PMI

KUPANG, KOMPAS.com - Di sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 122 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di luar negeri.

Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Suratmi Hamida, mengungkapkan, 122 pekerja migran meninggal dunia dari bulan Januari hingga Desember 2024.

"Data yang masuk itu tercatat hingga tanggal 6 Desember 2024," kata Suratmi kepada Kompas.com di Kupang, Senin (16/12/2024) malam.

Suratmi menjelaskan, dari total 122 pekerja migran yang meninggal, hanya lima orang yang bekerja secara legal, sementara sisanya tidak memiliki dokumen resmi atau bekerja secara ilegal.

BOGOR, KOMPAS.com - Dua politikus senior Partai Golkar yang tengah memperebutkan kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

Dua politikus senior Golkar itu adalah Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

Pantauan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono sudah hadir lebih dahulu di perayaan HUT ke-60 Partai Golkar sebelum JK.

Sementara itu, JK hadir ke ruangan acara bersamaan dengan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekitar pukul 19.29 WIB.

MATARAM, KOMPAS.com- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Kading menyinggung soal perubahan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebelumnya, secara resmi istilah TKI diubah menjadi PMI setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Kadir, seluruh masyarakat harus bersyukur setelah diubahnya istilah tersebut dalam UU tersebut.

"Kita kenal sekarang bukan lagi TKI atau TKW. Mohon maaf karena istilah itu mohon maaf agak merendahkan martabat Bangsa kita," kata Kadir, di Mataram, Rabu (11/12/2024).

MATARAM, KOMPAS.com- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Kading "menyentil" negara penerima tenaga kerja Indonesia dengan program magang.

Menurut dia hal itu dilakukan supaya upah kerja yang dibayarkan menjadi lebih murah. Hal tersebut diungkapkan dia saat melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/12/2024).

"Ada modus magang. Magang dapat upah cuma upah murah. Itu strateginya negara-negara luar kayak Jepang memperbanyak itu (magang) dalam rangka itu sebenarnya," ujar Kadir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar soal adanya kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI).

Kisruh kepemimpinan di PMI itu melibatkan dua politikus senior Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono yang memperebutkan posisi ketua umum PMI.

"No comment (Tidak komentar)," ujar Bahlil singkat usai acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) kemarin berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) antara dua politikus senior Partai Golkar mendapat sorotan berbagai pihak.

Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI melahirkan kubu yang memenangkan Jusuf Kalla secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI. 

Namun, di lain pihak, ada kubu yang memenangkan Agung Laksono.

Di tengah polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mendorong PMI untuk tetap solid.

Pratikno berharap, konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar Palang Merah Indonesia (PMI) dikelola oleh orang yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik (parpol).

Hal ini diungkapkannya merespons soal adanya kisruh pemilihan Ketua Umum (Ketum) PMI antara dua politikus senior Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

"Sebagai organisasi nirlaba, nonprofit oriented, seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen," kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 mengundang perhatian publik usai Wakil Presiden (Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan hal tersebut secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tak ikut campur dalam kontestasi Ketum PMI. Dia juga menegaskan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada salah satu calon ketum PMI.

"Nggak ada, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai. Kita tidak ikut campur urusan organisasi di luar," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Budi menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu memberikan rekomendasi kepada Agung Laksono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI), setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan belum menerima hasil musyawarah nasional (munas) terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) kubu Jusuf Kalla maupun Agung Laksono.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

"Sampai hari ini saya belum terima, ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan belum menerima surat permohonan pengesahan SK kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Pihaknya akan melakukan verifikasi jika ada permohonan masuk.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI. Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi AD/ART-nya, prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono tengah menyita perhatian usai dilaporkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) buntut polemik penetapan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan upaya merebut kursi Ketua Umum PMI secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

JK menganggap langkah Agung itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi PMI, yang lebih luas lagi dianggap berbahaya bagi kemanusiaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum belum menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi Agung Laksono.

Supratman juga menyatakan bahwa belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) terkait permohonan susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono.

"Sampai dengan saat ini, saya belum menerima surat permohonan atau laporan dari Dirjen AHU terkait hal tersebut," kata Supratman saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar pada Minggu (8/12/2024) berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Hasil Munas Ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com – Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) kemarin berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Hasil Munas Ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22.

Namun, proses pemilihan tersebut menuai kontroversi, yang memunculkan laporan polisi dari JK terhadap politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono.

Laporan ini terkait dengan dugaan upaya Agung Laksono yang dianggap ilegal dalam merebut kursi Ketua Umum PMI.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik terjadi terkait posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) didapuk kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI). Namun, awal kepemimpinan JK di periode 2024-2029 ini ’terganggu’ klaim pihak lain.

Kursi Ketum PMI juga diklaim tokoh senior, Agung Laksono. Pengakuan oleh Agung membuat JK melapor ke polisi.

