Polri

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2015-2022, Adnan Topan Husodo, menyambut baik kehadiran Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Kortas Tipikor Polri diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Persoalannya hari ini bukan pada lembaga mana yang akan efektif memberantas korupsi, terutama setelah KPK dilemahkan secara sistematis pada beberapa tahun belakangan. Untuk menilai efektif atau tidaknya tentu hanya dapat dinilai dari kinerja pemberantasan korupsi pada beberapa waktu ke depan," kata Adnan kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menaruh harapan pada Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Boyamin menilai kehadiran Kortas Tipikor Polri diperlukan untuk mengeroyok korupsi di Tanah Air.

"Pemberantasan korupsi di Indonesia itu perlu dikeroyok ramai-ramai dan ada beberapa fungsi, selain memang juga Polri harus ikut andil bagian dari mengeroyok pemberantasan korupsi, ada fungsi yang lain, yaitu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberantasan korupsi dan itu, termasuk pencegahan," kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memperkenalkan secara resmi Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Transparency International Indonesia (TII) menyambut positif kehadiran tim khusus pemberantasan korupsi milik Korps Bhayangkara tersebut.

"Saya kira ini langkah yang penting namun tidak cukup. Sejak awal TII sebenarnya telah mendorong agar Satgas ini ditempatkan di bawah koordinasi Kapolri agar berjalan lebih efektif, tidak seperti sebelumnya. Selanjutnya kita perlu menantikan apakah strong leadership ini bisa diterjemahkan menjadi kerja-kerja yang terbuka dan dapat dipantau akuntabilitasnya," kata peneliti TII, Alvin Nicola, saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Pengolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Brigjen Tjahyono Saputro mengajak masyarakat untuk menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil Pilkada Serentak 2024.

Tjahyono menyatakan, seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan untuk mengajak publik menerima keputusan KPU.

"Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk tetap mengajak bahwa pelaksanaan pemilu ini sudah berjalan dengan baik," kata Tjahyono di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Komisioner Kompolnas Gufron mengatakan banyak kemajuan yang dicapai Polri sejak proses dan pasca-reformasi, di mana aparat kepolisian dituntut ‘melek’ hak asasi manusia (HAM) hingga dibuatnya aturan resmi terkait; serta polisi yang tunduk pada peradilan umum.

"Proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia. Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri," kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merealisasikan ide penggunaan body cam (kamera tubuh) pada anggota Polri ketika bertugas.

Hal ini demi memastikan akuntabilitas Polri, menyusul semakin maraknya tindakan kekerasan dan penggunaan kekuasaan berlebih oleh polisi sepanjang tahun 2024.

“(Body cam) diperlukan sebagai deterrence guna mencegah pelanggaran, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan,” ucap Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, Selasa (10/12/2024).

“Menjelang Hari HAM saja, Imparsial mencatat ada dua peristiwa excessive use of force (penggunaan kekuatan yang berlebihan) yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus penembakan di Semarang dan di Lampung Timur,” ucapnya.

Polri menggelar dialog publik bertajuk ‘Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pasca Pilkada 2024’. Kegiatan ini dilakukan untuk terus menggerakkan semangat persatuan dan kesatuan pasca kontestasi pemilu.

"Untuk mewujudkan pemilukada yang damai maka Divisi Humas Polri mengundang beberapa unsur kelompok pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama melakukan kegiatan dialog publik," ujar Kepala Biro Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PID), Brigjen Tjahyono Saputro di Hotel Grand Kemang Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di era digital saat ini, informasi dengan mudahnya dapat tersebar melalui internet, termasuk informasi yang tidak benar atau hoaks. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau atau di daerah pedalaman, seperti Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii), Sulawesi Tenggara.

Faktor geografis maupun infrastruktur yang belum memadai menjadikan akses masyarakat Wawonii terhadap informasi yang benar masih terbatas. Masyarakat lebih sering mengandalkan informasi dari media sosial, grup WhatsApp, atau mulut ke mulut, yang rentan terhadap hoaks.

Baru-baru ini, sejumlah perwira Polri yang sempat terlibat dalam kasus Ferdy Sambo mendapatkan promosi jabatan, meski sebelumnya menjalani sanksi.

Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, apa alasan di balik kebijakan ini? Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memberikan penjelasan tentang mekanisme di balik keputusan tersebut.

Sandi menjelaskan bahwa kenaikan jabatan bagi perwira Polri yang terlibat dalam kasus ini merupakan bagian dari kebijakan pimpinan dalam memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).

Menurut dia, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Satgassus Pencegahan Korupsi Polri akan tetap eksis, meskipun kini ada Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Jenderal Sigit mengatakan harapannya agar Satgassus Pencegahan Korupsi Polri semakin eksis menjalankan tugasnya yang bersifat preventif.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat atas peluncuran Buku Pendidikan Antikorupsi, dan juga tentunya kita harapkan ke depan Satgassus akan semakin eksis, di dalam terus melakukan upaya-upaya pencegahan," kata Sigit di gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2024).

Tim Taekwondo Garuda Bhayangkara (Garbha) Presisi Polri meraih Juara Umum II di Kejuaraan Taekwondo Polisi Terbuka 2024 di Quang Ninh, Vietnam. Dari 10 pertandingan, Tim Taekwondo Garbha Presisi berhasil meraih 16 medali emas, 5 perak dan 5 perunggu.

Berdasarkan rilis Komite Olahraga Polri (KOP), Senin (9/12/2024), total 26 medali yang didapat Tim Taekwondo Garbha Presisi. Kejuaraan ini digelar di Sport Quang Ninh Vietnam sejak Jumat (6/12) hingga hari ini.

Sebelumnya Irwasum Polri sekaligus Ketua Harian KOP, Komjen Dedi Prasetyo, melepas Tim Taekwondo Indonesia Garbha Presisi bertanding ke Vietnam. Tim yang dilepas terdiri dari 30 personil Polri, termasuk 21 atlet dan ofisial.

Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri menanam padi serentak di Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah (Jateng). Penanaman padi ini dipimpin Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Irjen Edy Murbowo

"Gerakan tanam padi serentak seluas 10.000 hektare di 26 kabupaten dan 7 provinsi secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan)," kata Irjen Edy Murbowo dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Dia menjelaskan acara penanaman serentak itu turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan forum komunikasi pimpinan daerah forkopimda Kabupaten Blora.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipikor) Polri, Irjen Cahyono Wibowo memastikan tak akan tumpang tindih dengan KPK dan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Namun, dia meyakini akan terjalin sinergi dan saling mengisi antar lembaga penegak hukum dalam memerangi praktik rasuah di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Cahyono dalam kegiatan peluncuran buku pendidikan antikorupsi dan pengenalan Kortas Tipidkor Polri. Adapun kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Ghufron Mabruri, menyatakan bahwa polisi yang terlibat tindakan kekerasan tak cukup bila hanya diberi sanksi etik, tetapi juga harus mendapat sanksi pidana.

"Termasuk juga pelaku yang terlibat di dalam kekerasan tadi ada sanksi yang tentu saja tidak cukup hanya sekedar etiknya aja, tapi dugaan pidananya juga perlu diproses sesuai tindakannya," kata Ghufron dalam jumpa pers bersama Amnesty International Indonesia, Senin (9/12/2024).

"Saya kira itu salah satu upaya yang penting untuk didorong ke depan untuk memastikan ketidakberulangan (kekerasan oleh polisi) itu tadi," lanjut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi akan tetap eksis meki Polri telah memiliki Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).

Sigit menyebutkan, keberadaan Satgassus tetap dibutuhkan demi mengerjakan upaya-upaya pencegahan korupsi, sedangkan Kortas Tipidkor bakal bekerja untuk menindak praktik korupsi.

“Ke depan Satgassus akan semakin eksis, terus melakukan upaya-upaya pencegahan. Di satu sisi penegakan harus kita lakukan, namun di sisi lain perbaikan sistem tentu harus clear sehingga semuannya bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia meminta agar DPR RI menggunakan haknya, sepert hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat, untuk menyelidiki tanggung jawab kebijakan strategis polisi menyusul rentetan kasus kekerasan polisi sepanjang 2024 ini.

Salah satunya adalah evaluasi pemakaian senjata api. Teranyar, penggunaan senjata api secara tidak proporsional oleh Polri menewaskan Gamma, seorang remaja, di Semarang, Jawa Tengah.

