Prabowo Pilkada Dipilih DPRD

PILKADA langsung kembali menjadi perdebatan hangat sejak Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kembali ke sistem perwakilan.

Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005. Dasar Pilkada langsung, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wacana kembali pada sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah menuai ragam perspektif, merepresentasikan dinamika dan kegelisahan publik.

Tentu ada yang mendukung usulan ini. Tidak sedikit pula yang mengkritiknya karena dianggap langkah mundur dari prinsip demokrasi partisipatoris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat.

Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru.

Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. 

Setelah digulingkannya rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia. Termasuk sistem Pilkada lewat DPRD juga diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat, sejak 2005.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTT terpilih, sekaligus politisi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, Indonesia bisa belajar dari negara tetangga yang sudah menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Negara-negara itu, yakni Malaysia, Singapura, dan India. Hal ini menanggapi saran Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah yang DPRD untuk penghematan, yang sarannya pertama kali digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Tentu banyak formulasi yang bisa kita pelajari dari pengalaman berbagai negara. Dan kemudian itu kita adaptasikan dengan kondisi bangsa ini," kata Melki usai acara HUT ke-10 Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sepakat mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.

Ia mengaku sepaham dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemilihan langsung di tingkat pilkada menghabiskan terlalu banyak biaya.

“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, sehingga perlu diefisienkan.

Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja.

Adapun selama ini, warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak itu dinilai memakan anggaran yang banyak.

"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung soal pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD.

Sebelumnya, pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam perayaan hari ulang tahun Partai Golkar, Kamis (12/12/2024).

"Kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam konferensi pers, Jumat (13/12/2024).

"Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah. Kita pernah mengalami (diskusi semacam itu sebelumnya)," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihan kepala daerahnya.

Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.

Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.