Prabowo Subianto

Menteri Hukum: Prabowo Sepakat Laksanakan Putusan MK soal UU Ciptaker

Menteri Hukum: Prabowo Sepakat Laksanakan Putusan MK soal UU Ciptaker

()

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana, Jakarta, membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sepakat melaksanakan putusan MK.

"Terkait putusan MK, pelaksanaan ada 21 pasal yang dibatalkan oleh MK. Presiden tadi menyatakan, semua bersepakat, menteri yang hadir itu akan melaksanakan putusan MK," ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menteri Hukum: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Perpindahannya Ditentukan Presiden

Menteri Hukum: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Perpindahannya Ditentukan Presiden

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

"Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menaker Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Putusan MK soal UU Ciptaker

Menaker Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Putusan MK soal UU Ciptaker

()

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta. Ia dan Prabowo membahas seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Jadi kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya pemerintah menghormati hasil keputusan MK," ujar Yassierli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Zulhas Bidik RI Bisa Swasembada Beras dan Jagung pada 2028

Zulhas Bidik RI Bisa Swasembada Beras dan Jagung pada 2028

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo, Gerindra: Silaturahmi untuk Penuhi Janji

Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo, Gerindra: Silaturahmi untuk Penuhi Janji

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, berlangsung untuk silaturahmi.

Muzani menjelaskan, Prabowo telah berjanji untuk mengunjungi Jokowi setelah purnatugas dan kembali ke kampung halamannya.

“Itu silaturahmi. Pak Prabowo memang berjanji setelah Pak Jokowi berdiam di Solo. Beliau akan menengok Pak Jokowi dan memenuhi janjinya serta menanyakan bagaimana kegiatan Pak Jokowi selama di Solo. Itu hanya silaturahmi biasa,” ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (4/11/2024).

Erick Thohir: Kantor BPI Danantara Akan Gunakan Aset Bank Mandiri (BMRI)

Erick Thohir: Kantor BPI Danantara Akan Gunakan Aset Bank Mandiri (BMRI)

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga baru ini nantinya akan menempati salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

“Kantor Danantara sudah kami siapkan, itu salah satu aset Bank Mandiri,” ujarnya saat ditemui di Jakarta usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Erick Thohir menyatakan bahwa saat ini seluruh pihak terkait bakal melakukan kajian mendalam perihal sinergitas antara BPI Danantara dengan Kementerian BUMN. Kajian tersebut juga bakal melibatkan Kementerian Keuangan selaku pemegang aset perusahaan pelat merah.

Ogah Lewat Menteri, Organisasi Buruh Ingin Temui Prabowo Bahas UU Cipta Kerja

Ogah Lewat Menteri, Organisasi Buruh Ingin Temui Prabowo Bahas UU Cipta Kerja

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa pimpinan organisasi buruh akan meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dalam 2-3 hari ke depan.

Andi Gani menjelaskan, pimpinan organisasi buruh ingin bertemu Prabowo untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh organisasi buruh.

"Kami mencoba melakukan komunikasi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk langsung bertemu dengan Presiden dalam waktu 2-3 hari ke depan, untuk menjelaskan secara lengkap, untuk menjelaskan tidak ada dikurangi, tidak ada ditambah-tambahi," kata Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Istana Klaim Banyak Kepala Daerah Mau Dengar Arahan Prabowo, Bakal Berkumpul di Sentul Kamis

Istana Klaim Banyak Kepala Daerah Mau Dengar Arahan Prabowo, Bakal Berkumpul di Sentul Kamis

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, banyak kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Walhasil, pada Kamis (7/11/2024), Prabowo akan berkumpul bersama semua kepala daerah di Sentul, Jawa Barat.

"Jadi, berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).

Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes, Ada Belanda hingga Uzbekistan

Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes, Ada Belanda hingga Uzbekistan

()

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP). Ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan.

Pantauan detikcom, Senin (4/11/2024), sebelum penyerahan, para duta besar satu per satu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Pasukan tersebut juga menyanyikan lagu kebangsaan dari tiap negara yang hadir.

Setelah itu, para duta besar memasuki Ruang Kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan masing-masing kepada Prabowo secara bergiliran. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

Prabowo Pasang 3 Orang Dekat di Pertamina, Kawal Swasembada Energi?

Prabowo Pasang 3 Orang Dekat di Pertamina, Kawal Swasembada Energi?

