Tarif Impor

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bereaksi terhadap penangguhan tarif yang lebih tinggi selama 90 hari oleh Presiden AS Donald Trump untuk puluhan mitra dagang. Reaksi dari negara-negara tersebut merupakan campuran kelegaan, kehati-hatian, dan sedikit ejekan.

Melansir Bloomberg pada Senin (10/4/2025), beberapa negara — seperti Vietnam yang menghadapi pungutan sebesar 46%, dan Jepang dengan pajak tambahan sebesar 24% — terus maju dengan upaya untuk memastikan penangguhan tersebut menjadi permanen bagi ekonomi mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - Jepang terus mendesak Amerika Serikat (AS) agar memikirkan kembali rencana penerapan tarif impor dengan harapan memperoleh penangguhan jangka panjang, meskipun Presiden Donald Trump menundanya untuk 90 hari. 

"Tidak ada perubahan dalam kebijakan Jepang. Kami akan mengejar kepentingan nasional Jepang semaksimal mungkin tanpa panik atau membuat keributan," kata Ryosei Akazawa, yang minggu ini ditunjuk sebagai negosiator utama negara itu mengenai pungutan AS dikutip dari Bloomberg, Kamis (10/4/2025). 

Jeda pemberlakuan tarif resiprokal untuk 90 hari tersebut menghapus pungutan menyeluruh yang lebih tinggi atas barang-barang yang diimpor ke AS dari banyak negara lain untuk saat ini. Namun, AS tetap mempertahankan bea masuk dasar sebesar 10%. Jepang sebelumnya menghadapi tarif impor sebesar 24%. 

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar yuan China melemah terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia, mencerminkan strategi Beijing yang mulai memainkan nilai tukar sebagai senjata untuk menahan dampak perang dagang yang kian dalam dengan Amerika Serikat (AS).

Melansir Bloomberg, Kamis (10/4/2025), yuan onshore tergelincir ke level terendah sejak 2007 terhadap dolar AS di level 7.3498, sebelum pulih tipis menjelang pertemuan elit kepemimpinan China yang akan membahas paket stimulus ekonomi.

Nilai tukar yuan juga menyentuh posisi terlemah dalam 15 bulan terhadap indeks mata uang mitra dagang lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) berkumpul pada Kamis (10/4/2025) untuk menanggapi rencana perdagangan Presiden Donald Trump, termasuk keputusannya untuk menghentikan sementara sebagian besar tarif impor ke AS.

“Kami menyambut baik langkah ini sembari mengakui bahwa volatilitas ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi perekonomian Asean,” kata Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Aziz dalam sebuah unggahan di LinkedIn dikutip dari Bloomberg, Kamis (10/4/2025)

Dia mengatakan persatuan Asean dan integrasi ekonomi regional akan menjadi lebih penting daripada sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, pihaknya menyambut baik usulan tersebut. Kendati begitu, asosiasi menilai bahwa persoalan PHK sendiri masih dapat ditanggulangi oleh instansi yang ada seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

“Kita melihat penanganan PHK bisa ditanggulangi instansi yang sudah ada seperti Dinas Tenaga Kerja,” kata Bob kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak anjlok sekitar 1% pada Kamis (10/4/2024) yang dipicu pernyataan Presiden AS Donald Trump meningkatkan perang dagang dengan China, bahkan ketika ia mengumumkan jeda 90 hari untuk tarif impor yang ditujukan untuk negara-negara lain.

Diberitakan sebelumnya, Trump mengumumkan keputusan menaikkan tarif balasan untuk China menjadi 12% melalui media sosial Truth Social pada Rabu (9/4/2025) pukul 13.18 waktu AS. Perubahan sikap itu terjadi sekitar 13 jam setelah aturan bea masuk produk impor terhadap 56 negara dan Uni Eropa mulai berlaku. 

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan tarif perdagangan resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global tahun 2025.

Salah satu lembaga analis ekonomi global CEIC bahkan memperkirakan peluang resesi ekonomi global yang cukup tinggi, walau berbeda setiap negara.

