Puan Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16.867 dari total 416.723 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, batas pelaporan LHKPN 2024 akan berakhir pada 11 April 2025.

Juru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dari yang belum melaporkan LHKPN salah satunya adalah pimpinan DPR.

"Untuk informasinya, 4 sudah, 1 masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengusut kemungkinan ada lebih banyak korban perkosaan oleh dokter residen anestesi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Priguna Anugerah.

Puan menyatakan, aparat harus mengusut tuntas kasus pemerkosaan ini demi memberikan keadilan bagi para korban,

“Harus ditelusuri secara mendalam kemungkinan korban-korban lain, dan kemungkinan ada tidaknya pihak lain yang terlibat. Kasus ini harus diusut tuntas untuk memastikan keadilan bagi para korban,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi keberhasilan Timnas Sepak Bola U-17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U-17 2025.

Namun, dia mengingatkan agar pencapaian ini tidak membuat pemerintah dan semua pihak terkait larut dalam euforia sesaat.

“Selamat kepada Tim Nasional Sepak Bola U-17 Indonesia atas keberhasilan luar biasa lolos ke Piala Dunia U-17. Ini bukan hanya kemenangan di lapangan hijau, tapi juga momen bersejarah yang membawa harapan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi praktik kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di kampus.

Ketua DPP PDI-P ini pun mendorong agar pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Tidak boleh ada sedikit pun toleransi terhadap kekerasan seksual di dunia pendidikan. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya,” kata Puan, dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).