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero). Beberapa kursi petinggi perusahaan minyak pelat merah itu kini diisi oleh elit politik Partai Gerindra dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Simon Aloysius Mantiri ditunjuk untuk mengisi posisi direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Keputusan ini diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar pada Senin (04/11/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Simon tercatat pernah menjabat sebagai wakil ketua bendahara TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Istana: Banyak Sekali Kepala Daerah Ingin Dengarkan Arahan Langsung Prabowo

Istana: Banyak Sekali Kepala Daerah Ingin Dengarkan Arahan Langsung Prabowo

()

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan dalam rapat koordinasi (rakor) yang diikuti seluruh kepala daerah dan penjabat (Pj) kepala daerah. Istana menyebut memang banyak kepala daerah yang ingin mendengarkan langsung arahan Presiden Prabowo.

"Jadi berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah. Dan kegiatan ini biasa dilakukan di awal tahun pemerintahan, di awal tahun biasanya. Sekarang mau diadakan di awal tahun pemerintahan Presiden Prabowo," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam video yang diterima, Senin (4/11/2024).

Sekjen Gerindra: Prabowo Sudah Janji Temui Jokowi Setelah Berdiam di Solo

Sekjen Gerindra: Prabowo Sudah Janji Temui Jokowi Setelah Berdiam di Solo

()

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Muzani mengatakan Prabowo memang sudah berjanji ingin menemui Jokowi setelah berdiam di Solo.

"Itu silaturahmi Pak Prabowo memang berjanji nanti kalau Pak Jokowi sudah berdiam di Solo beliau akan menengok Pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya," kata Muzani di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2024).

Muzani menyebut Prabowo ingin tahu bagaimana kegiatan Jokowi di Solo. "Untuk menengok apa dan bagaimana kegiatan Pak Jokowi selama ini di Solo. Tapi itu silaturahmi biasa," tuturnya.

Istana Sebut Jokowi Kaget Didatangi Prabowo di Solo

Istana Sebut Jokowi Kaget Didatangi Prabowo di Solo

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat kaget ketika didatangi oleh Presiden Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (3/11/2024) malam.

Hasan menjelaskan, Jokowi sempat heran dengan Prabowo yang capek-capek datang menemuinya di Solo setelah kunjungan kerja ke Merauke dan Bali.

"Dalam beberapa video yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan, ‘kok capek-capek datang ke Solo’," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).

Istana Ungkap Isi Pertemuan Dua Bestie Prabowo dan Jokowi di Solo

Istana Ungkap Isi Pertemuan Dua Bestie Prabowo dan Jokowi di Solo

()

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasan menyebut keduanya merupakan sahabat atau bestie.

"Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, beliau duo bestie-lah, kita bisa bilang begitu, dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan, begitu ya. Dan sebagai sahabat, ingin mengunjungi sahabat beliau, Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo," kata Hasan Nasbi dalam video yang diterima, Senin (4/11/2024).

Menko Polkam Bentuk 7 Desk untuk Dukung Program Prioritas Prabowo

Menko Polkam Bentuk 7 Desk untuk Dukung Program Prioritas Prabowo

()

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, membentuk tujuh desk yang melibatkan kementerian lembaga untuk mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto. Tujuh desk ini mulai dari desk Pilkada hingga penanganan judi online.

Pertama, Budi Gunawan menyebut desk yang dibentuk yakni desk Pilkada yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kedua ialah desk pencegahan penyelundupan dengan leading sector Kementerian Polkam.

"Kemudian yang ketiga desk pemberantasan narkoba dan yang keempat desk penanganan judi online dengan leading sector Bapak Kapolri," jelas Menko Polkam, Budi Gunawan, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Mahasiswa di Manokwari Demo Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo

Mahasiswa di Manokwari Demo Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo

()

MANOKWARI, KOMPAS.com - Mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak program transmigrasi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto di Tanah Papua, Senin (4/11/2024).

Aksi tersebut sempat memicu ketegangan antara massa dan aparat kepolisian di kawasan perempatan Makalow, Manokwari, Papua Barat. 

Massa mendesak agar polisi memberikan akses bagi mereka untuk menuju Kantor DPRD Papua Barat di kawasan Perkantoran Arfai. Namun barikade yang dibentuk polisi memaksa mereka untuk melakukan orasi di tempat itu.