"Pelaksanaan hak-hak DPR termasuk panggil Kapolri harus diarahkan pada evaluasi menyeluruh atas kebijakan penggunaan kekuatan dan juga senjata api maupun senjata ‘kurang mematikan’ sesuai prinsip HAM," kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, Senin (9/12/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara peluncuran buku pendidikan antikorupsi yang disusun oleh Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. Kegiatan itu dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Pantauan detikcom di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024), Jenderal Sigit tiba sekitar pukul 14.18 WIB. Kapolri diketahui akan meluncurkan secara resmi terbitnya dua buku tersebut.

Buku yang bakal dirilis berjudul ‘Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin’. Buku ini ditulis berbagai tokoh yang berpengalaman dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Jenderal Sigit menjadi salah satu tokoh penulis buku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi sepanjang 2024 bukan tindakan oknum polisi yang berbuat menyimpang, tetapi memang mencerminkan pola kebijakan represif Korps Bhayangkara.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebutkan bahwa kekerasan oleh polisi terus berulang karena tidak pernah ada evaluasi menyeluruh, terlebih di level pemberi komando, karena tindakan-tindakan yang jelas menyalahi kode etik aparat penegak hukum justru dibenarkan.

"Peristiwa-peristiwa (kekerasan) yang ada di lapangan yang tadi kita lihat bukanlah aparat polisi melakukan tindakan sendiri-sendiri, atau aparat melakukan tindakan melanggar perintah atasannya, melainkan sebuah kebijakan kepolisian. Police policy," kata Usman dalam jumpa pers, Senin (9/12/2024).

Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) masih merupakan cara terbaik untuk memberantas korupsi. Menurut Novel, lembaga penegak hukum dapat mengumpulkan bukti secara objektif lewat OTT.

"Kalau kita lihat dalam penindakan, sejauh ini upaya untuk OTT itu adalah yang terbaik ya. Karena kita bisa mendapatkan bukti secara objektif, secara langsung dan biasanya orang kalau kena OTT nggak bisa ngelak lagi," kata Novel seusai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Tim Taekwondo Garuda Bhayangkara (Garbha) Presisi Polri membawa pulang total 8 medali emas di Kejuaraan Taekwondo Polisi Terbuka 2024 di Quang Ninh, Vietnam hari kedua. Selain emas, mereka juga memperoleh 6 medali perak dan 4 perunggu.

"Apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi para Atlet di Vietnam. Mereka tidak hanya membawa nama baik Polri tapi juga mengharumkan nama Indonesia lewat hasil kerja keras mereka," ujar Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).

Tim Taekwondo Garuda Bhayangkara (Garbha) Presisi Polri mendapatkan 7 medali emas, 5 perak dan 4 perunggu di ajang Kejuaraan Taekwondo Polisi Terbuka 2024 di Quang Ninh, Vietnam. Kejuaraan ini diikuti oleh tim kepolisian dari 19 negara.

Sekjen Persatuan Taekwondo Garbha Presisi Kombes Andi Herindra mengatakan kemarin (6 Desember 2024) timnya yang terdiri dari 21 atlet taekwondo berlaga di International Convention Centre Royal Halong Bay, Quang Ninh Vietnam. Mereka mengikuti pertandingan yang digelar sejak pukul 08.00 pagi hingga 16.00 sore Waktu setempat.

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri gencar melakukan sosialisasi antikorupsi menjelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia 2024). Sosialisasi diharapkan dapat memperkuat komitmen pegawai pajak untuk tidak korupsi.

Berdasarkan keterangan yang diterima, Jumat (6/12/2024), Yudi Purnomo Harahap selaku Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri yang juga merupakan mantan penyidik KPK menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dibuka oleh Kepala KPP Pratama Ciawi Gatot Sulandoko serta dimoderatori oleh Andra Amirullah yang merupakan penyuluh antikorupsi sekaligus Duta Tranformasi Kementerian Keuangan 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri akan memperkenalkan secara resmi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tepat pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2024).

Berdasarkan undangan yang disebarkan oleh Polri, acara tersebut bakal dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.

