Tolak Ppn 12 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menuntut Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

BEM SI menyinggung pidato Prabowo yang kerap kali bicara soal upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

“Jelas kami meminta pemerintah untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat,” ucap Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 dinilai makin membebani masyarakat.

Ayu (30), warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengatakan, kondisi ekonominya dan keluarga masih sulit akibat pandemi Covid-19. Jika pajak naik, ia khawatir harga berbagai kebutuhan pokok, termasuk makanan, ikut melambung.

“Dengan kondisi ekonomi yang masih sulit setelah pandemi, kenaikan PPN ini justru semakin menekan daya beli kami. Terutama di sisi makanan, yang merupakan kebutuhan utama,” ujar Ayu kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Slamet (47), pedagang nasi goreng di Pondok Aren, Tangerang Selatan tak yakin bakal menaikkan harga jual dagangannya jika harga bahan dasar makanan semakin tinggi akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Slamet khawatir pelanggan kabur jika ia menaikkan harga dagangannya. Saat ini, Slamet membanderol harga nasi goreng yang ia jual sebesar Rp 15.000-18.000 per porsi.

"Keuntungan sudah tipis banget, kalau saya naikin harga, konsumen pasti protes. Saya lihat pelanggan tidak akan mau beli lagi. Jadi, untuk sementara ini, saya masih tahan harga," ujar Slamet kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Slamet (47), pedagang nasi goreng di Pondok Aren, Tangerang Selatan khawatir akan rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Sebab, kenaikan PPN biasanya berimbas terhadap melonjaknya berbagai harga, tak terkecuali bahan makanan. 

PPN belum naik saja, kata Slamet, harga bahan-bahan dasar makanan dalam sepekan terakhir sudah meninggi. 

“Biasanya belanja itu cukup Rp 600.000 per hari, sekarang jadi Rp 700.000. Semua naik, mulai dari ayam, telur, minyak goreng, sampai kertas nasi,” ujar Slamet kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025 membuat masyarakat berencana mengubah pola konsumsi makanan dan minuman.

Pasalnya, kenaikan pajak diprediksi meningkatkan harga sejumlah sektor, tak terkecuali makanan dan minuman. 

Seorang pegawai swasta di Jakarta bernama Retsa (29) misalnya, berencana menghemat pengeluaran dengan mengurangi jajan. 

Retsa yang suka sekali minum kopi, bahkan seminggu bisa membeli kopi hingga empat kali, mulai membiasakan membuat kopi sendiri di rumah.

BOGOR, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 diperkirakan mempengaruhi harga makanan dan minuman.

Potensi kenaikan harga akibat peningkatan PPN ini membuat sejumlah warga Bogor mulai mempertimbangkan mengubah kebiasaan mengonsumsi makanan maupun minuman.

Salah satunya Shabrina Zakaria (28) yang rutin membeli makanan dari warung atau rumah makan karena dinilai praktis. Dalam sebulan, ia menghabiskan Rp 3-5 juta untuk makan.

Namun, dengan rencana kenaikan PPN ini, Shabrina mulai berpikir untuk memasak sendiri di rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para penggemar musik K-Pop, yang dikenal sebagai K-popers, bersatu dan "turun gunung" untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Ratusan penggemar boygroup dan girlgroup asal Korea ini berkumpul di sekitar Kantor Sekretariat Negara (Setneg) pada Kamis (19/12/2024), untuk menyerahkan petisi penolakan mereka.

Aksi mereka sempat terhalang oleh pihak kepolisian yang berjaga di lokasi.

Meskipun telah diarahkan untuk menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, dekat Taman Pandang Monas, semangat para K-popers tidak surut.

Perwakilan massa aksi tolak PPN 12 persen menyampaikan tuntutan serta petisi kepada pihak Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI). Pihak demonstran mengatakan surat tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima pihak Setneg.

"Diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja nggak ada tokoh atau siapa pun itu. Tapi ya, ini bukti iktikad kami ya bahwa kita melakukan apa yang memang sebagai semestinya, jalur-jalur resminya," jelas Risyad Azhary selaku koordinator aksi kepada wartawan di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Demonstrasi menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen berlangsung di seberang Istana Merdeka. Berbagai aspirasi disuarakan massa aksi, termasuk jerit suara hati dari Gen Z.

Alika (22), salah satu mahasiswa yang ikut aksi, mengaku keberatan dengan kenaikan PPN 12 persen. Dia menyebut kenaikan ini akan berpengaruh terhadap sektor-sektor hiburan bagi kaum Gen Z.

"Kita menuntut agar pemerintah bisa membatalkan kebijakan untuk menaikkan pajak 12 persen. Karena kemarin juga saya lihat risetnya CELIOS (Center of Economic and Law Studies), kalau misalkan pajak ini sangat memberatkan, terutama Gen Z ya. Saya kan Gen Z, kayak misalkan hiburan Netflix, itu juga tiket konser itu juga akan naik," ujar Alika kepada detikcom di lokasi aksi seberang Istana Merdeka, Kamis (19/12/2024).