Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyetujui rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia untuk menjalani perawatan medis, tetapi menolak keras jika warga Gaza direlokasi dari tanah air mereka.

Ketua Bidang Keagamaan PBNU Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan bahwa relokasi warga Gaza seperti yang dicetuskan oleh Amerika Serikat justru merupakan upaya untuk mengusir mereka dari tanahnya sendiri.

"Perlu diperhatikan evakuasi itu bukan relokasi, hanya untuk korban perang yang membutuhkan pertolongan medis saja. Kalau upaya Amerika untuk relokasi warga Gaza, kami menolak keras," ucap Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengaku dirinya menjadi penghubung pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (7/4/2025) malam.

Diketahui, pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

"Saya juga turut hadir mendampingi dan menjembatani komunikasi antar tokoh bangsa ini," kata Budi Gunawan dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Budi Gunawan menceritakan pertemuan itu dengan detail.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara soal perintah Presiden Prabowo Subianto agar kuota impor dihapus, terutama komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan maksud dari penghapusan kuota impor yang diperintahkan presiden bertujuan agar bukan hanya segelintir perusahaan yang menikmati kuota impor.

Dia menerangkan bahwa presiden sejatinya hanya ingin mempermudah proses importasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan tetap memperhatikan neraca komoditas yang telah ditetapkan. Adapun, neraca ini berguna untuk melindungi para petani dan peternak dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Beleid itu dikeluarkan pada 27 Maret 2025.

Dalam beleid itu, Prabowo menyampaikan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 Desa atau Kelurahan Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian beleid yang dikutip pada Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah untuk menggunakan pendekatan diplomasi jika ingin mengevakuasi para korban genosida Israel di Palestina ke Indonesia.

Politikus Nasdem itu menyampaikan bahwa langkah evakuasi tersebut harus tetap berada dalam koridor bantuan kemanusiaan, agar nantinya tidak menimbulkan salah tafsir dari negara-negara lain di dunia.

“Tentu perlu pendekatan diplomasi dan terkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Palang Merah Indonesia, agar tetap berada dalam koridor bantuan kemanusiaan murni dan tidak menimbulkan salah tafsir di tingkat global,” ujar Amelia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) merespons arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung industri tekstil dengan menyalurkan kredit ke sektor tersebut. 

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara mengatakan sub industri tekstil merupakan bagian dari sektor pengolahan atau manufaktur yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Data Bank Mandiri yang didapatkan Bisnis menyebutkan jika penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor manufaktur, termasuk tekstil, tercatat sebesar Rp182,9 triliun atau sekitar 14% dari total portofolio kredit. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menghargai rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

Menurut Gus Fahrur, sapaan akrabnya, rencana tersebut merupakan bentuk kepedulian Prabowo atas nasib rakyat Gaza yang selama ini teropresi.

"Ini adalah rasa kepedulian atas penderitaan rakyat Gaza Palestina yang sangatlah tulus dan patut diapresiasi," kata Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Gus Fahrur mengatakan, Indonesia dapat menjadi negara yang membantu Palestina apabila tidak ada negara yang bersedia menerima warga Gaza.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memuji pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang dinilai sangat baik bagi Indonesia.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, saat ini, semua pihak memang perlu berkolaborasi untuk menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto.

"Sikap yang baik dari Bu Mega. Kondisi Indonesia sekarang memang perlu semua pihak berkolaborasi menyukseskan program pemerintahan Pak Prabowo," kata Mabruri saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

PKS berharap pertemuan kedua tokoh ini menjadi energi yang positif untuk bangsa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan tujuh mandat kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam rangka mengakselerasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Tujuh mandat tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.

"Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mempersiapkan teknis evakuasi korban perang Gaza, Palestina, ke Indonesia.

Untuk tahap pertama, rencananya ada 1.000 warga Gaza yang akan dievakuasi, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Di tingkat nasional, Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaannya sejak keberangkatan dan kepulangan warga Palestina," ucap Sugiono dalam keterangan pers, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Info Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyatakan, Kemenhan dan TNI siap mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.

Kendati demikian, Frega menekankan bahwa proses evakuasi baru akan dilakukan jika memang sudah ada perintah langsung dari Presiden kepada Kemenhan dan TNI.

"Tentunya, kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden. Apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemenhan dan TNI tentunya siap," kata Frega di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) bergegas menyiapkan 80.000 koperasi setelah Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. 

Inpres tersebut membahas tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu didapuk Presiden Prabowo untuk menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Harian Kopdes Merah Putih.

“Karena Inpres judulnya kan percepatan, saya diminta [Presiden Prabowo] mengkoordinasi dan nanti akan ditambah dengan Satgas yang akan bertugas harian,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai sikap PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak jauh berbeda dengan Nasdem.

Sebab, kedua partai politik tersebut sama-sama secara terbuka mendukung pemerintahan saat ini, walaupun tidak menempatkan kader-kadernya di Kabinet Merah Putih.

“Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh Nasdem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet,” ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menolak segala upaya relokasi warga Gaza yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

"Saya menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merelokasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Setiap upaya yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Dia juga menegaskan, upaya evakuasi warga Gaza yang terluka bukanlah relokasi, karena dilakukan untuk sementara waktu saja.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk menggenjot telur hingga ayam lewat industri unggas membutuhkan waktu dua tahun guna memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintah sedini mungkin harus merencanakan pemenuhan kekurangan telur, termasuk langkah untuk mendorong hilirisasi. 

“Untuk menjawab kebutuhan MBG, hemat saya, harus disiapkan dari sekarang. Industri unggas itu industri biologis yang tidak bisa produksinya digenjot atau diturunkan tiba-tiba, perencanaan butuh 1,5–2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, keluarga koruptor tetap bisa dijerat hukum jika turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin keluarga koruptor tetap mendapatkan keadilan.