JK menuding pencalonan Agung sebagai calon ketua umum (caketum) PMI sebagai tindakan ilegal.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Legislator di DPR itu berharap lembaga ini tidak dijadikan kepentingan politik.

"PMI harusnya dikelola secara profesional meskipun lembaga ini non-profit oriented. Jangan jadikan lembaga ini alat untuk kepentingan politik ataupun untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Irma kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Irma menyebutkan semestinya pemilihan pimpinan PMI jangan membuat publik curiga lantaran perebutan kepemimpinan tersebut. Ia berharap PMI dipimpin oleh pihak yang profesional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla kembali terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dalam sidang pleno kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada Minggu, 8 Desember 2024.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Agung Laksono mengaku dikecewakan terkait syarat dukungan dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang pada akhirnya memutuskan ketum petahana Jusuf Kalla (JK) kembali memimpin. Alhasil, kubu Agung Laksono pun menggelar munas tandingan yang akhirnya memenangkan dirinya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Agung Laksono di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/12) siang, pihaknya menyebut telah mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen peserta Munas PMI sebelum membuat munas tandingan. Namun, kata dia, hasil dukungan itu seketika berubah yang hanya memunculkan angka 6 persen dukungan atau di bawah syarat minimal dukungan 20 persen.

Agung Laksono akan membawa hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) yang dilaksanakan pihaknya ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Agung akan menyerahkan keputusan akhir kepada Kemenkum setelah Munas yang diselenggarakannya disebut ilegal oleh kubu Munas yang memenangkan Ketum PMI petahana, Jusuf Kalla.

"Hasil dari pertemuan-pertemuan ini tentu akan dibawa ke instansi yang memang mempunyai tanggung jawab dalam kaitan keberadaan eksistensi organisasi seperti Palang Merah Indonesia. Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya," kata Agung Laksono dalam konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, hadir dalam Musyawarah Nasional atau Munas Palang Merah Indonesia (PMI). Pratikno sempat melempar candaan kepada Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK).

Hal itu disampaikan Pratikno saat memberikan sambutan di Munas ke-XXII PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Pratikno pun teringat kebiasaan JK yang kerap bercanda saat masih menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

"Waktu Bapak JK tadi berpidato, sebetulnya saya menunggu-nunggu karena beliau itu sangat-sangat humoris, biasanya sama Pak Jokowi ejek-ejekan dulu, tapi tadi serius banget Pak JK," kata Pratikno disambut tawa hadirin Munas PMI.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menuding pencalonan Agung Laksono sebagai Ketua Umum (Caketum) PMI adalah tindakan ilegal. JK menganggap aksi yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengkhianatan.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JK mengatakan pihaknya sudah melapor ke polisi terkait tindakan kubu Agung Laksono tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa pengurus PMI yang mendukung Agung Laksono telah dipecat karena melanggar AD/ART.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla kembali diminta untuk menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. JK mengatakan tidak ada nama lain selain dia sebagai calon Ketua Umum PMI.

"Ya, dari semua peserta mau aklamasi seperti itu, namun perlu formalitasnya nanti. Tidak ada calon lain, tidak ada calon lain," kata JK seusai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-XX di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi meminta Kalla kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Sidang Pleno Kedua Munas ke-22 PMI ini digelar pada Minggu (8/12/2024). Keputusan tersebut disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri dari pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir. 

Sidang pleno kedua musyawarah nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) telah digelar. Hasil sidang memutuskan Jusuf Kalla untuk kembali menjabat Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Keputusan ini disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri dari pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, menyebu mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," ujar Adang dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjenguk seorang pekerja migran Indonesia (PMI) unprocedural yang kini dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Batam. PMI itu adalah Musripah (42) yang sempat koma ketika bekerja di Malaysia.

Karding mendapat informasi ini dari laporan BP3MI Kepulauan Riau. Sebelumnya, Musripah koma dan dirawat di Malaysia sebab mengalami pecah pembuluh darah.

"Saya menengok ibu Musripah salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat unprocedural, bekerja di Malaysia, lalu di sana beliau sakit," kata Karding seusai menjenguk Musripah di RS Awal Bros, Batam, Kepri, Sabtu (8/12/2024).

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menengok shelter Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat kunjungan ke Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 21 orang yang ditampung di shelter itu rata-rata berangkat lewat agen ilegal atau unprocedural.

"Rata-rata mereka semua kena tipu, ditipu oleh agen atau sponsor yang kira-kira menjanjikan hal-hal yang baik tetapi faktanya tidak baik," kata Karding seusai menengok shelter di kantor BP3MI Kepri, Sabtu (7/12/2024).

Modus yang menimpa para korban calon PMI itu pun beragam. Misalnya dijanjikan gaji yang tinggi hingga bekerja di restoran ternama, padahal restoran tersebut sudah tutup permanen.