Peluang terjadinya resesi ekonomi di Meksiko, Jerman dan Kanada berkisar 50%, peluang resesi di Jepang, AS dan Rusia berkisar 30%, peluang resesi di Brasil, China, dan Thailand berkisar 15%, dan peluang resesi di Indonesia dan Malaysia berkisar 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Goldman Sachs Group Inc. meralat proyeksi bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi ekonomi sebagai dampak dari pengenaan tarif Trump. Perubahan proyeksi dilakukan karena adanya penundaan tarif impor AS selama 90 hari kepada sebagian besar negara.

Dilansir dari Bloomberg, tim Goldman Sachs yang dipimpin oleh Jan Hatzius menjelaskan bahwa pihaknya mengubah proyeksi ekonomi AS dengan mengalihkannya ke garis dasar resesi. Hal itu merespons kebijakan tarif impor yang mulai berlaku Rabu (9/4/2025) waktu Amerika Serikat (AS) dan penundaan 90 hari oleh Presiden AS Donald Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks saham Wall Street mencatatkan kenaikan atau rebound tertinggi sejak krisis 2008 setelah Presiden AS Donald Trump menunda pemberlakukan skema tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) selama 90 hari sebagai tanggapan atas pendekatan dari puluhan negara.

Presiden Trump mengumumkan penangguhan tarif selama 90 hari untuk banyak negara mitra dagang AS, tetapi menaikkan pungutan impor China menjadi 125%.

Treasury jangka pendek merosot, membalikkan kenaikan sebelumnya, karena investor mengurangi pertaruhannya terhadap penurunan suku bunga dan dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven seperti yen Jepang dan franc Swiss.

Bisnis.com, JAKARTA — Perang dagang semakin memanas setelah Amerika Serikat mengenakan Tarif Trump 125% kepada China, naik dari sebelumnya yang sebesar 104%. Namun, Trump justru menunda pengenaan tarif bagi negara-negara lain selama 90 hari.

Dilansir dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan keputusannya itu melalui media sosial Truth Social pada Rabu (9/4/2025) pukul 13.18 waktu AS. Perubahan sikap itu terjadi sekitar 13 jam setelah bea masuk tinggi terhadap 56 negara dan Uni Eropa mulai berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menilai rencana kebijakan tarif impor sebesar 32% yang digaungkan oleh presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap harga barang dan kegiatan impor nasional. 

Ketua Umum GINSI, Subandi, menyatakan pentingnya kehati-hatian dalam merespons kebijakan tersebut.

GINSI menilai, apabila pemerintah Indonesia memutuskan untuk membalas dengan menaikkan tarif impor atas produk asal Amerika Serikat, maka hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar domestik. 

Bisnis.com, JAKARTA— PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life) menyatakan bahwa gejolak pasar saham dan nilai tukar Rupiah akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tersebut berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

CEO Ciputra Life, Hengky Djojosantoso, mengungkapkan harapannya agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi perekonomian nasional.

“Kami berharap pemerintah RI dapat melakukan renegosiasi dengan pemerintahan Presiden Trump untuk meminimalisasi dampak kebijakan tarif tersebut terhadap ekonomi Indonesia,” kata Hengky kepada Bisnis, pada Rabu (9/4/2025). 

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara memilih untuk menyerang balik kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negara tersebut di antaranya China, Kanada, dan Uni Eropa.

Pekan lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik kepada negara-negara yang dianggap merugikan AS. Merujuk pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya.

Bisnis.com, JAKARTA — Politis senior PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong pemerintah melakukan reformasi kebijakan perdagangan internasionalnya, menyusul keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor.

Said menyebut kebijakan kuota impor selama ini kerap disalahgunakan seperti yang tampak dalam kasus kuota impor beras 2007, kasus kuota impor daging sapi 2013, kasus kuota impor gula kristal 2015, hingga kasus kuota impor bawang putih 2019. 

Menurutnya, Badan Anggaran DPR sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif sejak 21 Februari 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9%, dari 5% tahun lalu. 

Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2025 yang dirilis pagi ini, pertumbuhan yang melambat tersebut tetap diiringi dengan permintaan domestik yang solid dan permintaan global yang tinggi terhadap semikonduktor.

