalau kami masih banyak kekurangan, di dalam pelaksanaan tugas kami," kata Tumpak H Panggabean dalam konferensi pers di gedung ACLC, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Tumpak mengatakan, berdasarkan survei, kinerja hingga kepercayaan masyarakat kepada KPK menurun. Tumpak meminta maaf belum mampu meningkatkan integritas sampai kepada pimpinan KPK.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2024 menyampaikan laporan kinerja selama lima tahun menjabat. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, menyindir pimpinan KPK periode saat ini yang kurang memiliki nyali dalam memberantas korupsi.

Syamsuddin awalnya menyinggung riwayat kasus etik yang menyeret sejumlah pimpinan KPK periode 2019-2024. Menurutnya, hal itu membuat pimpinan KPK belum bisa menjadi teladan bagi insan KPK.

"Dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga pimpinan KPK yang kena etik dan Anda semua sudah tahu siapa saja," kata Syamsuddin di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan laporan kinerjanya selama lima tahunan periode 2019-2024. Dewas menyebut ada tiga pimpinan KPK yang diberi sanksi oleh Dewas dalam kurun periode tersebut.

"Pimpinan dari 5 orang, 3 orang kena sanksi etik, 2 orang sanksi berat, dan 1 orang sanksi sedang," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Albertina bersyukur anggota Dewas tidak pernah ada yang terkena sanksi. Padahal, kata dia, Dewas sering kali dilaporkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Kelima Pimpinan KPK terpilih tersebut adalah Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

Tak hanya lima pimpinan KPK, DPR RI dalam kesempatan itu juga menetapkan lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih, yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK terpilih periode 2024-2029, Setyo Budiyanto mengatakan, lima pimpinan terpilih masih menunggu informasi jadwal pasti pelantikan.

Setyo mengatakan, masa kepimpinan KPK periode ini akan berakhir pada 20 Desember 2024.

"Kalau sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, pimpinan KPK itu kan berKetua KPK terpilih periode 2024-2029, Setyo Budiyanto mengatakan, lima pimpinan terpilih masih menunggu informasi jadwal pasti pelantikan.akhir di tanggal 20 Desember. Oleh karena itu, kami pastinya nanti akan menunggu informasi dari Pak Sekjen KPK," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Rapat paripurna DPR telah mengesahkan lima pimpinan KPK periode 2024-2029 dengan Ketua KPK dijabat oleh Setyo Budiyanto. Setyo mengatakan akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial pimpinan KPK.

"Saya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial lima ini, lima pimpinan," kata Setyo setelah disahkan menjadi pimpinan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Adapun kolektif kolegial KPK adalah model kepemimpinan yang menekankan kerja sama dan keterlibatan seluruh pimpinan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Setyo mengatakan tidak ada visi-misi ketua, namun visi-misi semua pimpinan KPK menjadi satu.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang kembali terpilih jadi pimpinan KPK tidak hadir dalam rapat paripurna DPR pengesahan pimpinan KPK. Ketua KPK terpilih, Setyo Budiyanto, mengatakan Tanak tidak hadir karena sedang melaksanakan agenda KPK di Bali.

"Satu calon pimpinan tidak hadir, Pak Johanis Tanak karena sedang melaksanakan agenda yang dilaksanakan oleh KPK di Denpasar, Bali," kata Setyo setelah disahkan menjadi pimpinan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Perihal kegiatan itu, Setyo mengatakan telah dijadwalkan sejak lama, dan Tanak sendiri telah meminta izin tidak hadir di DPR secara resmi. Ketidakhadiran Tanak pun telah diizinkan oleh pimpinan Komisi III DPR.

Ketua terpilih KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tetap ada di masa kepemimpinannya nanti. Hal itu juga sempat dikatakan Setyo saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper test, OTT tetep lanjut," kata Setyo setelah disahkan menjadi pimpinan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Setyo mengatakan perkembangan terkini OTT hanya terkait penamaan. Setyo tidak masalah terkait hal tersebut.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak hadir dalam rapat paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan pimpinan KPK. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membeberkan alasan Tanak tak hadir dalam rapat.

Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Mulanya Habiburokhman menyampaikan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) para calon pimpinan KPK.

"Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara maka calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 yang terpilih sebagai berikut. Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua," ujar Habiburokhman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Puan kepada peserta rapat.

Rapat paripurna DPR mengesahkan lima pimpinan KPK periode 2024-2029 hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Ketua KPK dijabat oleh Setyo Budiyanto.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat digelar di ruang paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan lima pimpinan KPK. Kemudian Ketua DPR Puan Maharani menanyakan apakah lima pimpinan KPK dapat disahkan.