Prabowo Subianto

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera melaporkan persoalan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kepala Negara juga meminta regulasi itu dicabut jika Permendag No.8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo untuk merespons pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menyebut Permendag 8/2024 menjadi biang kerok terjadinya PHK massal.

“Sekarang saya minta Permendag No.8 masalahnya apa, [Mendag] segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis. 

Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia sudah tepat.

"Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi," kata SBY dikutip dari akun X, @SBYudhoyono, Selasa (8/4/2025).

SBY menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan seluruh peraturan teknis (pertek) yang dikeluarkan oleh jajarannya harus seizin Presiden.

Hal ini menanggapi banyaknya peraturan teknis yang dikeluarkan para menteri setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) saat pemerintah berupaya memangkas birokrasi investasi yang berbelit-belit.

"Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek dikeluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden RI. Mudahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia meminta menterinya berkomitmen untuk memangkas birokrasi sesuai dengan arahannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengusulkan peningkatan porsi impor kapas dari Amerika Serikat (AS) hingga 50% untuk memasok bahan baku industri dalam negeri. Saat ini, impor kapas dari AS hanya 17% dari total kapas yang diimpor Indonesia. 

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, peningkatan impor kapas dapat menjadi solusi potensial yang dapat dieksplorasi untuk menekan dampak resiprokal tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump. 

"Opsi yang menjanjikan adalah menawarkan peningkatan pembelian kapas dari Amerika Serikat yang saat ini hanya 17% dari total pembelian kapas Indonesia menjadi 50%," kata Jemmy dalam Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku diprotes para distributor alias tengkulak (middle man) karena mengeluarkan kebijakan pemangkasan alur distribusi pupuk bersubsidi.

Lewat kebijakan itu, distribusi pupuk dari pabrik langsung disalurkan kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan).

"Ada yang datang ke saya, (mengatakan), ‘Ada 29.000 distributor yang marah sama bapak’. Saya jawab, ‘Oh ya?’," kata Prabowo saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Namun, menurut Prabowo, jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah petani yang memanfaatkan kebijakan pemangkasan alur tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan telah memberikan pengarahan kepada bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara untuk mendukung industri tekstil.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang diselenggarakan pada Selasa (8/4/2025), khususnya dalam menanggapi masukan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Presiden menyampaikan bahwa benar-benar menyadari pentingnya industri padat karya, termasuk industri tekstil. Oleh karena itu, pemerintah bertekad mendukung industri tekstil dari sisi kebijakan.

"Kemarin kami rapat, panggil Dirut Himbara, Gubernur BI hadir, Menko Perekonomian juga hadir. Kita beri pengarahan kepada Himbara bahwa industri padat karya, sepert tekstil harus didukung," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih lantaran banyak jajarannya, termasuk para menteri, belum mendapatkan mobil dinas.

Padahal kerja para menteri selama enam bulan setelah ditunjuk olehnya layaknya kerja bakti.

"Mereka masuk pemerintah, saya sedih loh, Menteri Keuangan (Menkeu). Banyak yang belum dapat mobil dinas, mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Prabowo berujar, mereka bekerja untuk berjuang dan berbakti pada rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan bakal mengguyur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp155,5 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan nasional pada 2025.

Mengutip informasi yang dibagikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan RI biaya yang diguyurkan itu meningkat 36,04% dibandingkan 2024 sebesar Rp114,3 triliun.

“Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas 2025, alokasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” tulis Ditjen Perbendaharaan dalam akun Instagram resminya, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyaluran pupuk subsidi tidak perlu lagi melalui tengkulak (middle man) sehingga langsung tersalur ke petani.

Perintah ini disampaikan Prabowo kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melaporkan terkait penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani.

"Dia (Mentan) mengatakan kepada saya, ‘Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai ke petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)’," kata Prabowo saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi media massa angkat bicara soal kritik publik terhadap tertutupnya pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Salah satu yang menuai polemik adalah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan tertutup dan terburu-buru.

Ke depan, Prabowo berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan undang-undang yang menjadi perhatian publik.

"Kita punya sistem politik. Bahwa semua Undang-Undang itu dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan, begitu, kan? Jadi, itu ya. Tetapi, terima kasih masukan itu. Saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea demi alinea akan saya pelajari," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus salah satu sosok yang lantang menyuarakan "Indonesia gelap", Feri Amsari, siap menerima ajakan Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog.

Asalkan, dialog itu ditampilkan secara terbuka, utuh tanpa dipotong.

"Kalau dialognya di-(live) streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Feri lantas membeberkan apa saja yang akan disampaikan kepada Prabowo ketika bertemu.

Pertama, ia mengaku akan menyampaikan bahwa Prabowo, menurutnya, tidak pernah melanjutkan setiap pernyataan dengan langkah konkret yang jelas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, tarif resiprokal atau tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menimbulkan ketidakpastian yang membuat banyak negara cemas.

"Apa yang terjadi sekarang adalah goncangan dunia akibat negara dengan ekonomi terkuat membuat kebijakan yang memberikan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas," kata Prabowo di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membantah hanya merekrut menteri-menteri dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk kembali menjadi menteri di pemerintahannya.

Prabowo menyatakan, orang-orang lama di pemerintahan itu kembali ia libatkan di Kabinet Merah Putih karena mereka punya kompetensi dan mau kembali menjabat.

"Jadi kalau saya dituduh, ‘Wah, ini pakai orang-orang lama, enggak ada. Saya hanya pakai orang yang mampu untuk bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa dan negara. Kalau dia mampu dan dia mau, kita harus manfaatkan," kata Prabowo saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku akan memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan undang-undang yang kurang melibatkan partisipasi publik.

Tegasnya, akan ada perbaikan terkait mekanisme pembahasan undang-undang, salah satunya adalah mengenai transparansi.

