Umsp Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta akan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 sebelum 1 Januari 2025.

"Harusnya begitu (ditetapkan sebelum tanggal 1 Januari), karena memang perlu diberlakukan per 1 Januari 2025. Makanya akan akan kejar terus, mudah-mudahan secepatnya," ujar Kadisnaker Jakarta Hari Nugroho dalam konferensi pers di Gedung Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024) malam.

Hari mengatakan, tak ada perturan soal batasan waktu penetapan besaran UMSP Jakarta 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 karena deadlock antara buruh dan pengusaha. Pihaknya menargetkan UMSP ditetapkan sebelum 1 Januari 2025.

"Harusnya begitu (Sebelum tanggal 1 Januari), karena memang perlu diberlakukan per 1 Januari 2025. Makanya kita akan kejar terus, mudah-mudahan secepatnya, supaya di Januari tanggal 1 itu sudah bisa diterapkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 lantaran pembahasan antara buruh dengan pengusaha masih belum mencapai kesepakatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Pemprov telah menggelar rapat bersama pekerja buruh dan pengusaha sejak Senin (9/12/2024) hingga Rabu (11/12/2024).

"Tanggal 9 kami sudah bisa menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi)-nya ya, dan sudah dilakukan (diteken) oleh Pak Gubernur, dan UMSP-nya memang banyak ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha," kata Hari dalam konferensi pers di Gedung Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025. Hal itu disebabkan belum adanya kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

"Kami telah melakukan rapat secara maraton sebetulnya, mulai tanggal 9, 10 bahkan hari ini juga. Tanggal 9 kita sudah bisa menetapkan UMP-nya ya, dan sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, dan UMSP-nya memang banyak ada perbedaan pendapat antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho dalam konferensi pers di gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (11/12/2024).