Sritex

Bukan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, Ekonom Ini Ungkap Penyebab Industri Tekstil Terpuruk

Bukan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, Ekonom Ini Ungkap Penyebab Industri Tekstil Terpuruk

()

KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi meragukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai penyebab Sritex pailit atau industri tekstil terpuruk. 

Fithra mengatakan, ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan, bahkan ini sudah terjadi sejak satu dekade lebih.

"Industri tekstil tertekan udah dari 10 tahun terakhir bahkan lebih satu dekade berada di bawah tekanan. Ada banyak hal yang kemudian menggerogoti kinerja industri tekstil," katanya dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Update dari Menko Airlangga Soal Strategi Pemerintah Selamatkan Sritex (SRIL)

Update dari Menko Airlangga Soal Strategi Pemerintah Selamatkan Sritex (SRIL)

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto hendak melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Airlangga mengklaim pemerintahan Prabowo ingin menyelamatkan tenaga kerja yang terancam mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, kita harus lindungi di dalam negeri," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Mantan Ketua Umum partai Golkar ini menilai bahwa industri tekstil merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah memilih untuk keberpihakan kepada tenaga kerja. 

Airlangga Sebut Pemerintah Harus Selamatkan PT Sritex karena Pekerjakan Banyak Orang

Airlangga Sebut Pemerintah Harus Selamatkan PT Sritex karena Pekerjakan Banyak Orang

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, segala industri yang memiliki banyak tenaga kerja harus dilindungi oleh pemerintah.

Airlangga mengatakan, hal itulah yang membuat pemerintah berusaha menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merugi dan dinyatakan pailit.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Nyaris 40 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun Terakhir, ke Mana Pemerintah?

Nyaris 40 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun Terakhir, ke Mana Pemerintah?

()

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap setidaknya sebanyak 38 pabrik tekstil telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, ada dua pabrikan tekstil besar yang disebut dalam tahapan penutupan. 

Ketua Umum API Danang Girindrawardana mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengalami keterpurukan selama 7 tahun ke belakang. Puncaknya, 2 tahun terakhir tekstil dalam tekanan bertubi-tubi. 

Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang mengalami kepailitan, ada beberapa perusahaan tekstil yang juga dalam kasus perdata terkait pailit. Di luar urusan hukum, puluhan pabrik tekstil satu per satu bertumbangan. 

Mendag Jawab Tudingan Bos Sritex soal Permendag 8/2024 Buat Industri Tertekan

Mendag Jawab Tudingan Bos Sritex soal Permendag 8/2024 Buat Industri Tertekan

()

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait polemik aturan impor yang disebut membuat industri tekstil tertekan.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) N0.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah membuat industri tekstil tertekan.

Merespons pernyataan tersebut, Budi menilai bahwa bos Sritex itu belum paham terhadap isi dari regulasi yang diundangkan pada 17 Mei 2024.

Disebut jadi Biang Kerok Manufaktur Rontok, Mendag Bakal Reviu Permendag 8/2024

Disebut jadi Biang Kerok Manufaktur Rontok, Mendag Bakal Reviu Permendag 8/2024

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama kementerian/lembaga terkait berencana untuk mereviu kebijakan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

“Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” kata Budi, Senin (4/11/2024).

Waka MPR Puji Tekad Prabowo Selamatkan Sritex: No One Left Behind

Waka MPR Puji Tekad Prabowo Selamatkan Sritex: No One Left Behind

()

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi tekad dan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex. Menurutnya, sikap Prabowo menunjukkan kepedulian pada 50.000 lebih karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

"Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind (tidak ada yang ditinggalkan)," ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Terkait hal ini, Eddy pun menekankan pentingnya nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.

Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Prabowo Ingin Selamatkan Sritex, Pimpinan MPR Minta Pemilik Tetap Tanggung Jawab

Prabowo Ingin Selamatkan Sritex, Pimpinan MPR Minta Pemilik Tetap Tanggung Jawab

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai, pemilik dan manajemen Sritex harus tetap bertanggung jawab atas pailitnya perusahaan tersebut meski Presiden Prabowo Subianto ingin menyelamatkan Sritex.

Eddy mengatakan, pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.

"Direksi, komisaris, dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Kadin Beri Masukan soal Penyelamatan Sritex ke Pemerintah, Apa Saja?

Kadin Beri Masukan soal Penyelamatan Sritex ke Pemerintah, Apa Saja?

()

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub periode 2024–2029, Anindya Bakrie menilai penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex bisa mengurai benang kusut industri manufaktur nasional. Ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar persoalan serupa tidak terulang.

Menurutnya, upaya penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. 

"Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024). 

Menteri Perdagangan Bantah Permendag 8/2024 Biang Kerok Sritex Pailit

Menteri Perdagangan Bantah Permendag 8/2024 Biang Kerok Sritex Pailit

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Permendag 8/2024 menjadi biang kerok raksasa tekstil Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex pailit atau bangkrut.

