Tukin Dosen Kemendikti Saintek

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pemanggilan tersebut salah satunya terkait permasalahan tunjangan kinerja (tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Kita memang ada rencana raker (rapat kerja) ya. Tapi tidak hanya membicarakan satu hal, termasuk usulan penyelesaian masalah tukin,” kata Hetifah di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tunjangan kinerja (tukin) Dosen Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang tertunggak selama lima tahun mulai menemukan titik terang.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini berkas terkait dengan perhitungan tukin Dosen ASN sudah berada di meja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Menurut dia, sejauh ini perhitungan yang diajukan oleh pihaknya telah disetujui oleh Menkeu. Adapun salah satu syarat pencairan tukin harus melewati persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Provinsi Aceh, mendesak Presiden RI untuk memastikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera dicairkan.

Hingga saat ini, belum ada kepastian dari pemerintah terkait pencairan insentif tersebut. Sementara itu, Kementerian Agama RI telah mencairkan tukin dosen ASN sejak bertahun-tahun lalu.

Ketua DPM Unimal, Mohamad Muhaymin, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para dosen untuk mendapatkan hak berupa tukin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menceritakan perjuangan untuk tunjangan kinerja (tukin) ASN yang telah berlangsung sangat lama.

Dia menjelaskan, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur atau perubahan nama kementerian yang berdampak pada perubahan anggaran dasar.

Satryo menjelaskan bahwa persoalan tukin dosen bermula dari perubahan postur pendapatan ASN setelah Undang-Undang ASN diterbitkan pada 2015.

“Untuk tenaga administrasi di kementerian dan lembaga negara, pendapatan mereka terdiri dari gaji pokok dan tukin," kata Satryo di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui rencana pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen aparatur sipil negara (ASN) yang tertunda selama lima tahun.

“Soal tukin ini sudah melalui pembahasan antar-kementerian yang cukup intensif dan detail," kata Satryo di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Dia bilang, dalam posisi terakhir, pihaknya sudah menyurati Kemenkeu untuk menganggarkan pembayaran tukin ini.

"Prinsipnya, Kemenkeu telah menyetujui perhitungan kami, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menkeu bisa memberikan persetujuan final,” ujar dia.