RUU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan undang-undang oleh DPR dan pemerintah yang kurang melibatkan partisipasi publik bermakna dan tidak transparan menjadi pembicaraan panas antara Presiden Prabowo Subianto dengan Founder Narasi, Najwa Shihab.

Najwa juga mempertanyakan sulitnya masyarakat mengakses draf resmi rancangan undang-undang yang menuai polemik, seperti revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (RUU Polri).

Keriuhan antara Prabowo dan Najwa Shihab terjadi dalam pertemuannya dengan lima pemimpin redaksi lainnya di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025). Berikut petikan wawancara Prabowo oleh Najwa Shihab

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi media massa angkat bicara soal kritik publik terhadap tertutupnya pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Salah satu yang menuai polemik adalah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan tertutup dan terburu-buru.

Ke depan, Prabowo berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan undang-undang yang menjadi perhatian publik.

"Kita punya sistem politik. Bahwa semua Undang-Undang itu dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan, begitu, kan? Jadi, itu ya. Tetapi, terima kasih masukan itu. Saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea demi alinea akan saya pelajari," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).