PPN 12 Persen Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan memberikan komentar panjang mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa mewah menjadi 12 persen mulai tahun depan. Ia memilih menunggu evaluasi kebijakan tersebut terlebih dahulu.

"Kita lihat aja PPN yang 12 persen berlaku gimana, orang ngalamin gimana gitu lho," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Meski demikian, Ahok sempat menyinggung dampak PPN 12 persen terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat, bukan hanya barang mewah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan perpajakan yang diambil pemerintahannya bakal berpihak kepada rakyat banyak dan kepentingan nasional.

"Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional dan berjuang serta bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Prabowo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

Prabowo mengaku belajar dari pemerintahan sebelumnya bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan contoh barang apa saja yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai tahun depan.

Barang-barang mewah yang dimaksud mulai dari kapal pesiar, pesawat jet, hingga rumah mewah.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat mengumumkan kenaikan PPN 12 persen untuk barang dan jasa mewah per 1 Januari 2025 di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

"Kenaikan PPN dari 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan barang dan jasa yang bukan termasuk ke dalam golongan mewah, tidak akan mengalami kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

Prabowo bilang, PPN untuk barang-barang tersebut tetap seperti yang berlaku saat ini, yakni sebesar 11 persen sejak diberlakukan sejak April tahun 2022.

"Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN. Tetap sebesar berlaku sekarang, yang sejak 2022," kata Prabowo di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah mampu mengelola keuangan negara dengan bijak dan hati-hati selama tahun 2024.

Hal ini disampaikan Prabowo seusai menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

"Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, dengan bijak, dgn hati-hati," kata Prabowo dalam konferensi pers seusai rapat, Selasa petang, dikutip dari Kompas TV.

Prabowo mengaku mensyukuri hal tersebut karena situasi ekonomi dunia sedang dihadapkan pada tantangan global yang penuh ketidakpastian.

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa (31/12/2024) sore hingga petang menjelang malam pergantian tahun 2024 ke 2025.

"Sore hari ini dari tadi dari sejak jam 15.50, kurang lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya," kata Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa sore, dikutip dari Kompas TV.

Prabowo menjelaskan, pada penghujung tahun 2024 ini, Kementerian Keuangan mengikuti arus uang dari sektor perpajakan, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak yang masuk ke kas pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai tahun 2025.

Pengumuman itu disampaikannya di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

"Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo, Selasa.

Adapun barang barang tersebut, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berapa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap agar pemerintah bisa mengambil pelajaran dari kegagalan negara lain saat menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

LHKP Muhammadiyah mencontohkan, negara Jepang pernah menaikkan PPN dari 5 persen menajdi 8 persen pada 2014 yang justru menurunkan konsumsi rumah tangga di negara itu.

"Ketika Jepang menaikkan tarif PPN, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami penurunan tajam," tulis LHKP Muhammadiyah dalam keterangan pers, Selasa (31/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyarankan agar pemerintah memperluas cakupan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif progresif ketimbang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Tarif progresif untuk PPh ini dinilai akan meningkatkan kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi dan mengurangi beban pajak masyarakat miskin.

"Pemerintah dapat memperluas cakupan tarif progresif untuk mengurangi beban pajak masyarakat berpenghasilan rendah, dan meningkatkan kontribusi dari kelompok berpenghasilan tinggi," tulis keterangan pers LHKP Muhammadiyah, Selasa (31/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Hikmah Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Persiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Rekomendasi ini dikeluarkan LHKP PP Muhammadiyah setelah melakukan kajian mendalam bersama Majelis Hukum dan HAM, Majelis Pemberdayaan Masyarkat PP Muhammadiyah dan para ahli yang membidangi sektor terdampak PPN pada 30 Desember 2024.

Kompas.com telah mengkonfirmasi rekomendasi tersebut kepada Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Selasa (31/12/2024).