Survei

Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Disanksi oleh Persepi

Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Disanksi oleh Persepi

()

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) telah selesai melakukan pemeriksaan kepada Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia terkait perbedaan signifikan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Persepi menjatuhi sanksi kepada Poltracking karena mempunyai dua data yang berbeda.

"Dewan Etik PERSEPI telah menyelesaikan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia," kata Persepi dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Persepi menjelaskan, pemeriksaan pada kedua lembaga menggunakan parameter dan ukuran yang sama. Pemeriksaan pada Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada Senin, 28 Oktober 2024.

Megawati Sebut Survei Bisa Dibeli, Singgung Metode By Phone

Megawati Sebut Survei Bisa Dibeli, Singgung Metode By Phone

()

Ketum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengatakan survei elektabilitas calon yang maju dalam Pemilu bisa dibeli. Dia menyinggung metode survei yang dilakukan melalui telepon.

"Saya ini tahu statistik bawa survei itu bisa dibeli. Bohong apa tidak? Bohong apa tidak?" kata Mega di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Mega menuturkan statistik dengan matematika berbeda. Dia mengatakan metode survei tidak boleh memakai responden hanya melalui telepon.

"Tahu nggak, statistik beda loh sama matematika. Boleh nanya, untuk mencari hasil survei itu dari mana? Statistik. Dan sebenarnya tidak boleh by phone. Jadi Saya tahu, saya tahu, tapi mana pernah saya ngomong kayak gitu, nggak baru hari ini karena ini menurut saya anak-anak muda nggak boleh takut. Masa kalah sama orang tua," tuturnya.

Survei Indikator: Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok Jadi Masalah Paling Mendesak bagi Prabowo-Gibran

Survei Indikator: Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok Jadi Masalah Paling Mendesak bagi Prabowo-Gibran

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa publik yang berekspektasi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan dapat mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sebanyak 30,4 persen.

Hal ini terlihat dari jejak pendapat yang dilakukan Survei Indikator Politik kepada 1.200 orang di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024.

"Ini isu yang muncul terus menurus. Saya perhatikan frekuensi atau proporsi mereka yang menginginkan pemerintah dapat mengendalikan kebutuhan pokok itu membesar, terutama beberapa waktu terakhir," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Minggu (27/10/2024).

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 86 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 86 Persen

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi, yaitu sebesar 96 persen.

Hal ini terlihat dari jejak pendapat yang dilakukan Indikator Politik kepada 1.200 orang di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024.

"TNI masih paling tinggi, paling dipercaya," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei terkait keyakinan dan ekspektasi publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (27/10/2024).