Dua Pekan Pemerintahan Prabowo, Polri Unjuk Gigi Ungkap Kasus Narkoba hingga Judi Online

Dua Pekan Pemerintahan Prabowo, Polri Unjuk Gigi Ungkap Kasus Narkoba hingga Judi Online

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pekan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seolah unjuk gigi dengan mengungkap sejumlah kasus besar.

Dalam dua pekan terakhir, Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan intenasional, judi online slot8278 yang dikendalikan warga negara China, hingga judi online yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Narkoba jaringan internasional

Terbaru, Polri mengungkap tiga jaringan international kasus narkoba. Operasi ini berhasil mengungkap 80 perkara narkoba dan menangkap 136 tersangka.

Menkum Ungkap Prabowo Minta Review Seluruh UU hingga Permen, Ini Tujuannya

Menkum Ungkap Prabowo Minta Review Seluruh UU hingga Permen, Ini Tujuannya

()

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pihaknya mengkaji ulang (review) seluruh undang-undang. Dia mengatakan Prabowo meminta seluruh aturan mulai dari UU hingga peraturan menteri dikaji ulang.

"Khusus kepada faktor regulasi saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa yang pertama, Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri," kata Supratman dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Prabowo Ajak Masyarakat Tidak Mitoskan Pemimpin dan Akui Kekurangan demi Kemajuan

Prabowo Ajak Masyarakat Tidak Mitoskan Pemimpin dan Akui Kekurangan demi Kemajuan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Denpasar, Bali, menyoroti pentingnya menghindari pengultusan pemimpin.

Menurutnya, setiap pemimpin memiliki pencapaian dan kekurangan. Prabowo mengajak masyarakat menghargai kontribusi pemimpin terdahulu, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), tanpa mengabaikan kekurangan yang ada.

"Beliau (Jokowi) bukan seorang yang bisa selesaikan masalah dalam waktu sekejap. Semua presiden pendahulu kita berbuat baik, masih banyak kekurangan kita akui. Jangan kita mitos pada satu orang atau satu kelompok," kata Prabowo dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), seperti dikutip Antara.

Mahfud Dorong Prabowo untuk Perketat Kunker Pejabat ke Luar Negeri

Mahfud Dorong Prabowo untuk Perketat Kunker Pejabat ke Luar Negeri

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat kunjungan kerja (kunker) pejabat publik ke luar negeri.

Mahfud menyebutkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memang sudah mengatur hal tersebut, tetapi perlu peraturan yang lebih ketat.

"Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini," tulis Mahfud dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, dikutip Senin (4/11/2024).

Prabowo Ajak Masyarakat Tidak Mitoskan Pemimpin dan Akui Kekurangan demi Kemajuan

Prabowo Ajak Masyarakat Tidak Mitoskan Pemimpin dan Akui Kekurangan demi Kemajuan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Denpasar, Bali, menyoroti pentingnya menghindari pengultusan pemimpin.

Menurutnya, setiap pemimpin memiliki pencapaian dan kekurangan. Prabowo mengajak masyarakat menghargai kontribusi pemimpin terdahulu, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), tanpa mengabaikan kekurangan yang ada.

"Beliau (Jokowi) bukan seorang yang bisa selesaikan masalah dalam waktu sekejap. Semua presiden pendahulu kita berbuat baik, masih banyak kekurangan kita akui. Jangan kita mitos pada satu orang atau satu kelompok," kata Prabowo dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), seperti dikutip Antara.

Prabowo Sebut Keserakahan sebagai Penghambat Kemakmuran Indonesia

Prabowo Sebut Keserakahan sebagai Penghambat Kemakmuran Indonesia

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti keserakahan segelintir pihak sebagai penghalang utama dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tetapi kekayaan tersebut belum dikelola secara maksimal akibat perilaku segelintir orang yang mementingkan diri sendiri.

"Negara kita makmur. Kalau kita kelola dengan baik, semua hidup dengan baik. Masalahnya, ada segelintir orang yang serakah. Keserakahan ini membawa ketidakbaikan kepada banyak orang, dan itu yang saya bertekad untuk sekeras mungkin mengadakan perbaikan," kata Prabowo dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Senang Prabowo Mampir ke Solo, Jokowi: Semoga Pak Presiden Diberi Kesehatan

Senang Prabowo Mampir ke Solo, Jokowi: Semoga Pak Presiden Diberi Kesehatan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang karena Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (3/11/2024) malam kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengajak Prabowo makan malam bersama ke rumah makan di sekitar Solo.

"Senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto @prabowo menyempatkan mampir ke kediaman tadi malam. Saya juga mengajak beliau menikmati sajian khas tradisional di rumah makan sekitar," tulis Jokowi dalam akun X-nya, @jokowi, Senin (4/11/2024).

Mahfud Ungkap Kunker Pejabat ke Luar Negeri Melelahkan bagi KBRI

Mahfud Ungkap Kunker Pejabat ke Luar Negeri Melelahkan bagi KBRI

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, kunjungan kerja pejabat ke luar negeri kerap dikeluhkan oleh pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara.

Mahfud menyebutkan, kunjungan kerja ke luar negeri itu melelahkan bagi para pegawai KBRI karena mereka harus melayani para pejabat dari Indonesia selama berkunjung di negara lain. 

"Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri," kata Mahfud dikutip dari akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

Wamenag Sebut Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Mekkah

Wamenag Sebut Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Mekkah

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun kampung haji di Mekkah, Arab Saudi.

Syafi’i menyebutkan, Prabowo ingin membangun kampung haji sebagai bentuk pelayanan untuk jemaah haji asal Indonesia.

"Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden untuk memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji asal Indonesia," ujar Syafi’i dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Syafi’i mengingatkan, Indonesia adalah negara yang mengirimkan jemaah haji dan umrah terbesar di dunia.

PPN Jadi 12%: Ngotot Diterapkan Jokowi, Dipikirkan Ulang Prabowo

PPN Jadi 12%: Ngotot Diterapkan Jokowi, Dipikirkan Ulang Prabowo

()

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak masih mempertimbangkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi selalu ngotot akan tetap menerapkan kenaikan tarif pajak tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Usai hasil Pilpres 2024 mulai terlihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan amat UU HPP tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo.

Jokowi Senang Prabowo Mampir ke Solo: Semoga Presiden Diberi Kesehatan

Jokowi Senang Prabowo Mampir ke Solo: Semoga Presiden Diberi Kesehatan

()

Presiden Prabowo Subianto mampir ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Surakarta (Solo), Jawa Tengah (Jateng). Jokowi mengaku senang sekali bisa bertemu Prabowo.

"Senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto @prabowo menyempatkan mampir ke kediaman tadi malam," tulis Jokowi lewat akun X-nya @jokowi seperti dilihat, Senin (4/11/2024).

Jokowi mengajak Prabowo makan malam bersama. Keduanya menikmati makan malam di rumah makan sekitar.

"Saya juga mengajak beliau menikmati sajian khas tradisional di rumah makan sekitar," kata Jokowi.

Ingin Pemerintahan Bersih, Prabowo: Uang Rakyat Harus untuk Rakyat

Ingin Pemerintahan Bersih, Prabowo: Uang Rakyat Harus untuk Rakyat

()

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

Dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), Prabowo menekankan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat.

"Uang rakyat harus untuk rakyat," kata Prabowo seperti dikutip dari Kompas.id.

Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang telah begitu melekat dalam birokrasi.

Prabowo Yakin Pemerintahan Akan Bersih jika Pejabat Publik Sejahtera

Prabowo Yakin Pemerintahan Akan Bersih jika Pejabat Publik Sejahtera

()

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjamin kesejahteraan pejabat publik sebagai salah satu upaya menciptakan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), Prabowo menyoroti perlunya memberikan perhatian pada kualitas hidup pejabat agar tidak mudah tergoda melakukan praktik-praktik yang merugikan rakyat.

Prabowo menjelaskan bahwa integritas pejabat publik sangat bergantung pada jaminan kesejahteraan.

Korupsi Dianggap Sudah Jadi Kebiasaan, Prabowo: Harus Kita Lawan

Korupsi Dianggap Sudah Jadi Kebiasaan, Prabowo: Harus Kita Lawan

()

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap perilaku korupsi yang dianggap sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di Indonesia.

Dalam pengarahan bagi calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), Prabowo menekankan pentingnya melawan mentalitas pasrah terhadap korupsi yang telah mengakar.

Prabowo menyebut korupsi tidak lagi dilihat sebagai ancaman serius, melainkan telah diterima dalam keseharian.

"Korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Ini yang harus kita lawan," kata Prabowo seperti dikutip dari Kompas.id.