Prabowo Ke China

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) RI mendukung lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.

Adapun kunjungan ini dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni "melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dunia dan perdamaian abadi".

"Kunjungan Presiden Prabowo ke China bertemu Xi Jinping, lalu ke Amerika Serikat bertemu Presiden Joe Biden dan berkomunikasi dengan Presiden AS terpilih Donald Trump ini luar biasa loh, dan ini jadi bagian dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang nyata," ujar Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto sudah memulai lawatannya ke luar negeri dengan bertemu Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri (PM) Li Qiang pada 9 November 2024.

Tak hanya melakukan kunjungan kehormatan ke China, Prabowo bakal ke Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris selama 16 hari.

Melakukan lawatan ke luar negeri, Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Dalam Keppres yang diteken Prabowo pada 8 November 2024 tersebut disebutkan bahwa Gibran sebagai Wapres akan melaksanan tugas Presiden sejak 8 sampai 23 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, China pada Jumat (8/11/2024) petang, dan langsung disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Selain itu, tampak juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo yaitu Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen (TNI) Mar. Benny P. Nadeak, serta anak kecil yang memberikan buket bunga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyampaikan keberatan kepada pihak Universitas Indonesia (UI) terkait dugaan penggunaan nama dan informasi mereka tanpa izin dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama dalam disertasi milik Bahlil tersebut.

"Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com pada 8 November 2024.