Prabowo

Di Forum OKI-Liga Arab, Indonesia Nyatakan Siap Rawat Korban Perang Gaza

Di Forum OKI-Liga Arab, Indonesia Nyatakan Siap Rawat Korban Perang Gaza

(5 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan kesediaan Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza yang menjadi korban perang.

Hal ini disampaikan kembali oleh Sugiono dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OKI) dan Liga Arab di Antalya, Türkiye, Jumat (11/4/2025).

"Menlu Sugiono menyampaikan pula kesediaan Indonesia untuk memberikan perawatan medis bagi warga Palestina yang terluka dan mengalami trauma akibat perang," tulis Kemenlu RI, Sabtu (12/4/2025).

Evakuasi ini akan dilakukan, kata Sugiono, apabila semua pemangku kepentingan menyetujui.

Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh

Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh

(5 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.

Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

RUU TNI Harus Ditandatangani Prabowo Sebelum 20 April Mendatang

RUU TNI Harus Ditandatangani Prabowo Sebelum 20 April Mendatang

(5 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto diketahui belum meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).

Sebuah RUU haruslah ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan, agar undang-undang tersebut dapat berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan, Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.

Prabowo Janjikan 1.000 Burung Hantu untuk Basmi Hama Tikus, Bagaimana Efektivitasnya?

Prabowo Janjikan 1.000 Burung Hantu untuk Basmi Hama Tikus, Bagaimana Efektivitasnya?

(5 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bantuan 1.000 ekor burung hantu untuk mengatasi serangan hama tikus di lahan pertanian padi, khususnya di wilayah Majalengka, Jawa Barat.

Langkah Prabowo itu ditanggapi Peneliti Ahli Madya yang juga Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudhistira Nugraha.

Menurut Yudhistira, pemanfaatan burung hantu jenis Tyto Alba atau biasa disebut Serak Jawa memang mampu mengendalikan hama tikus di ladang pertanian.

Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Waktu dan Lokasi Harus Direncanakan Matang

Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Waktu dan Lokasi Harus Direncanakan Matang

(5 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia harus diikuti dengan perencanaan yang baik dari pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono atau akrab disapa Dave Laksono mengatakan, rencana mulia untuk mengevakuasi warga Gaza memerlukan perencanaan yang matang agar eksekusinya berjalan sesuai harapan.

"Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas, agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan," ujar Dave saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Semestinya Bersifat Sementara, Untuk Obati Korban Terluka

Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Semestinya Bersifat Sementara, Untuk Obati Korban Terluka

(5 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia didukung banyak pihak. Namun terdapat catatan, evakuasi harusnya bersifat sementara.

Warga Gaza yang dievakuasi sementara di Indonesia juga merupakan korban terluka, trauma, hingga yatim piatu.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, mereka yang dievakuasi akan mendapatkan pengobatan di Indonesia dan dapat kembali setelah selesainya pembangunan di Gaza.

"Evakuasi itu kalaupun dilakukan mestinya murni demi misi kemanusiaan dan bersifat sementara, agar mereka yang terluka dapat segera diobati, dan anak-anak yatim piatu dipedulikan, dan warga yang trauma dapat lekas disembuhkan. Sehingga mereka segera bisa pulang ke Gaza setelah pembangunan kembali Gaza dilakukan dan saat itu Gaza menjadi bagian dari negara Palestina yang merdeka," ujar HNW lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/4/2025).

Momen Gaji Hakim Setara Uang Jajan Rafathar dan Menagih Janji Prabowo

Momen Gaji Hakim Setara Uang Jajan Rafathar dan Menagih Janji Prabowo

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung rencana kenaikan gaji hakim dalam rangka pemberantasan korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam perbincangannya bersama enam pemimpin redaksi media di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Minggu (6/4/2025).

"Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang," ujar Prabowo.

KIM Plus Respons Pertemuan Prabowo-Megawati: Jangan Dipandang sebagai Langkah Politik

KIM Plus Respons Pertemuan Prabowo-Megawati: Jangan Dipandang sebagai Langkah Politik

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri akhirnya terwujud setelah desas-desusnya selalu dibicarakan usai pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berbagai pandangan dan analisis hadir usai Prabowo yang merupakan Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 berkunjung ke kediaman Megawati pada Senin (7/4/2025) malam.

Ramai dibicarakan usai pertemuan Prabowo dan Megawati itu adalah keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan akan berada di dalam atau tetap di luar pemerintahan

Partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung Prabowo-Gibran juga memberikan pandangannya terhadap pertemuan Prabowo dan Megawati itu.

