Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada masalah komunikasi dari pemerintah dalam proyek strategis nasional (PSN) food estate di Papua Selatan sehingga menuai kritik dari warga setempat.

"Menjadi akar masalah utama itu adalah masalah komunikasi atau masalah dialog antara pihak pemerintah sebagai pelaksana proyek strategis nasional dengan masyarakat," Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Sebab itu, Komnas HAM berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga warga terdampak proyek tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya potensi penghilangan hak tanah warga di Papua Selatan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan food estate seluas 2 juta hektar.

Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan masalah penghilangan hak atas tanah ini bisa terjadi karena luasan proyek yang begitu besar.

"Hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat setempat akan kehilangan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," kata Prabianto dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).