Tessa mengatakan, keterlibatan dalam TPPU tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Terkait mengenai masalah tidak menyentuh keluarganya, tentunya itu perlu dilihat konteksnya apabila ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga, dan diketahui secara nyata ada mekanisme di undang-undang tindak pidana pencucian uang. Di Pasal 5, di mana ada pihak-pihak yang memang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Aturan mengenai Satgas tersebut diharapkan terbit dalam waktu dekat.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, kebijakan pembentukan Satgas PHK nantinya akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

“Satgas sedang kita siapkan Inpres-nya,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Indah mengatakan, Inpres tersebut akan terbit dalam waktu dekat, sembari menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebagai silaturahmi di momen Idul Fitri 1446 Hijriah.

Herman meminta momen silaturahmi tidak selalu dipandang dalam perspektif atau langkah politik.

"Silaturahmi ini jangan selalu dipandang dalam perspektif dan langkah politik," ujar Herman saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

Herman mengatakan silaturahmi dalam adat bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat luhur, apalagi ini masih suasana Idul Fitri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) lalu, sebagai suatu keniscayaan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, pertemuan antartokoh bangsa tersebut sudah sepatutnya disambut positif oleh semua pihak sebagai bagian dari kebersamaan bangsa.

“Silaturahmi pada hakikatnya sebuah keniscayaan. Jadi, silaturahmi antar tokoh bangsa adalah sesuatu yang harus disambut positif sebagai bagian dari kebersamaan kebangsaan,” ujar Hermawi, saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyambut baik pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2024) malam.

Pertemuan antar tokoh bangsa itu dinilai membawa energi positif bagi bangsa dan negara.

“Setiap silaturahmi akan memberikan energi positif. Silaturahmi elite akan membawa keteduhan dan keharmonisan di masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji, saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu berpandangan, pertemuan Prabowo dan Megawati tentunya tidak terlepas dari kepentingan bangsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) lalu.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid menilai, pertemuan ini menjadi bukti bahwa Prabowo tidak pernah punya masalah dengan Megawati.

"Ini membuktikan bahwa memang Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dengan Ibu Mega, sekaligus memang Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dengan tokoh politik yang lain," kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal tentara Israel di wilayah tersebut.

Mereka rencananya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia, yang fasilitasnya lebih representatif dibandingkan rumah sakit darurat yang sekarang banyak berdiri di Gaza.

"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," kata Prabowo, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal penyitaan aset koruptor.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya penyitaan aset koruptor tidak hanya didukung KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

"Dan bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya, kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, menimbulkan spekulasi soal arah politik PDI-P dalam pemerintahan saat ini.

Sebab, muncul isu bahwa partai berlambang banteng yang masih bertahan di luar koalisi partai pendukung Prabowo bakal bergabung ke barisan pemerintahan usai pertemuan tersebut.

Namun, pihak Gerindra dan PDI-P memastikan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan, meski kedua tokoh nasional tersebut telah bertemu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Ankara, Turkiye, dalam rangka kunjungan kenegaraan pada Rabu (9/4/2025) waktu setempat.

Turkiye menjadi salah satu negara yang dikunjunginya dalam lawatan panjang ke lima negara.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan, Prabowo akan mengikuti upacara penyambutan kenegaraan pada Kamis (10/4/2025) waktu setempat.

Kemudian, Kepala Negara juga akan menyampaikan pidato di Parlemen Turkiye.

“Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, akan pidato di Parlemen Turkiye. Rencananya akan dihadiri oleh anggota parlemen, kemudian juga para undangan lainnya,” kata Yusuf, dalam keterangannya yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Esenboga, Ankara, Turkiye, pada Rabu (9/4/2025) pukul 19.00 waktu setempat, setelah melakukan perjalanan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Ketibaan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa karena disambut langsung oleh Presiden Republik Turkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Di bawah tangga pesawat, keduanya tampak berjabat tangan dan berpelukan dalam suasana yang bersahabat.

Momen ini kembali menunjukkan kedekatan personal antara kedua pemimpin negara, yang sebelumnya juga terlihat saat kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia pada Februari lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri membahas berbagai isu kebangsaan saat bertemu di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (9/4/2025).

Selain bertukar pikiran, Megawati juga memberikan berbagai masukan terkait efektivitas pemerintahan Prabowo.

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDI-P itu berlangsung 1,5 jam dan banyak berisi percakapan empat mata.

"Ya kalau menyatukan visi saya enggak tahu persis. Tapi, bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti," ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (8/4/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) memanas usai Amerika Serikat (AS) menyebutkan kebijakan tersebut sebagai pemicu pengenaan tarif resiprokal impor kepada produk Indonesia. Pemerintah RI pun berencana untuk merelaksasi aturan TKDN sebagai upaya negosiasi. 

Hal ini makin disoroti lantaran Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk membuat kebijakan TKDN lebih fleksibel dan realistis. Menurut orang nomor satu di RI itu, jika TKDN dipaksakan, justru akan memicu penurunan daya saing industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) mewanti-wanti wacana pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat memicu kaburnya investasi industri elektronik ke luar negeri. 

Adapun, kebijakan TKDN dibuat dalam rangka untuk meningkatkan investasi produk industri di Indonesia. Nilai TKDN suatu barang dihitung berdasarkan bahan/material langsung, tenaga kerja, dan biaya tidak langsung pabrik. 

Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan, kebijakan TKDN harus diperkuat untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Apalagi, sudah banyak produsen elektronik yang sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi lokal.