Sulitnya UMKM Bersaing jika Kuota Impor Tidak Dibatasi

Sulitnya UMKM Bersaing jika Kuota Impor Tidak Dibatasi

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlidungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap harus menjadi prioritas dalam menyikapi kebijakan penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, jika kuota impor tak dibatasi, UMKM dalam negeri akan semakin sulit bersaing dalam menghadapi produk-produk dari luar.

"UMKM sangat sulit untuk bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Saat ini saja, UMKM kita sudah megap-megap digempur produk impor. Keberlanjutan UMKM sangat penting karena mampu menyerap 90 persen tenaga kerja," ujar anggota Komisi VI DPR Amin AK lewat keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

Komunikasi Publik Prabowo dan Diskursus Masyarakat Digital

Komunikasi Publik Prabowo dan Diskursus Masyarakat Digital

(6 bulan yang lalu)

SETIAP pemimpin memiliki karakter dan gaya komunikasi publik yang diferensiatif atau berbeda-beda. Gaya komunikasi publik juga berkaitan dengan model kepemimpinan yang diterapkan untuk mengatur institusi makro seperti negara.

Dalam hal ini, Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 memiliki gaya komunikasi publik yang menarik untuk dianalisis. Mengingat, Prabowo terkenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, terkadang “blak-blakan”, dan memiliki nada bicara yang tinggi.

Latar belakang militer selama puluhan tahun juga membentuk Prabowo sebagai individu yang inheren akan nilai nasionalisme.

Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal

Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghapusan kuota impor.

Maksud dari pernyataan Prabowo adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun, ia mengingatkan agar penghapusan kuota impor tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang dapat merusak pasar lokal di Indonesia.

"Diharapkan bahwa statement tersebut tidak dijadikan alasan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita," kata wanita yang akrab disapa Sara itu saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).

Menakar PDI-P Usai Prabowo Temui Megawati, Gabung Pemerintahan?

Menakar PDI-P Usai Prabowo Temui Megawati, Gabung Pemerintahan?

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun Prabowo sudah menemui Megawati Soekarnoputri di kediaman pribadinya, Jakarta.a

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno melihat bahwa meskipun PDIP berada di luar pemerintahan, dukungan kepada pemerintahan Prabowo sudah terlihat.

Salah satunya dukungan di DPR, ketika sejumlah kebijakan dan pembahasan undang-undang mendapatkan restu dari Fraksi PDI-P sebagai pemilik kursi terbanyak.

"Bahkan banyak elite kunci PDIP yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan menjadi bukti kuat bahwa secara praktik PDI-P total sudah bekerjasama dengan Prabowo," ucap Adi, Rabu (9/4/2025).

Prabowo Siap Sambut MBZ yang Nyatakan Ingin ke Jakarta

Prabowo Siap Sambut MBZ yang Nyatakan Ingin ke Jakarta

(6 bulan yang lalu)

ABU DHABI, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed (MBZ) ingin datang ke Jakarta.

Prabowo pun menyebut bahwa dirinya siap menyambut MBZ kapan pun di Indonesia.

Adapun Prabowo sudah mengunjungi MBZ di Abu Dhabi sebanyak dua kali sejak terpilih sebagai Presiden RI.

"Beliau mengatakan beliau ingin ke Jakarta. Saya bilang, ‘setiap saat kita terima dengan baik’," ujar Prabowo di Emirates Palace, Abu Dhabi, Rabu (9/4/2025).

Bertemu MBZ di Abu Dhabi, Prabowo: Konsultasi Bagaimana Penyelesaian Konflik Gaza

Bertemu MBZ di Abu Dhabi, Prabowo: Konsultasi Bagaimana Penyelesaian Konflik Gaza

(6 bulan yang lalu)

ABU DHABI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto telah selesai menggelar private meeting dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed (MBZ) di kediaman pribadi MBZ di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, UEA.

Prabowo mengatakan, dirinya berkonsultasi terkait perkembangan geopolitik.

"Ya saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik," ujar Prabowo, di Emirates Palace, Abu Dhabi, Rabu (9/4/2025).

Prabowo mengatakan, ia ingin mendapat masukan dari pemimpin dunia di kawasan Timur Tengah.

Dasco Hingga Letkol Teddy Temani Prabowo Bertemu Megawati

Dasco Hingga Letkol Teddy Temani Prabowo Bertemu Megawati

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akhirnya terwujud dalam bingkai silaturahmi Lebaran 2025.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu terjadi pada Senin (7/4/2025) malam.

