Poltracking Disanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengaku menghargai setiap lembaga survei politik, termasuk Poltracking Indonesia. 

Hal ini disampaikan Suswono menanggapi sanksi yang dijatuhkan Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terhadap Poltracking, buntut survei elektabilitas Pilkada Jakarta 2024 yang menempatkan Ridwan Kamil-Suswono di urutan teratas.

"Artinya ya sekali lagi kita harus menghargai setiap lembaga apapun. Persepi juga harus dihargai," ucap Suswono saat ditemui di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, enggan berkomentar banyak mengenai penjatuhan sanksi terhadap Poltracking oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

“Bukan wilayah saya untuk berkomentar terlalu jauh karena itu kewenangan dari organisasi masing-masing,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Selasa (5/11/2024).

Keputusan ini muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking Indonesia, buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).