PLN

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui PT PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah selama Januari-Februari 2025.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, diskon itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan PLN. Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta.

"Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari," kata Darmawan dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang buruh harian lepas, Azis (39), kini merasakan perbedaan besar dalam kehidupannya sehari-hari. Warga Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu penerima manfaat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diinisiasi untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses listrik mandiri.

Azis tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah rumah sederhana yang berlantai dan berdinding kayu. Selama lima tahun terakhir, keluarganya harus bergantung pada sambungan listrik dari rumah mertuanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini sering kali menimbulkan kendala, terutama ketika daya listrik tidak mencukupi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% selama periode Januari-Februari 2025 seiring kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan. Diskon listrik berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada keuangan PT PLN (Persero).

Menurutnya, dampak pada PLN tentunya penurunan pendapatan dari segmen golongan di bawah 2.200 VA. 

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal memberi diskon tarif listrik sebesar 50% selama Januari-Februari 2025. Hal ini seiring dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan.Adapun, diskon listrik 50% itu berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

Sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium (antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium), pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500 VA-6.600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12%.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemberian diskon tarif listrik merupakan salah satu insentif pemerintah. Ini dilakukan demi menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi kelas menengah ke bawah."Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan," kata Airlangga, Senin (16/12/2024).Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian diskon tarif listrik merupakan langkah pemerintah menjaga kelas menengah yang berpotensi terdampak kenaikan tarif PPN 12% pada tahun depan. Apalagi, tarif listrik merupakan salah satu proporsi konsumsi rumah tangga terbesar."Pembayaran listrik itu menjadi komponen kedua terbesar setelah pembayaran sewa rumah dalam rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, dengan angka proporsi mencapai 11% pada Maret 2024," kata Yusuf kepada Bisnis.Di satu sisi, masyarakat calon penerima diskon itu pun sangat besar. Berdasarkan data PT PLN (Persero), diskon itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan PLN. Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta.Namun, Yusuf mengatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari kebijakan tersebut. Ini khususnya terkait dampak diskon tarif listrik dalam memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat secara umum.Salah satu isu yang disoroti Yusuf adalah terkait durasi pemberian diskon yang cuma 2 bulan. Padahal potensi dampak dari PPN ini akan terjadi sepanjang 2025.Dia pun mencontohkan, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia beberapa tahun lalu, pemerintah memberikan diskon tarif listrik selama 9 bulan."Ini akan menjadi diskusi tersendiri. Namun, kalau kita belajar dari pemberian diskon yang relatif mirip pada episode pandemi Covid di 2021 dan 2022 kemarin pemerintah memberikan diskon tarif listrik selama 9 bulan dan ini relatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yusuf.Oleh karena itu, Yusuf pun mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan durasi pemberian diskon tarif listrik tersebut."Saya kira ini yang kemudian perlu dimasukkan ke dalam faktor konsiderasi ketika pemerintah menetapkan durasi pemberian diskon tarif listrik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal mengenakan tarif PPN 12% terhadap pelanggan listrik golongan rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 volt ampere (VA). 

Sebelumnya, listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500 VA-6.600 VA masuk dalam golongan barang dan jasa mewah yang bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan saat ini, 99,5% pelanggan listrik mendapat fasilitas bebas PPN.Dia menjelaskan, total jumlah pelanggan PLN di Indonesia mencapai 84 juta. Sementara itu, pelanggan yang dibebankan tarif PPN 12%  jumlahnya hanya mencapai 400.000.Darmawan mengungkapkan, sebanyak 400.000 pelanggan tersebut merupakan pelanggan dengan daya di atas 6.600 volt ampere (VA). Adapun, jumlah pelanggan terkaya itu hanya mencapai 0,5% dari total pelanggan PLN."Maka yang bebas PPN dari tarif listriknya adalah 99,5%," kata Darmawan dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% seiring kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memerinci diskon tarif listrik yang berlaku untuk Januari-Februari 2025 itu berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).Menurutnya, diskon itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan PLN. Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta."Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari," kata Darmawan dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).Darmawan pun menjelaskan terkait mekanisme pemberian diskon tarif sebesar 50% tersebut. Dia mengatakan, diskon akan berlaku secara otomatis saat pelanggan hendak membayar.Dia mencontohkan, pelanggan yang membayar listrik dengan pulsa tadinya Rp100.000 untuk kWh tertentu, nanti hanya tinggal membayar Rp50.000.Hal serupa juga berlaku untuk skema pascabayar. Darmawan mengatakan, nantinya tagihan listrik hanya akan berjumlah separuh dari pemakaian."Otomatis itu, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun, itu dari sudut pandang kami melalui proses otomatis yang berbasis sistem digital," jelas Darmawan.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemberian diskon tarif listrik merupakan salah satu insentif pemerintah. Ini dilakukan demi menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi kelas menengah ke bawah usia PPN naik menjadi 12% awal tahun depan."Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberi diskon tarif listrik sebesar 50%. Hal ini seiring dengan penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Adapun, diskon tarif listrik 50% itu hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang 450 volt ampere (VA) sampai dengan 2.200 VA. Diskon akan berlaku untuk 2 bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

"Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksi konsumsi listrik turun 13% selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman Hutajulu mengatakan penurunan konsumsi itu dinilai natural.

"Secara naturalnya, alaminya, saat nataru itu biasanya turun sekitar 13%, 13% diperkirakan akan turun," kata Jisman melalui keterangan resmi dikutip Minggu (15/12/2024).

Dia pun memastikan ketersediaan pasokan listrik untuk Nataru tahun ini aman. Hal tersebut dinyatakan Jisman usai mendapat laporan dari PT PLN (Persero) saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Balikpapan Kalimantan Timur, Sabtu (14/12).

Bisnis.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama Bank Indonesia (BI) memperluas pemanfaatan limbah racik uang kertas (LRUK) untuk cofiring atau bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi batu bara pada PLTU yang sejalan dengan konsep waste to energy.

Menurutnya, kolaborasi PLN IP dengan BI merupakan wujud komitmen dalam mendukung transisi energi. Hal ini pun selaras dengan upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo kembali dinobatkan sebagai CEO of The Year untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2022. Darmawan terpilih di antara CEO terbaik dari berbagai perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ajang CNBC Indonesia Awards 2024 pada Rabu (11/12).

Penghargaan ini diraih atas kepiawaiannya memimpin transformasi PLN dan menjadi motor penggerak dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Darmawan juga dinilai menjadi sosok inspiratif bagi masa depan energi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah sunyinya malam di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Samsina (57) kini merasakan kehangatan berbeda.

Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, dia akhirnya dapat menikmati terang lampu di rumahnya, berkat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah.

Tinggal seorang diri setelah berpisah dengan suaminya, Samsina mengenang getir masa lalu. "Dulu, kalau malam hanya ada cahaya kecil dari botol bekas minuman energi, diisi minyak dan sumbu. Itu pun redup, kadang asapnya membuat sesak," ungkapnya sambil tersenyum tipis.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan PT PLN (Persero) telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Lebih rinci, Airlangga mengatakan kerja sama itu khususnya untuk pengembangan small modular reactor atau reaktor modular kecil. Reaktor modular kecil merupakan bagian dari desain generasi baru PLTN yang dikembangkan di beberapa negara. 

Adapun tujuan dari reaktor modular kecil adalah untuk memberikan energi nuklir yang bersifat hemat biaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUU-XXI/2023 terkait penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan usaha penyediaan tenaga listrik.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut putusan MK, Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait akan melibatkan pakar hukum untuk memberikan tafsir hukum atas putusan dimaksud.Menurutnya, hal ini sebagai pertimbangan pemerintah untuk memastikan langkah kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum agar sejalan dengan putusan MK.Kementerian ESDM, kata Jisman, mengapresiasi setiap masukan, opini, atau pandangan yang disampaikan oleh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha terkait implikasi atas putusan MK tersebut."Namun demikian, kami mengimbau agar seluruh pihak tetap menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," ucap Jisman melalui keterangan resmi dikutip Selasa (10/12/2024).Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja dan perorangan mengajukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.Dari lima substansi yang diuji, MK menolak tiga permohonan dan mengabulkan dua di antaranya dengan beberapa catatan penting.Pertama, MK menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN diperlukan pertimbangan dari DPR RI. Sebagai tindak lanjut, Jisman mengatakan, pemerintah akan menyampaikan permohonan pertimbangan DPR atas draf RUKN mengacu pada Kebijakan Energi Nasional.Kedua, MK memutuskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, harus dilakukan secara terintegrasi. Terkait hal ini, Jisman mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan tafsir hukum atas putusan tersebut. Hal itu mengingat putusan ini berdampak terhadap tata kelola bisnis penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pengembangan ekonomi dengan prioritas industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah sumber daya alam.Jisman menambahkan bahwa Kementerian ESDM juga akan mengevaluasi seluruh peraturan terkait ketenagalistrikan untuk menjamin pemenuhan tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menilai potensi besar sumber renewable energy atau energi terbarukan akan lebih optimal jika tersambung ke pusat kebutuhan energi. 

