Pj Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempersiapkan tiga figur untuk menggantikan tiga direkturnya yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.

Namun, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika belum membeberkan ketiga nama tersebut. Ia mengungkapkan, lembaga antirasuah itu sudah menyiapkan pengganti.

“Sudah disiapkan penggantinya untuk pelaksana harian direktur,” ujar Tessa singkat ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/11/2024).

Adapun ketiga nama yang diminta untuk menjadi Pj kepala daerah adalah Direktur Penerimaan Layanan & Pengaduan Masyarakat atau PLPM Budi Waluya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Edi Suryanto, serta Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Herda Helmijaya.

Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, Budi Waluya, telah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis. Selain Budi, ternyata ada dua direktur di KPK lainnya yang ditunjuk sebagai Pj kepala daerah.

"Budi Waluya yang dilantik sebagai Pj Bupati Ciamis adalah salah satu dari tiga Insan KPK yang akan mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah," kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Dua direktur lainnya yang ditugaskan sebagai Pj kepala daerah ialah Edi Suryanto. Dia tercatat sebagai Direktur Korsup Wilayah IV KPK. Edi bakal dilantik sebagai Pj Wali Kota Pontianak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

Mereka adalah Direktur Penerimaan Layanan & Pengaduan Masyarakat atau PLPM Budi Waluya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Edi Suryanto, serta Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Herda Helmijaya.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

"Ketiganya adalah pejabat senior di KPK, pemahaman dan pengalaman dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk pencegahan korupsi pemerintahan daerah," kata Bima Arya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya rutin mengevaluasi kinerja para pejabat (pj) kepala daerah.

Hal itu disampaikan Tito sebagai respons atas pernyataan sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang menyoroti kinerja pj kepala daerah selama bertugas memimpin suatu wilayah.

“Per 3 bulan kan kami dievaluasi, dan kalau ada laporan-laporan kami langsung panggil mereka. Kalau seandainya kita anggap evaluasinya buruk kan diganti. Sudah banyak diganti,” ujar Tito kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI berencana memanggil semua penjabat (Pj) kepala daerah secara bergilir untuk melaksanakan rapat evaluasi.

Hal ini dilakukan seiring dengan banyaknya sorotan terhadap kinerja para Pj gubernur, Pj bupati, dan Pj wali kota selama bertugas memimpin suatu wilayah.

“Dalam bidang pengawasan, Bapak Menteri dan Saudara Wakil Menteri kami akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kamis (31/10/2024).