Sjafrie Sjamsoedin Menhan

JAKARTA, KOMPAS.com – Guna memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, gagasan membentuk Dewan Pertahanan Nasional dinilai perlu memiliki pengaturan yang jelas terkait kewenangan dan perannya.

Hal ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, yang dapat menghambat efektivitas fungsinya.

"Kejelasan mengenai apakah Dewan Pertahanan Nasional hanya sebagai lembaga penasehat atau memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan akan sangat membantu efektivitas fungsinya," kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam upaya memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, wacana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan.

Meski begitu, keberhasilan wacana ini tidak hanya bergantung pada struktur dan kewenangan internal, tetapi juga pada dukungan publik yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk mendapatkan dukungan publik, diperlukan sosialisasi yang transparan mengenai fungsi dan tujuan pembentukan wadah itu.

“Dengan mengomunikasikan peran dan capaian Dewan Pertahanan Nasional secara berkala, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik terhadap upaya penguatan pertahanan ini,” kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dinilai bukan sekadar langkah untuk mempercepat soliditas antara sipil dan militer.

Menurut Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang pertahanan Khairul Fahmi, Dewan Pertahanan Nasional juga bertujuan mempertemukan pandangan antara kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan strategis.

Fahmi menyampaikan, Dewan Pertahanan Nasional sebaiknya tidak hanya menjadi tempat harmonisasi, tetapi juga forum dialog yang memfasilitasi pemahaman bersama dalam kebijakan pertahanan nasional.