Direktur Manajemen Risiko PLN Suroso Isnandar mengatakan tak sedikit pusat-pusat energi baru terbarukan di Indonesia yang jauh dari pusat beban atau kebutuhan. 

Untuk itu, PLN memiliki inisiatif pembangunan Green Enabling Super Grid sebagai penghubung sumber EBT ke pusat permintaan.

"Sumber-sumber energi yang renewable energy kita lihat adanya di Kalimantan Utara itu misalnya PLTA Kayan 10.000 megawatt atau 10 gigawatt, bebannya [demand] gak ada, harus dibentuk," kata Suroso dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkap potensi perseroan kekurangan kargo gas alam cair atau liqufied petroleum gas (LNG), sementara kebutuhan perusahaan plat merah itu mencapai 96 kargo tahun depan. 

Direktur Manajemen Risiko PLN Suroso Isnandar mengatakan kebutuhan kargo LNG tersebut berpotensi tidak terpenuhi, kendati pasokan LNG untuk pembangkit gas PLN telah dialokasikan sebagai bahan bakar minyak (BBM) diesel. 

"Tahun depan itu mau enggak mau kebutuhan PLN misalnya mencapai 96 kargo LNG, sementara produksi kita sudah dialokasikan sehingga PLN ada kemungkinan kekurangan kargo LNG di tahun depan," kata Suroso dalam Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengungkap kebutuhan investasi untuk percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan mencapai US$235 miliar atau setara dengan Rp3.729 triliun hingga 2040. 

Direktur Manajemen Risiko PLN Suroso Isnandar mengatakan kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah proyek seperti tambahan EBT hingga pembangunan transmisi, termasuk smart grid. 

"How much cost of energy transition di sektor ketenagalistrikan? Untuk membangun itu semuanya, sampai tahun 2040 kita perlu US$235 miliar, ini yang kita butuhkan," kata Suroso dalam Bisnis Indonesia Outlook Economy 2025, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap PT PLN ( Persero) dapat menjalankan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Hal itu Airlangga sampaikan dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (10/12/2024). Airlangga mengatakan bahwa Indonesia menggantungkan harapan keberhasilan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) kepada PLN.

Dia ingin PLN bekerja lebih keras, termasuk dalam membangun PLTSa. Kendati, hingga saat ini belum ada yang terealisasi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan PLN Indonesia Power bersama investor asal Arab Saudi segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dengan nilai investasi mencapai Rp 900 miliar di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). PLTS itu nantinya akan menjadi ikon baru bagi pariwisata Sumatra Barat.

"PLN Indonesia Power bersama investor Arab Saudi akan bekerja sama membangun PLTS terapung di Danau Singkarak. Ini merupakan investasi yang sangat besar yang masuk ke Sumbar, nilainya fantastis Rp 900 miliar," kata Anggota DPR RI asal Sumbar dalam keterangan persnya, Selasa (10/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menilai PT Pertamina (Persero) perlu memastikan pasokan BBM dan LPG lancar agar harga pangan tetap terjaga jelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengingatkan Pertamina harus mampu memenuhi permintaan energi pada akhir tahun. Sebab, jika pasokan energi terganggu, maka potensi kenaikan harga-harga pun bisa terjadi. "Karena kalau misalnya supply ini tidak aman dipastikan akan ada kenaikan [harga-harga], kenaikannya tidak hanya berada di transportasi saja, tetapi juga berada di bahan makanan," kata Andry kepada Bisnis, Senin (9/12/2024).Dia pun mengingatkan bahwa kenaikan harga makanan bisa memicu inflasi paling tinggi. Selain itu, Andry pun menggarisbawahi Pertamina perlu meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) hariannya.Apalagi, produksi minyak RI masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Pertamina tidak boleh tutup mata terkait perlunya peningkatan lifting migas."Nah, ini gimana sebetulnya keinginannya terkait dengan pengurangan impor energi atau mungkin swasembada energi terkait dengan peningkatan lifting migas itu kan juga kita juga perlu dorong," jelas Andry.Andry pun mengingatkan Pertamina untuk tidak hanya berfokus pada penyediaan energi selama Nataru, tetapi juga pada produksi di 2025."Jadi masih cukup banyak hal-hal yang dirasakan sebelumnya menjadi PR begitu ya di 2025 nanti dan ini tidak hanya sekadar kita berbicara bagaimana mengamankan supply dari Nataru saja, tetapi bagaimana kinerja perseroan ini ke depannya gitu," ucap Andry.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memproyeksi beban puncak kelistrikan pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 mencapai 39 gigawatt (GW).Oleh karena itu, PLN pun menyiapkan ketersediaan listrik hingga 53 GW pada Nataru tahun ini."Kami melakukan assessment berapa beban puncaknya dan beban puncak untuk Natal Tahun Baru ini 39 gigawatt. Kami mempersiapkan daya mampu pasok sebesar 53 gigawatt," kata Darmawan dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Artinya, kata Darmawan, jika dibandingkan dengan proyeksi beban puncak kelistrikan yang ada, terdapat sekitar 14 GW cadangan daya listrik (reserves margin). Ini untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik selama Nataru 2024/2025.Darmawan pun mengatakan, semua pembangkit saat ini dalam kondisi andal. Selain itu, PLN sudah memeriksa seluruh fasilitas transmisi dan distribusi dari gardu induk.Lebih lanjut, PLN pun mengantisipasi keadaan listrik di tengah cuaca ekstrem saat ini. Menurut Darmawan, PLN melakukan digitalisasi setiap peralatan kelistrikan untuk memungkinkan pertolongan pertama jika ada bencana alam yang terjadi selama Nataru."Nah, tentu saja pertama kami melakukan monitoring kondisi cuaca seperti apa. Baik itu kondisi hujan, kondisi kecepatan angin dan juga kemungkinan adanya bencana alam. Untuk itu, kami melakukan antisipasi pertama adalah terhadap peralatan kami," jelas Darmawan.Tak hanya itu, PLN juga mengerahkan 81.000 personel satuan tugas (Satgas) khusus untuk menyambut momentum Nataru.Tak berhenti sampai di situ, PLN pun sudah menyiapkan hingga 1.900 posko Nataru. Menurut Darmawan, posko ini akan membantu melayani masyarakat perihal kelistrikan selama Nataru 2024/2025."Kemudian dalam hal ini kami siapkan special task force 81 ribu personel, ada posko 1.900-an posko, kami kerahkan genset UPS [uninterruptible power supply], mobil dan motor mobilisasi sudah kami siapkan," kata Darmawan. 