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu berkunjung ke kediaman Megawati ditemani sejumlah elite Partai Gerindra dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Dasco selaku Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR ikut dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya ikut menemani Prabowo ke kediaman Megawati.

Prabowo Perintahkan Hapus Kuota Impor, Pimpinan Komisi VII DPR Beri Catatan

Prabowo Perintahkan Hapus Kuota Impor, Pimpinan Komisi VII DPR Beri Catatan

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kuota impor dihapus.

Wanita yang akrab disapa Sara ini menekankan maksud dari pernyataan Kepala Negara adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Dan ini pun juga dengan maksud untuk memastikan tidak ada permainan monopoli impor oleh segelintir orang saja. Dari segi pandang ini, inilah hal yang kita sambut positif," ujar Sara saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).

Kilas Balik Megawati-Prabowo, Paslon Nomor Urut 1 pada Pilpres 2009

Kilas Balik Megawati-Prabowo, Paslon Nomor Urut 1 pada Pilpres 2009

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri akhirnya terwujud pada Senin (7/4/2025) malam.

Prabowo diketahui berkunjung ke kediaman Presiden ke-5 Republik Indonesia yang berada di wilayah Menteng, Jakarta. Kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati ditemani oleh sejumlah elite Partai Gerindra yang juga menteri di Kabinet Merah Putih.

Kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati juga akhirnya mengakhiri desas-desus pertemuan keduanya usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu topik yang dibicarakan keduanya pada Senin (7/4/2025) malam.

Sebelum Pertemuan, Prabowo Kirim Parsel Lebaran Isi Sayuran ke Megawati

Sebelum Pertemuan, Prabowo Kirim Parsel Lebaran Isi Sayuran ke Megawati

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto pernah mengirimkan pascel berisi sayuran kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli mengatakan, momen ini terjadi sebelum ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta pada Senin (7/4/2025) malam.

"Ibu Megawati juga mendapatkan kiriman parsel Lebaran dari Pak Prabowo yang berisi sayur mayur kesukaan Ibu Megawati," kata Guntur dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Prabowo Hapus Kuota Impor, Said Abdullah Paparkan 6 Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia

Prabowo Hapus Kuota Impor, Said Abdullah Paparkan 6 Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia

(6 bulan yang lalu)

KOMPAS.com - Kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap berbagai negara mengguncang stabilitas ekonomi global serta menciptakan riak ketidakpastian. 

Merespons hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengapresiasi Presiden Prabowo yang menangkap denyut aspirasi para pengusaha. 

Dalam pertemuan dengan para pengusaha pada Selasa (8/4/2025), Prabowo menghapus kebijakan kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Arahan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan kebijakan impor,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Presiden Minta Bersihkan Diri, TNI Janji Tak Akan Lindungi Prajurit yang Langgar Hukum

Presiden Minta Bersihkan Diri, TNI Janji Tak Akan Lindungi Prajurit yang Langgar Hukum

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan komitmen TNI untuk tidak akan melindungi prajurit yang melanggar hukum.

Menurut dia, hal tersebut salah satu bentuk TNI membersihkan dirinya dari segala kekurangan, sebagaimana diminta Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak ada, ngapain kita melindungi prajurit-prajurit kita yang tidak benar tadi, melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, sementara yang ingin jadi prajurit TNI pun banyak hari ini," kata Kapuspen, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).

Langkah-langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat?

Langkah-langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat?

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Baru-baru ini, Prabowo mengaku geram dengan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.

Dia pin mendukung beberapa langkah untuk membuat koruptor jera. Salah satunya adalah penyitaan aset koruptor.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Ada soal memiskinkan (koruptor), saya berpendapat begini. Makanya, saya mau negosiasi, kembalikan uang yang kau curi. Tetapi, memang susah, ya kan? Karena, secara sifat, manusia enggak mau mengaku," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).

Prabowo Geram ke Koruptor, Siap Naikkan Gaji Hakim

Prabowo Geram ke Koruptor, Siap Naikkan Gaji Hakim

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegeraman menjadi perasaan Presiden Prabowo Subianto ketika melihat kasus-kasus korupsi yang belakangan terjadi.

Dalam perbincangan dengan enam pemimpin redaksi pada Minggu (9/4/2025), ia mendukung adanya hukuman yang memberikan efek jera kepada koruptor. Termasuk wacana penyitaan aset koruptor.

