Ppds

Perputaran uang kasus pemerasan di balik kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma, mencapai Rp 2 miliar. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik keras tata kelola PPDS.

"Dari dua isu utama ini sebenarnya adalah buruknya mengenai tata kelola di PPDS," ujar Dewan Pakar P2G Rakhmat Hidayat ketika dihubungi detikcom, Sabtu (28/12/2024).

Buruknya tata kelola PPDS, menurut Rakhmat, melahirkan perundungan. Setelah perundungan, timbul produksi pemerasan dalam jumlah yang sangat besar.

Kritik keras kasus pemerasan satu angkatan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dilayangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Ubaid Matraji, selaku Koordinator Nasional JPPI, meminta PPDS disetop sementara waktu.

"PPDS menurut saya mestinya harus dimoratorium, harus disetop dulu, sampai perkara ini harus terbongkar semua. Ini ekosistem PPDS kita ini sudah sangat koruptif, intimidatif, dan manipulatif," ujar Ubaid lewat pesan Whatsapp kepada detikcom, Sabtu (28/12/2024).

Ubaid menduga kasus pemerasan ini dijalankan secara sistemik. PPDS, jelas Ubaid, perlu diperbaiki total.

Perputaran uang kasus pemerasan di balik kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma, mencapai Rp 2 miliar. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara.

Melalui pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (28/12), juru bicara Kemenkes Widyawati menduga praktik pemerasan ini sudah berlangsung lama.

"Perputaran uang ini memang seiring dengan temuan yang dikumpulkan oleh Itjen Kemenkes 3 bulan lalu dari para saksi dan dari keluarga almarhumah. Praktik ini diduga sudah mengakar cukup lama," kata Widyawati.

SEMARANG, KOMPAS.com - Universitas Diponegoro (Undip) buka suara setelah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menetapkan tiga tersangka kasus pemerasan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Anestesi Undip.

Tiga tersangka yang ditetapkan adalah Kaprodi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Taufik Eko Nugroho, SM sebagai staf keuangan Undip dan Z sebagai dokter senior di program tersebut.

Kuasa Hukum Undip, Kairul Anwar, mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada ketiga tersangka itu.