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menyediakan 500 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di jalur mudik Natal dan Tahun Baru (2024/2025). Jumlah ini meningkat 8 kali lipat dibandingkan periode tahun lalu yang hanya 64 unit.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan SPKLU ini sejalan dengan peningkatan pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dia menjelaskan total EV saat ini mencapai 68.696 unit. Angka tersebut naik dari periode yang sama tahun lalu, yakni 27.230 unit. Darmawan pun memproyeksi jumlah EV yang bakal melaksanakan mudik Nataru sekitar 8.000 unit. Oleh karena itu, jumlah SPKLU yang disediakan selama Nataru tahun ini naik 8 kali lipat."Untuk itu jumlah SPKLU terutama di jalur mudik ini. Dulu di jalur mudik itu jumlahnya sekitar 70-an di tahun lalu, saat ini sudah meningkat menjadi sekitar 500," kata Darmawan dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Dia menyebut, 500 SPKLU itu tersebar di 297 lokasi di seluruh ruas jalur mudik trans Jawa dan Sumatra, baik tol maupun nontol.Selain SPKLU konvensional, PLN juga menyediakan lima unit SPKLU mobile. Selain  itu, PLN juga menyiagakan lebih dari 6.000 petugas SPKLU yang siaga 24 jam.Darmawan juga menyebut SPKLU dengan fasilitas fast charging mampu mengisi baterai EV dengan waktu hanya 20 menit."Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang ingin mudik menggunakan mobil listrik, dipersilahkan menggunakan road trip planner di PLN mobile. Dan hari ini di jalan tol setiap 23 kilometer ada SPKLU dari PLN," imbuh Darmawan.Darmawan menambahkan bahwa PLN menyediakan hotline jika pemudik kehabisan baterai di tengah jalan yang tak tersedia SPKLU. Dengan menghubungi hotline tersebut, nantinya petugas SPKLU mobile bakal memberikan layanan."Kami juga menyediakan hotline khusus untuk mudik menggunakan kendaraan listrik, yaitu nomornya 0877 7111 2123," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) menggandeng perusahaan panas bumi asal Jepang, INPEX Geothermal untuk kerja sama studi dan pengembangan bersama potensi panas bumi di Indonesia. Kerja sama ini dilakukan saat The 8th Indonesia Japan Energy Forum (IJEF) 2024 di Bali.

Langkah ini menjadi bukti komitmen PLN IP 7 untuk mendorong pengembangan energi panas bumi di Indonesia guna mendukung pencapaian kemandirian energi nasional yang dicantumkan dalam visi “Asta Cita” yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran.