Prolegnas Prioritas 2025

Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke Kalimantan Barat (Kalbar). Agenda tersebut menyerap masukan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, mengatakan pihaknya membicarakan tentang pembangunan jalan raya hingga fasilitas perusahaan listrik negara yang kerap dituntut masyarakat di daerah pedalaman. Ia mengatakan permasalahan itu kerap terjadi lantaran benturan regulasi UU.

"Isu tentang pembangunan jalan raya dan fasilitas PLN yang kerap dituntut masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Solusi masalah ini antara lain karena terhalang oleh benturan regulasi per-UU-an yang mengatur ketat antara pembiayaan harus oleh APBN atau APBD," kata Muzzammil kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Komisi X DPR RI mengusulkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait sistem pendidikan nasional hingga RUU tentang Kepemudaan masuk prioritas RUU 2025. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, dalam rapat bersama Baleg membahas RUU Prolegnas.

"Di sini kami ada RUU Prioritas tahun 2025, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena di sini kita sudah 21 tahun belum direvisi," kata Himmatul dalam rapat, Selasa (12/11/2024).