Prabowo Subianto

Hanya 9 Jam di Abu Dhabi, Prabowo Langsung Terbang ke Turkiye

Hanya 9 Jam di Abu Dhabi, Prabowo Langsung Terbang ke Turkiye

()

ABU DHABI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto telah meninggalkan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Rabu (9/4/2025) sore waktu setempat untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Turkiye.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Bandara Internasional Presidential Flight Abu Dhabi, pesawat kepresidenan yang mengangkut Prabowo lepas landas pada pukul 15.25 waktu setempat.

Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam penerbangan tersebut.

Menurut rencana, Prabowo akan mendatangi Ankara dan Antalya dalam lawatannya di Turkiye.

Prabowo Bertemu Megawati, Pengamat Khawatir PDI-P Masuk Koalisi

Prabowo Bertemu Megawati, Pengamat Khawatir PDI-P Masuk Koalisi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan khawatir pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dapat berujung pada masuknya PDI-P ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.

Djayadi menyatakan, jika PDI-P bergabung ke koalisi pemerintah, konstelasi demokrasi di Indonesia menjadi tidak imbang karena seluruh partai politik berada di pihak pemerintah.

"Tapi itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk," kata Djayadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Pertemuan Prabowo-Megawati Dinilai Wajar, tetapi...

Pertemuan Prabowo-Megawati Dinilai Wajar, tetapi...

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri adalah hal yang biasa.

Pasalnya, kedua tokoh ini memiliki hubungan baik dan pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2009 lalu.

"Itu pertemuan dua tokoh yang secara pribadi maupun sebagai tokoh partai memiliki hubungan yang baik dan sudah lama. Jadi sebetulnya pertemuan itu penting dan wajar belaka karena keduanya punya peran penting dalam pemerintahan dan dalam politik," ujar Djayadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Prabowo Teken Inpres 6/2025, RI Stop Impor Beras

Prabowo Teken Inpres 6/2025, RI Stop Impor Beras

()

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan keberadaan Inpres 6/2025 ini menjadi pedoman pemerintah dengan Perum Bulog agar dapat menyerap hasil panen secara maksimal.

Adapun, dalam beleid tersebut ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri pada 2025 adalah sebanyak 3 juta ton.

Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza, Komisi I: Rencana Mulia, tapi Harus Jelas

Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza, Komisi I: Rencana Mulia, tapi Harus Jelas

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban genosida Israel di wilayah Gaza ke Indonesia.

Dave menilai, ide Prabowo tersebut adalah hal yang mulia, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar ide tersebut berhasil dan sesuai harapan.

“Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas, agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Dukung Prabowo Evakuasi Korban Gaza, Anggota DPR: Beda dengan Ide Gila Trump

Dukung Prabowo Evakuasi Korban Gaza, Anggota DPR: Beda dengan Ide Gila Trump

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban genosida Israel di Gaza.

Sukamta menilai, rencana Prabowo tersebut berbeda dengan ide Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mau memindahkan warga Gaza dari tanah air mereka.

 "Langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini beda dengan ide gila Trump untuk memindahkan warga Gaza," kata Sukamta saat dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Megawati-Prabowo Sepakat Tarif Impor Trump Momentum Kebangkitan Produk Nasional

Megawati-Prabowo Sepakat Tarif Impor Trump Momentum Kebangkitan Produk Nasional

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri telah sepakat bahwa kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menjadi momentum kebangkitan produk nasional.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut hal ini disepakati Prabowo dan Megawati saat bertemu di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (7/4/2025) malam.

"Keduanya juga sepakat bahwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia, karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Pertemuan Prabowo-Megawati Disiapkan Elite PDI-P dan Gerindra, Bukan Sosok Tertentu

Pertemuan Prabowo-Megawati Disiapkan Elite PDI-P dan Gerindra, Bukan Sosok Tertentu

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, tidak ada satu pihak tertentu yang menjadi inisiator atau paling berperan penting dalam mempertemukan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Muzani mengatakan, pertemuan tersebut diinisiasi oleh pimpinan PDI-P dan Gerindra serta dibicarakan sejak lama oleh elite kedua partai politik itu.