Budi menyatakan bahwa soal Kementerian Perindustrian yang sempat menyalahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 sebagai penyebab remuknya nasib Sritex, itu hanya sebatas miskomunikasi.

"Tadi sudah kita klarifikasi. Kan kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil, kan?" ujar Budi usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

OJK Ungkap Kredit ke Sritex yang Pailit Mencakup 3 Leasing dan 27 Bank

OJK Ungkap Kredit ke Sritex yang Pailit Mencakup 3 Leasing dan 27 Bank

()

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut lembaga keuangan yang memberi kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex mencapai 27 bank dan 3 multifinance.

Total kredit yang dikucurkan lembaga keuangan sejauh ini yang terpantau mencapai Rp14,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menuturkan pemberian kredit oleh perbankan telah melalui pertimbangan yang matang. Dia meyakini bank sudah menghitung risiko yang ada, termasuk pemberian kredit baru kepada Sritex.

Komisi VII DPR Akan Rapat Bareng Pemerintah-Sritex Bahas Upaya Penyelamatan

Komisi VII DPR Akan Rapat Bareng Pemerintah-Sritex Bahas Upaya Penyelamatan

()

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan spesifik ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk menerima masukan dari para pekerja. Saleh mengatakan DPR juga akan segera melakukan rapat membahas PT Sritex.

"Selain itu, Komisi VII DPR RI juga akan menggelar rapat dengan pihak pemerintah, pihak perusahaan, dan pihak terkait. Ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Sritex. DPR RI tentu akan mengawal agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Puan Minta Pemerintah Lindungi Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Puan Minta Pemerintah Lindungi Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

()

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pailitnya perusahaan tekstil itu. Ia menyebut penyelematan sekitar 50 ribu karyawan Sritex harus menjadi prioritas.

"Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Seperti diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan.

Menko Airlangga Sebut Investor Asing Tak Minat Akuisisi Sritex

Menko Airlangga Sebut Investor Asing Tak Minat Akuisisi Sritex

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa investor asing tidak berminat untuk mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang sudah dinyatakan pailit.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan bertemu dengan sejumlah calon investor asing yang berminat menanamkan modal ke industri tekstil di Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, investor asing tersebut bukan ingin mengakuisisi Sritex yang merupakan raksasa tekstil Indonesia.

"Tidak ada. Mereka [investor asing] tidak minat untuk itu [akuisisi Sritex]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal Sritex, DPR Dukung Kebijakan Perlindungan Industri Tekstil

Soal Sritex, DPR Dukung Kebijakan Perlindungan Industri Tekstil

()

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah mendukung upaya pemerintah yang tengah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini menyusul persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit.

"Kita mendukung upaya pemerintah yang sekarang tengah berjibaku berusaha memberi penyelamatan untuk Sritex. Karena kalau Sritex sampai bangkrut, pastinya bisa berpengaruh terhadap perekonomian nasional," ungkap Charles Meikyansah, dalam siaran persnya, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex dinilai lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan.

Hitam Putih Industri Padat Karya, Tinggalkan atau Tetap Jadi Tumpuan?

Hitam Putih Industri Padat Karya, Tinggalkan atau Tetap Jadi Tumpuan?

()

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan, banyak mata tertuju ke industri padat karya. Pemantiknya, keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang menyatakan perusahan tekstil terbesar di Asia Tenggara PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex pailit.

Kebangkrutan Sritex tersebut seakan menumpuk permasalahan industri padat karya di Indonesia beberapa waktu belakangan. Sebelumnya, badai PHK juga melanda subsektor tersebut.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan BP Jamsostek Jadi Solusi jika Pegawai Sritex Kena PHK

Jaminan Kehilangan Pekerjaan BP Jamsostek Jadi Solusi jika Pegawai Sritex Kena PHK

()

SOLO-KOMPAS.com - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus, Jawa Tengah per Kamis (24/10/2024).

Walaupun sampai saat ini aktivitas produksi masih terus berjalan, kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan bisa terjadi karena kondisi keuangan perusahaan.

Nasib karyawan Sritex pun belum jelas akan bagaimana, apakah ada PHK atau tidak.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo turut memberi respons terkait kemungkinan PHK karyawan Sritex.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJAMSOSTEK Jadi Solusi Jika Pegawai Sritex di-PHK

Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJAMSOSTEK Jadi Solusi Jika Pegawai Sritex di-PHK

()

SOLO-KOMPAS.com - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus, Jawa Tengah per Kamis (24/10/2024).

Walaupun sampai saat ini aktivitas produksi masih terus berjalan, kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan bisa terjadi karena kondisi keuangan perusahaan.

Nasib karyawan Sritex pun belum jelas akan bagaimana, apakah ada PHK atau tidak.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo turut memberi respons terkait kemungkinan PHK karyawan Sritex.

Prabowo Ingin Sritex Tetap Bisa Ekspor-Impor, Duitnya dari Mana?

Prabowo Ingin Sritex Tetap Bisa Ekspor-Impor, Duitnya dari Mana?

