Ujian Nasional

Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN

Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN

()

 

KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian.

Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. 

Menanggapi hal itu, Hetifah menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. 

“Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” ujarnya melansir dpr.go.id, Selasa (29/10/2024).

Komisi X DPR Kaji Usulan UN Kembali Digelar: Supaya Anak-anak Termotivasi

Komisi X DPR Kaji Usulan UN Kembali Digelar: Supaya Anak-anak Termotivasi

()

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi desas-desus mengenai kembalinya ujian nasional (UN) di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian. Ia mengatakan usulan terkait itu mesti dikaji secara mendalam hingga mempertimbangkan psikologis anak.

"Tapi memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat kan supaya dia lebih optimis terus juga termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu nggak semangat. Nah ini yang kenapa? Nah, itu kita cek gitu. Mungkin nanti ini menjadi satu yang menarik," ujar Hetifah di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi X Terbuka jika Ujian Nasional Ingin Dikembalikan

Ketua Komisi X Terbuka jika Ujian Nasional Ingin Dikembalikan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian terbuka apabila Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ingin mengembalikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi anak-anak sekolah.

"Iya, pasti kita selalu terbuka ya kepada perubahan apakah namanya juga UN atau apa," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Hetifah menilai sebenarnya Indonesia memang perlu data yang bisa dimanfaatkan secara nasional untuk bisa membandingkan kondisi pendidikan dari satu daerah dengan daerah lain.