Prabowo Kepala Daerah Dipilih Dprd

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat.

Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru.

Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. 

Setelah digulingkannya rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia. Termasuk sistem Pilkada lewat DPRD juga diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat, sejak 2005.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.

Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.

“Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyinggung mengenai tingginya anggaran Pilkada.

Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.

"Anggaran Pilkada itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024).

Ia menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya setuju dengan gagasan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

*Kalau Gerindra tidak ada problem, tidak ada masalah, Gerindra setuju Pilkada itu harus dipilih oleh DPRD. Tidak ada masalah, Gerindra setuju,” ujar Muzani kepada wartawan di Bogor, Minggu (15/12/2024).

Ketua MPR RI itu berharap pemerintah dan DPR RI bersama akademisi mengkaji gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu mulai 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).