“[Hal itu] didukung oleh peningkatan penggunaan kecerdasan buatan yang mendorong pertumbuhan, tetapi tarif dan ketidakpastian perdagangan menjadi kendala,” tulis ADB dalam laporannya, dikutip pada Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pengenaan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Amerika Serikat (AS) kepada RI merupakan dinamika biasa.

Oleh karena itu, dia berpendapat kebijakan yang memicu perang dagang itu bukan sesuatu yang amat besar.

"Jadi betul bahwa ada terjadi perang dagang, tapi ini jangan juga dianggap sesuatu seolah-olah wah banget, biasa saja dinamika," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas langkah-langkah antisipasi dari dampak negatif penerapan tarif timbal balik Presiden AS Donald Trump.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meyakini kebijakan Trump yang mengenakan tarif bea masuk sebesar 32% untuk produk asal Indonesia akan memiliki efek luas terutama ke neraca perdagangan dan kinerja sektor manufaktur dalam negeri.

Oleh sebab itu, Fauzi menyatakan Komisi XI DPR akan terus mencermati perkembangan terkait isu tersebut termasuk lewat mendengar penjelasan langsung para pemegang kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA - China membalas kebijakan tarif AS dengan mengenakan tarifnya sendiri sebesar 84% pada barang-barang AS mulai Kamis (10/4/2025) besok.

Langkah tersebut naik dari 34% yang diumumkan sebelumnya dan menandai serangan terbaru dalam perang dagang global yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump.

Melansir Reuters pada Rabu (9/4/2025) tarif Trump pada puluhan negara mulai berlaku pada Rabu, termasuk bea masuk besar-besaran sebesar 104% pada barang-barang China.

Tarif yang memberatkan Trump telah mengguncang tatanan perdagangan global yang telah berlangsung selama beberapa dekade, menimbulkan kekhawatiran akan resesi, dan menghapus triliunan dolar dari nilai pasar perusahaan-perusahaan besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat risiko melebarnya defisit karena penambahan utang untuk membiayai APBN 2025, tetapi tidak akan ‘jebol’ melebihi 3% dari PDB.

Pelebaran tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi penerimaan yang tercanam sebagai konsekuensi dari sejumlah kebijakan untuk menghadapi tarif resiprokal 32% dari Donald Trump.

Misalnya, pemerintah melakukan penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) impor, bea masuk, maupun bea keluar barang-barang tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pakar meyakini rencana pemerintah memberikan diskon tarif PPh impor dan bea masuk untuk produk asal AS tidak akan berdampak negatif ke penerimaan negara.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menjelaskan selama ini penerimaan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang (PPh impor) tidak terlalu signifikan. Data Januari 2025, PPh impor berkontribusi Rp6,09 triliun atau setara 6,85% dari total penerimaan pajak yaitu Rp88,89 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada Oktober 2024, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengeluarkan outlook yang mengestimasi bahwa volume perdagangan barang dunia pada 2024 akan tumbuh sekitar 2,7%, dengan proyeksi sedikit peningkatan ke level 3,0% pada 2025 (angka ini dikoreksi dari proyeksi sebelumnya 3,3%) terlepas meluasnya konflik di kawasan dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan. Proyeksi ini diperkuat oleh tren barometer perdagangan yang di atas tren (data WTO, 12 Maret 2025).

Namun, WTO mengingatkan meski tren cukup positif, barometer ini perlu disikapi secara berhati-hati karena meningkatkannya ketidakpastian kebijakan perdagangan. Dalam jangka pendek mungkin perdagangan meningkat karena kenaikan impor, tetapi penurunan perdagangan perlu diantisipasi di akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga komoditas logam industri terpuruk seiring dengan memanasnya tensi perang dagang dan kekhawatiran resesi global. Harga tembaga hingga aluminium terpantau anjlok.

Berdasarkan data Bloomberg, harga tembaga jatuh hingga 2,3% menjadi  US$8.458,50 per ton di London Metal Exchange (LME) pukul 7.58 waktu setempat. Kejatuhan harga ini melanjutkan penurunan yang sempat mencapai 11% sejak pekan lalu. Sedangkan harga aluminium di LME juga terpantau turun 1,4%.