“Ya, ini kan pertemuan itu terjadi karena sebuah pembicaraan pendahuluan, dan para pemimpin Partai PDI-P dan Gerindra terus-menerus melakukan pembicaraan untuk menyamakan persepsi, dan akhirnya pertemuan itu terjadi,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Bulog Jadi Garda Terdepan Atasi Krisis Beras, Prabowo Apresiasi Kinerja Sektor Pertanian

Bulog Jadi Garda Terdepan Atasi Krisis Beras, Prabowo Apresiasi Kinerja Sektor Pertanian

()

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, serta seluruh pihak di sektor pertanian dan ketahanan pangan. 

Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan menghindari krisis beras yang sempat diprediksi terjadi pada awal 2025.

Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang berlangsung di Jakarta, Rabu (8/4/2025), dia menyebut pencapaian signifikan telah diraih dalam 150 hari kerja kabinetnya, khususnya di bidang pertanian. 

Kemendag dkk Segera Bahas Instruksi Prabowo Cabut Permendag 8/2024

Kemendag dkk Segera Bahas Instruksi Prabowo Cabut Permendag 8/2024

()

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah utamanya kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana untuk kembali membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut regulasi tersebut.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah berbicara dengan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono agar evaluasi Permendag No.8/2024 dapat segera dilakukan kembali.

“Kemarin sudah bicara dengan Pak Sesmenko [Susiwijono] untuk segera dilakukan, yang reviunya itu seperti apa gitu kan, itu banyak,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

TKDN  Impor Dilonggarkan, Ini Kata Wamenperin soal Nasib Industri Lokal

TKDN Impor Dilonggarkan, Ini Kata Wamenperin soal Nasib Industri Lokal

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan perlindungan industri dalam negeri tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan kala muncul rencana pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan syarat impor pertimbangan teknis (pertek). 

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, rencana tersebut merupakan salah satu upaya dan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto yang ingin turun langsung membenahi industri dalam negeri. 

"Presiden sangat concern dengan perlindungan industri dalam negeri," ujar Faisol kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025). 

Prabowo Temui MBZ di Kediaman Pribadinya di Abu Dhabi, Gelar Private Meeting

Prabowo Temui MBZ di Kediaman Pribadinya di Abu Dhabi, Gelar Private Meeting

()

ABU DHABI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman pribadi Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed (MBZ) di Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, UEA, Rabu (9/4/2025) siang.

Pantauan Kompas.com di Emirates Palace, Prabowo tampak meninggalkan tempatnya beristirahat itu sekitar pukul 11.13 waktu setempat.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan peci hitam untuk menemui MBZ.

Saat berangkat ke kediaman MBZ, Prabowo tampak didampingi oleh Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menlu Sugiono.

Gerindra Sebut Prabowo Bersyukur Didukung Megawati dan PDI-P

Gerindra Sebut Prabowo Bersyukur Didukung Megawati dan PDI-P

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Presiden Prabowo Subianto bersyukur dengan sikap PDI-P yang tetap akan mendukung pemerintahannya, meski tidak ikut bergabung dalam koalisi.

“Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini. Dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/4/2025).

Muzani menuturkan, PDI-P akan tetap berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo meski Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) lalu.

Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

“Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Menteri Maruarar Target Sengketa Proyek Meikarta Rampung di Era Prabowo

Menteri Maruarar Target Sengketa Proyek Meikarta Rampung di Era Prabowo

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Prabowo Setujui Desain Kawasan Legislatif  Yudikatif di IKN

Prabowo Setujui Desain Kawasan Legislatif Yudikatif di IKN

()

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan demikian, pembangunan kawasan tersebut segera dimulai.

Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan bertolak ke IKN dalam waktu dekat untuk menyaksikan presentasi final desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

“Beliau menyampaikan juga ke saya waktu salaman, mengatakan bahwa ‘Saya [Prabowo] nanti akan ke IKN setelah Lebaran ya’. Terus yang desain legislatif dan yudikatif, beliau menyampaikan sudah cukup bagus, nanti tinggal presentasi lagi kepada beliau,” jelas Diana saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025).

Gerindra Sebut PDI-P Tetap di Luar Koalisi meski Megawati Bertemu Prabowo

Gerindra Sebut PDI-P Tetap di Luar Koalisi meski Megawati Bertemu Prabowo

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Prabowo pada Senin (7/4/2025) malam.

