Presiden Korsel

Drama buntut darurat militer di Korea Selatan (Korsel) terus berlanjut. Hari ini Han Dong-hoon selaku pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengundurkan diri dari jabatannya.

"Saya mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Kekuatan Rakyat," kata Han dilansir AFP, Senin (16/12/2024).

Partai Kekuatan Rakyat merupakan partai berkuasa di Korsel saat ini. Pengumuman dari Han Dong-hoon disampaikan melalui konferensi pers di televisi.

Han juga menyampaikan permintaan maaf usai darurat militer yang sempat diumumkan secara mendadak oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Drama politik di Korea Selatan buntut pengumuman darurat militer masih berlanjut. Sejumlah jenderal Korea Selatan kini disasar Jaksa atas dugaan keterlibatan darurat militer.

Darurat militer sempat diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12). Namun, kantor berita Korea Selatan Yonhap menyebut umur darurat militer ini sekitar enam jam saja.

Buntut pengumuman darurat militer itu menuai aksi protes massa menuntut Yoon mundur dari jabatannya. Pada Sabtu (14/12), anggota parlemen Korea Selatan memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Usulan ini diambil atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan Majelis Nasional atau DPR Korea Selatan (Korsel) dari jabatan Presiden. Namun, pemakzulan Yoon Suk Yeol belum lengkap, masih ada proses di Mahkamah Konstitusi Korsel.

Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatan Presiden Korsel oleh parlemen pada Sabtu (14/12) karena buntut penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12), para anggota parlemen Korea Selatan telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyebut pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sebagai tanda ketahanan demokrasi. AS berjanji untuk bekerja sama dengan kepemimpinan baru Seoul.

"Saya pikir hal terpenting adalah Republik Korea telah menunjukkan ketahanan demokratis," kata Blinken kepada wartawan di Yordania dilansir kantor berita AFP, Minggu (15/12/2024).

"Kami telah melihatnya mengikuti proses yang ditetapkan dalam konstitusinya secara damai," katanya.

Blinken menyebut negaranya siap bekerja sama dengan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang akan mengambil alih jabatan sebagai pemimpin sementara.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dikenakan larangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer. Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel.

Seperti dilansir Yonhap, Selasa (10/12/2024), larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan negaranya pada Selasa (03/12) malam dengan mengumumkan darurat militer yang pertama dalam hampir 50 tahun dengan alasan "pasukan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.

Akan tetapi, tindakan yang diduga bermotif politik itu memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.

Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.

Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan "aksi pemberontakan".