Namun, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengaku pesimistis dengan pernyataan Prabowo tersebut.

Komitmen Prabowo yang ingin mengubah mekanisme pembahasan undang-undang menjadi lebih transparan oleh DPR dan pemerintah dinilainya sebagai janji politikus belaka.

"Enggak ada yang luar biasa sih dari pernyataan Prabowo soal transparansi pembahasan RUU. Ya soal janji-janji itu kan memang politisi paling jago. Jika terpojok dengan pertanyaan atau pernyataan yang misinya mau meminta pertanggungjawaban, seorang politisi akan cepat meluncurkan janji-janji yang kadang tidak realistis atau bombastis," ujar Lucius saat dihubungi, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan, kewenangan Polri yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri) kelak hendaknya disesuaikan dengan tantangan atas perubahan dinamika di masyarakat.

Hal ini disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam merespons Presiden Prabowo Subianto yang menganggap kewenangan Polri tak perlu ditambah lewat RUU Polri bila dirasa cukup.

“Persoalannya adalah apakah ada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian dengan dinamika di masyarakat yang berkembang. Itu yang paling penting,” ujar Anam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti soal birokrasi di Tanah Air yang masih memiliki masalah saat diwawancarai enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/7/2025).

Prabowo menyebut sistem demokrasi ini kerap membuat politisi harus membalas budi atas dukungan yang diberikan.

"Jadi birokrasi kita menjadi masalah, dan sikap mental, saudara-saudara. Demokrasi ini membuat semua politisi yang dipilih bupati, wali kota, gubernur harus membalas tim sukses. Harus membalas mereka yang mendukung," ujar Prabowo dikutip dari YouTube Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan anggapan "Indonesia Gelap" yang beredar di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir.

Prabowo heran dengan anggapan tersebut karena menurut dia masa depan Indonesia masih cerah.

"Saya juga heran, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap, ya kalau dia merasa memang gelap ya itu hak dia. Tapi saya bangun pagi, saya lihat Indonesia cerah," kata Prabowo saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sehingga ia memastikan, laporan terkait pelaksanaan program MBG yang diterimanya bukan merupakan laporan yang isinya "asal bapak senang" atau ABS.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik. Dan, BGN itu punya sistem. Tiap jam 4 sore, semua manajer laporan online. Ada koordinator. Tata-tata laporan. Tiap sore jam 4," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto pada hari ini menyelenggarakan Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang bertempat di Menara Mandiri, Jakarta. Dalam sambutannya, terdapat momen Prabowo menyapa Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Darmawan Junaidi.

"Terima kasih Dirut Mandiri, yang baru atau yang lama ya? Oh tetap? Yang lama diperbarui begitu, ya?" ujarnya.

Selanjutnya, Presiden menuturkan dirinya berpegang pada filosofi the right man/woman on the right place atau orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dia mengatakan, jika  seseorang memiliki kemampuan yang mumpuni, maka orang tersebut tidak perlu diganti.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim telah berhasil memangkas regulasi perizinan distribusi pupuk subsidi. Hal ini membuat petani lebih mudah mendapatkan pupuk sehingga produksi meningkat drastis. 

Menurut orang nomor satu di RI itu, tak hanya membuat produksi makin meningkat, penyaluran pupuk yang lebih singkat juga menaikkan harga pangan hasil panen petani. 

"Kalau saya ketemu petani, petani gembira harga pangan peningkatan hasil mereka naik drastis produksi naik secara drastis, kita potong semua regulasi yang enggak benar, kita sederhanakan," ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/3/2025). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong agar pengawasan terhadap Polri, baik oleh internal maupun eksternal, perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang Polri (RUU) Polri.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan, pengawasan ini perlu diperkuat mengingat banyaknya personel Polri yang melakukan pelanggaran, bahkan berbuat kejahatan.

“Banyak pelanggaran dilakukan oleh anggota-anggota, bahkan ada yang melakukan perbuatan jahat. Apakah pengawasan internal cukup ataukah perlu diperkuat agar memastikan kepolisian bisa profesional dan kinerjanya bisa baik. Misalnya, Propam apakah diperkuat (dalam RUU Polri),” ujar Anam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi dari pemerintahannya saat ini kurang baik dan belum maksimal. 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI bertajuk "Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan" di Jakarta pada Selasa (8/4/2025). 

"Saya sadar dalam beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang [baik]. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo. 

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa kelapa sawit Indonesia banyak diminati oleh sejumlah negara. Hal itu terbukti dari banyaknya pihak-pihak yang meminta kelapa sawit dari Indonesia.

Kepala Negara mengatakan, kelapa sawit sebagai miracle crop lantaran memiliki nilai ekonomi yang tinggi, banyak diminati oleh sejumlah negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada agenda Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI yang dihadiri investor, pengusaha hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyadari komunikasi pemerintahan yang dipimpinnya kurang baik dan menimbulkan arti ganda.

Ia mengaku kesadaran itu didapatkannya beberapa minggu lalu.

Dirinya pun mengakui bahwa belum baiknya komunikasi pemerintahan merupakan tanggung jawabnya.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Darmawan Junaidi menyebut acara Silaturahmi Ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada Selasa (8/4/2025) di Menara Mandiri, Jakarta Selatan sebagai penyatuan tekad nasional.

Darmawan menyebut pertemuan ini sebagai momentum tekad untuk memajukan perekonomian Indonesia. Ia optimistis bahwa diskusi dan silaturahmi yang terjadi dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan kolaborasi antara sektor-sektor terkait guna mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeklaim jumlah pemudik pada Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025 lebih tinggi dari tahun sebelumnya tanpa kemacetan besar.

Hal itu disampaikan olehnya pada acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik lancar dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Selasa (8/4/2025).