Muzani menuturkan, dalam pertemuan itu, Megawati berpesan bahwa PDI-P dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak menjadi anggota koalisi pendukung pemerintah.

“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Megawati Beri Wejangan ke Prabowo, Termasuk soal Tarif Impor Trump

Megawati Beri Wejangan ke Prabowo, Termasuk soal Tarif Impor Trump

()

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan sejumlah wejangan saat bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (7/4/2025) malam.

“Ibu Megawati lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai Presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/205).

Menurut Muzani, Megawati memberikan pandangan dan membagikan pengalamannya ketika memimpin negara, karena Prabowo menyinggung berbagai tantangan global yang saat ini mencuat.

PDIP: Pertemuan Megawati-Prabowo Sudah Direncanakan Lama, tapi...

PDIP: Pertemuan Megawati-Prabowo Sudah Direncanakan Lama, tapi...

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli mengungkap alasan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri baru melakukan pertemuan pada Senin (7/4/2025).

Meski kedatangan Prabowo ke kediaman Megawati bersifat mendadak, menurutnya, hal ini sudah direncanakan sejak lama.

"Antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama. Namun karena kesibukan beliau berdua, baru kali ini pertemuan tersebut dapat terlaksana," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Baru Rp270,4 Triliun per Maret 2025

Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Baru Rp270,4 Triliun per Maret 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto telah menarik utang baru sepanjang tahun ini hingga akhir Maret 2025 senilai Rp270,4 triliun. 

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi akhir Maret 2024 yang hanya senilai Rp105,6 triliun atau meningkat Rp164,8 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penarikan utang yang dilakukan cukup besar pada awal tahun atau frontloading tersebut—termasuk prefunding—menjadi langkah antisipasi efek kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

Memang menjadi kenaikan karena kita melakukan frontloading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption," ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi beraama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

Optimisme Prabowo terhadap MBG, Yakin Capai Target Sasaran Akhir 2025

Optimisme Prabowo terhadap MBG, Yakin Capai Target Sasaran Akhir 2025

()

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

Keyakinan ini ia sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali, saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sebagian orang, alhamdulillah (berjalan),” ujar Prabowo.

Prabowo Ancang-ancang Longgarkan TKDN, Angin Segar Industri atau Bumerang?

Prabowo Ancang-ancang Longgarkan TKDN, Angin Segar Industri atau Bumerang?

()

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana melonggarkan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN industri di tengah tekanan perang dagang global. Ketentuan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis diyakini dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

TKDN merupakan kebijakan yang dirancang untuk mendorong penggunaan produk lokal dalam berbagai sektor industri di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Namun, tak jarang kebijakan TKDN justru dinilai menghambat investasi. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang vokal menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan ini.

Presiden Prabowo Tiba di Abu Dhabi, Lawatan ke Timur Tengah Dimulai

Presiden Prabowo Tiba di Abu Dhabi, Lawatan ke Timur Tengah Dimulai

()

ABU DHABI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Rabu (9/4/2025) pagi waktu setempat. Lawatan presiden ke negara-negara Timur Tengah dimulai.

Pantauan Kompas.com, pesawat kepresidenan yang mengangkut Prabowo mendarat di Bandara Internasional Presidential Flight Abu Dhabi sekitar pukul 06.40 waktu Abu Dhabi.

Prabowo tampak mengenakan kemeja safari khas berwarna krem. Dia juga mengenakan peci berwarna hitam.

Tampak pula Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendampingi Prabowo ke UEA.

Aturan TKDN, Diperketat Jokowi, Bakal Dibikin Fleksibel Prabowo

Aturan TKDN, Diperketat Jokowi, Bakal Dibikin Fleksibel Prabowo

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diubah dan dibuat lebih fleksibel.

Di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), penerapan aturan TKDN ini dibuat cukup ketat untuk sejumlah produk. Sebut saja, dalam pembangunan proyek konstruksi hingga peralatan elektronik. 

Bahkan, produsen ponsel sekeliber Apple pun dibuat harus bernegosiasi ulang dengan pemerintah Indonesia agar dapat menjual Iphone 16, karena belum memenuhi ketentuan TKDN ini.

