Poltracking Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia buntut hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan usai Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis kepada LSI dan Poltracking Indonesia.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi, Senin (4/11/2024).

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) telah selesai melakukan pemeriksaan kepada Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia terkait perbedaan signifikan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Persepi menjatuhi sanksi kepada Poltracking karena mempunyai dua data yang berbeda.

"Dewan Etik PERSEPI telah menyelesaikan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia," kata Persepi dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Persepi menjelaskan, pemeriksaan pada kedua lembaga menggunakan parameter dan ukuran yang sama. Pemeriksaan pada Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada Senin, 28 Oktober 2024.

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akan memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia malam ini. Pemanggilan itu berkaitan dengan beda hasil survei kedua lembaga terkait Pilkada Jakarta 2024.

Pemanggilan keduanya dikonfirmasi oleh Adi Prayitno yang lembaga surveinya, Parameter Politik Indonesia (PPI), menjadi salah satu anggota Persepi. Dia menyebut LSI dan Poltracking Indonesia akan dipanggil bersama Dewan Etik Persepi

"Kalau tak salah nanti malam kedua lembaga survei ini akan dipanggil sama dewan etik untuk presentasi dan nantinya akan dinilai oleh dewan etik," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Senin (28/10/2024).