Berikut jawaban Prabowo ketika ditanya soal rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset hingga hukuman mati untuk koruptor

Kami menerima banyak pertanyaan dari masyarakat dan mendapatkan perasaan yang sama soal kegeramannya terhadap koruptor yang merugikan negara. Termasuk suara-suara dukungan terhadap RUU Perampasan Aset. Bagaimana Bapak melihat hal ini?

Enggak Ada Niat TNI Mau Dwifungsi Lagi

Enggak Ada Niat TNI Mau Dwifungsi Lagi

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perpanjangan usia pensiun perwira TNI menjadi poin utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menegaskan, tidak ada niat mengembalikan dwifungsi ABRI dalam RUU TNI. Hal tersebut diungkap Prabowo dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi media massa di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

Berikut petikan wawancara Prabowo ihwal RUU TNI yang sudah disahkan DPR menjadi undang-undang

Tanggapan Jokowi soal Pertemuan Prabowo dan Megawati

Tanggapan Jokowi soal Pertemuan Prabowo dan Megawati

(6 bulan yang lalu)

SOLO, KOMPAS.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, pada Senin (7/4/2025), bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Bahwa silaturahmi ini, masih dalam suasana lebaran itu antartokoh, antarpemimpin, antartokoh bangsa itu sangat baik," kata Jokowi saat ditemui di Solo, Selasa malam (8/4/2025).

Prabowo Minta Pemda Siapkan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Prabowo Minta Pemda Siapkan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga golongan ekonomi rendah. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan tanah untuk lokasi pembangunannya.

Nantinya, satu Sekolah Rakyat akan memiliki asrama dan boarding school dari SD sampai SMA yang pembangunannya membutuhkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

Prabowo: Kita Tidak Anti Kritik, Malah Suka

Prabowo: Kita Tidak Anti Kritik, Malah Suka

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintahannya tidak anti kritik. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa menyukai kritik karena membantunya lebih waspada.

Hal ini dikatakan Prabowo saat mengajak seluruh investor hingga ekonom menyampaikan pandangan dan kondisi ekonomi dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

"Kita buka kesempatan untuk tanggapan, sanggahan, pertanyaan kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik, kita malah suka kritik," kata Prabowo, Senin.

Pukat UGM: Presiden Prabowo Tak Benar-benar Paham Akar Masalah Korupsi

Pukat UGM: Presiden Prabowo Tak Benar-benar Paham Akar Masalah Korupsi

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memahami secara menyeluruh akar persoalan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Zaenur menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di Kediamannya, di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025).

Menurut Zaenur, pernyataan Prabowo dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu belum memiliki peta jalan yang jelas untuk pemberantasan korupsi dalam lima tahun masa jabatannya.

Prabowo Sebut Hasil Kerja Tak Bisa Secepat Kilat: Yang Bisa Seketika Hanya Nabi Musa...

Prabowo Sebut Hasil Kerja Tak Bisa Secepat Kilat: Yang Bisa Seketika Hanya Nabi Musa...

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, hasil kerja pemerintahannya tidak akan bisa dilihat secepat kilat semenjak dimulai pada 20 Oktober 2024.

Dia menyebut, target kerja memerlukan manajemen usaha, perencanaan yang baik, dan pelaksanaan yang baik.

"Tidak ada dalam manajemen suatu usaha, dalam manajemen suatu organisasi dalam menjalankan suatu proyek tidak bisa seketika," kata Prabowo saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Kepala Negara lantas berseloroh, hasil seketika hanya bisa dilakukan oleh Nabi Musa. Diketahui, tongkat Nabi Musa bisa membelah Laut Merah untuk diseberangi saat dikejar Raja Firaun, mengeluarkan air dari batu, dan berubah menjadi ular.

Prabowo Beri Nilai Dirinya 6 Selama 5 Bulan Bekerja dan Menjabat Presiden

Prabowo Beri Nilai Dirinya 6 Selama 5 Bulan Bekerja dan Menjabat Presiden

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan nilai enam dari 10 untuk dirinya selama sekitar lima bulan bekerja dan memerintah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan salah satu jurnalis senior yang mewawancarainya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/7/2025).

"Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya lima bulan ya, enam bulan, saya terus terang aja, saya bangga bahwa sekarang ini saya kasih nilai diri saya enam," kata Prabowo dikutip dari YouTube Kompas.com.

Prabowo: Saya Akan Berjuang Keras supaya Tak Ada Orang Lapar di Indonesia

Prabowo: Saya Akan Berjuang Keras supaya Tak Ada Orang Lapar di Indonesia

(6 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kelaparan di Indonesia. Salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG).

Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan akan bekerja keras agar tidak ada satu pun warga negara yang kelaparan.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).