Pemerintah Ingin Deregulasi Aturan Bea hingga Safeguard, Pacu Ekspor-Impor

Pemerintah Ingin Deregulasi Aturan Bea hingga Safeguard, Pacu Ekspor-Impor

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi sejumlah peraturan guna mengakselerasi ekspor-impor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga berencana menghapus kuota impor dan peraturan teknis (pertek). 

Prabowo, kata Sri Mulyani, melihat penghapusan kuota impor tidak akan berdampak pada penerimaan negara. Penghapusan akan meringankan perusahaan dalam melakukan ekspor.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025, akan memangkas waktu pemeriksaan pajak dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Regulasi tersebut juga membuat transfer pricing menjadi lebih cepat dari semula maksimum 24 bulan menjadi 10 bulan. Pemerintah juga berencana untuk menghapus kuota impor. 

Presiden Prabowo dan Megawati Akhirnya Bertemu Setelah Penantian Panjang...

Presiden Prabowo dan Megawati Akhirnya Bertemu Setelah Penantian Panjang...

()

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam.

Pertemuan yang telah lama dinantikan ini berlangsung di rumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan Prabowo dalam rangka silaturahmi di tengah momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Semalam ini memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati di kediaman Ibu Megawati di (Jalan) Teuku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (8/4/2025).

Prabowo Tegaskan Pengawasan untuk MBG: Saya Tidak Bisa Dibohongi

Prabowo Tegaskan Pengawasan untuk MBG: Saya Tidak Bisa Dibohongi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program prioritasnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengawasan tersebut penting agar program MBG tidak dikorupsi dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Bagaimana langkah Prabowo dalam mengawal program MBG? Berikut adalah petikan wawancaranya oleh enam pemimpin redaksi media pada Minggu (6/4/2025).

Bagaimana pengawasan untuk program MBG agar tidak dikorupsi?

Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer dan karena itu saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi.

Strategi ’Pak Pok’ Prabowo dan Komunike Asean Melawan Tarif Trump

Strategi ’Pak Pok’ Prabowo dan Komunike Asean Melawan Tarif Trump

()

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam menghadapi tarif Trump tersebut, Prabowo mengungkapkan akan menggunakan strategi ’Pak Pok’, yang dapat diartikan strategi adil.

”Kita bisa bikin pak pok, pak pok ada istilah bisnis bisa ya? Saya sudah tugaskan Menko Perekonomian dan Pak Luhut untuk bernegosiasi. Kita bisa bikin pak pok. Saya tawarin mereka pak pok, US$17 miliar surplus kita, US$17 miliar kita beli dari Amerika," ucap Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

Prabowo Sebut Wewenang Polisi Cukup, Apa yang Perlu Ditambah di RUU Polri?

Prabowo Sebut Wewenang Polisi Cukup, Apa yang Perlu Ditambah di RUU Polri?

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mestinya dititikberatkan pada penguatan pengawasan serta fungsi Polri yang telah dimiliki saat ini, alih-alih menambah wewenang untuk menempatkan personel di luar instansi.

Institusi yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan tajam dari publik, usai mencuatnya sejumlah kasus hukum yang menyeret oknum Korps Bhayangkara itu.

Namun pada saat yang sama, Polri juga perlu dibekali wewenang yang dapat menyesuaikan penanganan perkara, sesuai dengan dinamika persoalan yang terjadi di era modern.

Berapa Nilai yang Diberikan Prabowo untuk Pemerintahannya?

Berapa Nilai yang Diberikan Prabowo untuk Pemerintahannya?

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah 168 hari atau hampir enam bulan Presiden Prabowo memimpin Indonesia untuk periode 2024-2029. Ia pun memberikan nilai untuk pemerintahannya yang sudah bekerja selama kurun waktu tersebut.

Nilai tersebut diberikan Prabowo dalam forum yang mengundang enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2029).

Berapa nilai yang diberikan oleh Prabowo untuk pemerintahan yang dipimpinnya? Simak petikan wawancaranya berikut ini

Dari skala 1-10 berapa nilai yang diberikan untuk pemerintahan?