Selain memperkenalkan Kortastipidkor, Polri juga akan meluncurkan buku tentang pendidikan antikokrupsi dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Untuk diketahui, pembentukan Kortastpidkor diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang susunan organisasi Polri.

Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri berharap kehadiran bintara kompetensi khusus (Bakomsus) Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ahli Gizi dan Kesehatan Masyarakat akan membawa dampak positif yang signifikan kelak. Dampak signifikan yang dimaksud adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

"Harapannya dengan program (penerimaan Bakomsus) ini kita juga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat," kata Kasubbag Penerimaan Bagdiapers Rodalpers SSDM Polri Kompol Adi Dharma di program detikSore, Kamis (5/12/2024).

Adi mengatakan tujuan dari hadirnya Bakomsus Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ahli Gizi dan Kesehatan Masyarakat untuk menjadi penggerak dan fasilitator terkait pelaksanaan konsep pangan lestari, ketahanan pangan hingga makan bergizi gratis. Adi menuturkan kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi juga akan berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban.

Dua sindikat narkoba internasional Golden Triangle dan Golden Crescent masih melanglang buana di Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tegas akan melenyapkan dua sindikat itu.

Jenderal Sigit mengatakan hal ini setelah ada perintah langsung Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan narkoba. Prabowo akhirnya meminta untuk dibentuk desk pemberantasan narkoba.

Desk ini diketuai oleh Jenderal Sigit dan pengarahnya, yakni Menko Polkam Budi Gunawan. Di dalam desk ini terdapat lima Pokja, yaitu pencegahan, penegakan hukum, TPPO, rehabilitasi, dan publikasi.

Staf Sumber Saya Manusia (SSDM) Polri menyampaikan, pendaftar Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ahli Gizi, dan Kesehatan Masyarakat paling banyak berlatar pendidikan sarjana. Setelah lulusan S-1, pendaftar terbanyak kedua adalah lulusan SMK.

"Setelah kita verifikasi awal, itu paling banyak dari sarjana. Kedua, dari SMK kemudian D3, kemudian D4," kata Kasubbag Penerimaan Bagdiapers Rodalpers SSDM Polri Kompol Adi Dharma di program detikSore, Kamis (5/12/2024).

Untuk diketahui, Polri menetapkan persyaratan pendaftar Bakomsus Pertanian, Peternakan, dan Perikanan mulai lulusan SMK, D3, D4, hingga sarjana. Lalu untuk Bakomsus Ahli Gizi dan Kesehatan Masyarakat syarat pendidikan D4 dan sarjana.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewanti-wanti kafe hingga tempat hiburan terlibat peredaran narkoba. Dia mengancam akan dipidanakan jika terbukti terlibat.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam jumpa pers capaian Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk pemerintah. Dalam desk itu terdapat pokja pencegahan.

"Terkait dengan bidang pencegahan, tadi sudah disampaikan bahwa kita terus melakukan kerja sama, baik mulai dari edukasi yang dilaksanakan oleh Kementerian lembaga terkait," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2024).

Dalam jangka waktu sebulan ini, Polri telah menjerat ribuan tersangka penyalahgunaan narkoba. Kasus narkoba diproses dengan mengamankan barang bukti senilai Rp 2,88 triliun.

"Kami laporkan terkait Pokja Penegakan Hukum selama sebulan ini, kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka, serta barang bukti senilai Rp 2,88 triliun," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/5/2024).

Kapolri menjelaskan barang bukti yang mereka amankan mencapai senilai Rp 2,88 triliun. Barang bukti itu berupa pelbagai jenis narkoba, dari sabu hingga kokain.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan kegiatan pencegahan guna memberantas narkoba di Indonesia. Salah satu kegiatannya, ada komitmen mengubah daerah yang sebelumnya dikenal sebagai ‘kampung narkoba’ menjadi ‘kampung bebas narkoba’.

"Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja (kelompok kerja) pencegahan dengan sasaran tentunya kita ingin bahwa beberapa wilayah yang saat ini ter-detect menjadi kampung narkoba, maka kami seluruh Kementerian/Lembaga bersama-sama bekerja, tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai ‘kampung narkoba’ menjadi ‘kampung bebas narkoba’," ujar Jenderal Sigit saat jumpa pers bersama Menko Polhukam Budi Gunawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).