Program Tax Amnesty

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah yang juga Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, mendorong pemerintah untuk  mengeluarkan kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat sebagai antisipasi efek PPN 12%.

Said menyampaikan menyebut kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensifkepada kelas masyarakat tersebut. 

“Hal ini untuk memastikan dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (8/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Gaung peng­am­­punan pa­­­jak jilid tiga tiba-tiba mengemuka dan riuh di perbincangkan saat ini. Penyebabnya RUU tentang Perubahan atas Undang-Un­­dang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty masuk ke dalam Prog­­ram Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Pengampunan pajak secara umum dapat diartikan se­­ba­­gai penghapusan pokok pajak, sanksi administrasi, dan pidana pajak yang di­­se­­babkan ketidakpatuhan pembayar pajak dimasa lalu.

Biasanya program pelaksana­an tax amnesty dilakukan dalam kurun wak­tu dua bu­­­lan sampai dengan satu ta­­­hun. Ber­cermin pada pengampunan pajak 2016, kurun waktu pelaksanaan pengampunan pajak mencapai sembilan bulan.