Rapat Koordinasi Nasional

Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

()

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan supaya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah tahun depan diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Dia menyampaikan hal itu dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Di hadapan para peserta, Gibran menyatakan gagasan itu muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan disiplin para kepala daerah.

Bentuk 7 Desk Percepatan Program Prioritas, Budi Gunawan: Kami Siap Dukung Pemerintah Daerah

Bentuk 7 Desk Percepatan Program Prioritas, Budi Gunawan: Kami Siap Dukung Pemerintah Daerah

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Budi Gunawan Wanti-wanti Kepala Daerah Berhati-hati Buat Perda agar Tak Timbulkan Gejolak

Budi Gunawan Wanti-wanti Kepala Daerah Berhati-hati Buat Perda agar Tak Timbulkan Gejolak

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak di daerah masing-masing.

Imbauan itu merupakan bagian dari lima pesan yang disampaikan Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya, di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah,” kata Budi Gunawan, Kamis.