()

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex terus melakukan aktivitas ekspor-impor meski statusnya pailit atau bangkrut. Lalu, dari mana pendanaannya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembiayaan aktivitas ekspor-impor Sritex akan berasal dari Letter of Credit (LC) dan supplier’s credit.

"Kalau ekspor kan dari LC. Kalau suplier, mereka dapat supplier’s credit," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Wakil Ketua DPR Apresiasi Upaya Prabowo Selamatkan Sritex-Cegah PHK

Wakil Ketua DPR Apresiasi Upaya Prabowo Selamatkan Sritex-Cegah PHK

()

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Cucun mendorong semua stakeholder bekerja sama mencari jalan terbaik mengantisipasi dampak putusan pailit tersebut.

"DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK," kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024)

Selamatkan Industri Padat Karya, Pemerintah Terapkan Safeguard hingga Antidumping

Selamatkan Industri Padat Karya, Pemerintah Terapkan Safeguard hingga Antidumping

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan safeguard dan antidumping untuk menyelamatkan industri padat karya yang belakangan mengalami badai PHK hingga pailit.

Airlangga mengakui bahwa terdapat permasalahan di industri padat karya. Secara khusus, Airlangga menyoroti soal sektor tekstil.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping yang sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Industri Tekstil Sakit, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

Industri Tekstil Sakit, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

()

Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

“Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

Sritex Pailit, Pimpinan DPR Ingin Selamatkan Pekerja yang Terdampak PHK

Sritex Pailit, Pimpinan DPR Ingin Selamatkan Pekerja yang Terdampak PHK

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pihaknya ingin fokus untuk menyelamatkan nasib para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Ia menekankan, DPR RI bakal ikut mengawal upaya pemerintah untuk menyelamatkan nasib para pekerja.

“DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex, yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK,” ujar Cucun dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Disnakertrans Jateng Beberkan Efek Domino Sritex Pailit, Apa Saja?

Disnakertrans Jateng Beberkan Efek Domino Sritex Pailit, Apa Saja?

()

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz membeberkan efek domino apabila PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit.

Aziz menyatakan, bila perusahaan tekstil tersebut pailit, bahkan tutup, menjadi masalah besar bagi para pekerja dan pelaku usaha yang ada di sekitar PT Sritex.

"Efek dominonya (menyasar) indekos, ojek, warung, dan lain sebagainya. Implikasinya nanti sampai ke pendidikan anak," ungkapnya usai debat Pilkada Kota Magelang di Atria Hotel Magelang, Selasa (29/10/2024).

Media Asing Soroti Kasus Pailit Sritex hingga Prabowo Turun Tangan

Media Asing Soroti Kasus Pailit Sritex hingga Prabowo Turun Tangan

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex tak hanya menjadi topik panas industri tekstil dalam negeri. Kabar putusan pailit perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu juga menarik perhatian media asing. 

Salah satunya diangkat oleh Bloomberg berjudul ‘Sritex Ajukan Banding Atas Kepailitan Indonesia Berjanji Selamatkan 50.000 Pekerja’ pada Selasa (29/10/2024) lalu.  

Dalam berita tersebut, Bloomberg menyoroti upaya Sritex yang tengah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang terkait pembatalan homologasi terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Sritex (SRIL) Masuk Jurang Pailit, Menaker Sebut Gagal Mitigasi Risiko

Sritex (SRIL) Masuk Jurang Pailit, Menaker Sebut Gagal Mitigasi Risiko

()

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya terjadi lantaran pihak manajemen gagal dalam memitigasi risiko.

Hal tersebut diungkapkan Yassierli untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI soal pengumuman pailit Sritex dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

“Kalau saya membacanya adalah ini kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko,” kata Yassierli, Rabu (30/10/2024).

Industri Tekstil Darurat, Kemendag Segera Bahas Permendag 8/2024 dengan Kemenperin

Industri Tekstil Darurat, Kemendag Segera Bahas Permendag 8/2024 dengan Kemenperin

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana membahas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan Impor (Permendag 8/2024) dalam rangka penyelamatan industri tekstil. Rencana pembahasan ini seiring dengan tekanan yang dihadapi industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan bahwa nantinya pihaknya bersama dengan Kementerian Perindustrian akan membahas beleid tersebut pada pekan depan.

“Besok rencana minggu depan akan dibahas [Permendag 8/2024] dengan Kemenperin,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menaker-Wamenaker Rapat Perdana di Komisi IX DPR, Nasib Sritex Dibahas

Menaker-Wamenaker Rapat Perdana di Komisi IX DPR, Nasib Sritex Dibahas

()

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaksanakan rapat perdana di Komisi IX DPR yang menjadi mitra pengawas. Rapat perdana itu juga diikuti oleh wakil menterinya, Immanuel Ebenezer (Noel).

Rapat digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.

Sesuai dengan yang diagendakan Setjen DPR, rapat itu berisi agenda perkenalan dari pihak Kemenaker sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI. Selain itu, rapat berisi agenda penjelasan Menaker mengenai visi dan misi presiden di bidang ketenagakerjaan.