Tito Karnavian

SERANG, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ucok Abdul Rauf Damenta, resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten.

Pelantikan berlangsung di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Ucok Abdul Rauf menggantikan Al Muktabar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159/P Tahun 2024.

Tito menjelaskan bahwa Al Muktabar digantikan karena mendapatkan tugas baru sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, serta ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien.

Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.

Menurutnya, dengan kepala daerah dipilih DPRD, maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepakat dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD karena besarnya biaya pilkada langsung. Menurutnya, hal ini juga bagian dari demokrasi tapi perwakilan.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah masih belum sepakat mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Dalam rapat dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024), Tito menyatakan adanya kekhawatiran dari sejumlah kementerian bahwa RUU tersebut dapat memicu tumpang tindih aturan.

“Terus terang ini sudah berkali-kali kami ikut rapat di tingkat pemerintah, terjadi perbedaan-perbedaan, karena dianggap undang-undang kepulauan ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang lainnya,” ujar Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal mengajak anggota DPD RI untuk kunjungan kerja ke berbagai wilayah.

Ia juga meminta agar pihaknya dilibatkan jika DPD RI memiliki agenda untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Langkah tersebut diambil agar para anggota DPD RI semakin dikenal oleh masyarakat.

Sebab, selama ini masyarakat dianggap lebih mengenal para anggota DPR RI.

“Kalau bapak, ibu berkenan, ya kita bisa. Kalau ada jadwal berkunjung ke daerah ini, tolong kami beritahu jadwalnya. Kami akan tugaskan satu-satu. Kalau sudah dirjen-dirjen ini turun ke sana, yang daerah penting mungkin wamen yang dampingi. Itu di daerah baru nanti nyambutnya agak ramai,” ujar Tito dalam rapat dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa masih terdapat aparatur sipil negara (ASN), termasuk di tingkat sekretaris daerah (sekda), yang menawarkan diri untuk mendukung calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dalam rapat dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024), Tito menjelaskan bahwa situasi ini merupakan hal yang umum terjadi.

Menurutnya, banyak ASN yang berusaha untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan jabatan mereka, meskipun terdapat bupati atau wali kota baru yang terpilih hasil pilkada.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku sempat mendengar ada transaksional yang dilakukan pemerintahan daerah (pemda) menjelang gelaran Pilkada serentak 2024. Tito menyebutkan transaksi itu berkaitan dengan mutasi jabatan di jajaran pemda.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Tito mulanya menyoroti mutasi pejabat di Pemprov Banten.

"Kemudian untuk masalah tadi, tata kelola Banten itu ada 12 Plh, Plt, ini memang banyak sekali. Mohon maaf ini sebagai informasi, sekarang ini di masa transisi atau masa menjelang beberapa bulan kemarin banyak nyari kesempatan Pak untuk pindah-pindah, mutasi," kata Tito.