Sementara itu, harga bijih besi turun 3,2% menjadi US$91,70 per ton di Singapura atau level terendahnya sejak September 2024 sebelum akhirnya naik ke level US$93,35 per ton,

Bisnis.com, JAKARTA - China belum segera menanggapi tarif timbal balik baru Amerika Serikat, langkah berbeda dibandingkan dengan saat Presiden AS Donald Trump menaikkan bea masuk dan Beijing membalas dalam hitungan menit. 

Melansir Bloomberg pada Rabu (9/4/1025) hampir empat jam setelah tarif timbal balik Trump mulai berlaku pada hari Rabu, China belum mengumumkan tindakan balasan apa pun. Hal itu berbeda dengan Februari dan Maret, ketika China membalas hanya beberapa menit setelah putaran tarif AS sebelumnya dimulai.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara Asia dari Korea Selatan hingga Indonesia bergegas mendaftar untuk membeli gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS.

Langkah itu diharapkan dapat mengurangi surplus perdagangan dengan Negeri Paman Sam dan mengamankan sedikit keringanan dari tarif "timbal balik" Presiden Donald Trump yang luas.

Melansir Bloomberg pada Rabu (9/4/2025) Presiden Indonesia Prabowo Subianto, berjanji untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika. Dia mengatakan, pembelian yang ditingkatkan itu akan mencakup LNG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

“Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Aset aman atau safe haven langsung diburu oleh pelaku pasar ketika Presiden AS Donald Trump menabuh genderang perang dagang lewat pemberlakuan tarif impor. Namun demikian, harga aset safe haven sudah mulai terkoreksi walaupun kondisi pasar keuangan belum stabil.

Berdasarkan data Bloomberg, yield obligasi US Treasury anjlok ketika Trump mengumumkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sudah diberlakukan. Yield Treasury AS tenor 10 tahun jeblok hingga 10 bps ke level terendahnya sejak Februari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menghitung kebutuhan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari Amerika Serikat (AS).Hal ini seiring dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Negeri Paman Sam sebagai upaya negosiasi tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada RI.Pembelian minyak dan LPG pun diharapkan bisa meningkatkan impor dan investasi dari AS ke Indonesia. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dapat berkurang sehingga diharapkan kebijakan Trump bisa melunak.Bahlil menjelaskan, impor minyak dan LPG selama ini datang dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin. Demi meningkatkan impor dari AS, pembelian LPG dan minyak dari negara-negara tadi pun bakal dikurangi.Hingga saat ini, Bahlil mengatakan, pemerintah masih menghitung berapa banyak impor LPG dan minyak yang bisa diambil dari AS."Dalam exercise, kami lagi menghitung," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).Dia pun memastikan pihaknya juga menghitung tingkat keekonomian impor dari AS. Pasalnya, impor dari AS kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar.Menurut Bahlil, hal ini terjadi karena biaya transportasi dari AS lebih tinggi dibandingkan Timur Tengah."Harga LPG dari Amerika sama dengan dari Middle East. Jadi, saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif," tutur Bahlil.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif baru AS.Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan impor minyak, LPG, dan liquefied natural gas (LNG) dari Negeri Paman Sam."Dengan pembicaraan dengan menteri ESDM, juga kita arahan presiden kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).Namun, Airlangga menggarisbawahi bahwa peningkatan impor LPG dan LNG dari AS, tak berarti menambah volume impor gas RI  secara keseluruhan. Dia menjelaskan, pemerintah hanya melakukan realokasi impor gas tersebut. Artinya, akan ada pengurangan jumlah impor LPG dan LNG dari negara di luar AS."Ini tidak menambah [impor], tapi realokasi pembelian, jadi tak mengganggu APBN," jelas Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendukung Presiden RI Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Banggar DPR RI juga mengusulkan pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif. Usulan ini sudah sejak 2020.

"Atas pentingnya perubahan kebijakan impor ini, pada tanggal 17 Maret 2024 kami kembali mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dari sistem kuota menjadi pengenaan tarif," kata Said, lewat keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan Indonesia untuk melindungi sektor perikanan dalam negeri. Mengingat, pangsa pasar ekspor perikanan ke AS cukup besar, mencapai 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.

Trenggono menyampaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menempuh jalur diplomasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik Presiden AS Donald Trump.