Rokok

Bisnis.com, JAKARTA – Aturan pembatasan produk lewat beleid PP Kesehatan dan rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok dalam aturan turunannya dinilai dapat mengancam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho mengatakan kebijakan tersebut berpotensi merugikan penerimaan negara dan memicu penyebaran rokok ilegal. 

Berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang akan hilang jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek itu diterapkan dapat mencapai Rp308 triliun. 

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penerapan aturan kemasan rokok polos dinilai bisa merugikan produsen dan konsumen secara langsung.

Adapun, aturan kemasan rokok tanpa identitas merek tertuang di dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Praktisi Merek & Pemasaran, Yuswohady mengatakan aturan tersebut perlu dikaji karena akan berdampak pada kelangsungan pelaku usaha dan hak konsumen dalam memilih rokok elektronik. Merek merupakan cerminan terhadap kualitas dan diferensiasi antara satu produk dan yang lainnya.