Politik Uang

SEMARANG, KOMPAS.com - Wacana peniadaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang biasanya dilakukan secara langsung oleh warga, untuk diganti dengan penunjukan oleh anggota legislatif di DPRD, kini tengah menjadi sorotan.

Beberapa pihak mengkritik rencana tersebut, termasuk Andreas Pandiangan, pakar politik dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.

Andreas menegaskan bahwa wacana ini belum dapat direalisasikan tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia.

"Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pemilu, sistem kepartaian. Karena akhirnya kalau kepala daerah, khususnya di provinsi ini, dipilih oleh DPRD, saya bilang sistem kepartaiannya harus diubah dan dievaluasi juga," ujarnya melalui sambungan telepon pada Selasa (17/12/2024).

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi perbincangan hangat di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sistem ini dianggap dapat mengurangi potensi politik uang dan gesekan di masyarakat akibat perbedaan pilihan.

Namun, di balik itu, terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan.

Tokoh politik Kalteng, Agustin Teras Narang menyatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dipertimbangkan secara matang.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi potensi politik uang yang marak terjadi.

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto tentang mahalnya biaya pelaksanaan Pilkada dan rendahnya partisipasi pemilih membuka ruang diskusi penting, tetapi juga memantik kritik yang tidak kalah tajam.

Pada dasarnya, demokrasi membutuhkan biaya. Namun, biaya tinggi tanpa diimbangi partisipasi yang signifikan bukan hanya menunjukkan inefisiensi sistem, tetapi juga kegagalan mendasar dalam pendidikan politik di tingkat masyarakat.

Hal ini menyoroti peran partai politik, yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pendidikan politik rakyat.

Dalam konteks ini, kritik perlu diarahkan pada kegagalan institusi politik dalam memenuhi mandat Undang-undang yang jelas-jelas mengamanatkan partai politik untuk melakukan pendidikan politik secara terstruktur dan masif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, usul agar kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat bakal menjadi bahan pertimbangan dalam revisi paket undang-undang terkait politik.

"Bagi Komisi II DPR RI, hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap omnibus law politik," kata Rifqi saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Namun, Rifqi menekankan bahwa kajian soal usulan tersebut juga harus mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PILKADA langsung kembali menjadi perdebatan hangat sejak Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kembali ke sistem perwakilan.

Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005. Dasar Pilkada langsung, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wacana kembali pada sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah menuai ragam perspektif, merepresentasikan dinamika dan kegelisahan publik.

Tentu ada yang mendukung usulan ini. Tidak sedikit pula yang mengkritiknya karena dianggap langkah mundur dari prinsip demokrasi partisipatoris.