Unrwa

Pemerintah Israel menyatakan telah secara resmi memberi tahu PBB tentang keputusannya untuk memutus hubungan dengan UNRWA, badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina.

"Atas instruksi Menteri Luar Negeri Israel Katz, Kementerian Luar Negeri memberitahu PBB tentang pembatalan perjanjian antara Negara Israel dan UNRWA," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Senin (4/11/2024).

"UNRWA, organisasi yang karyawannya berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober dan banyak karyawannya adalah anggota Hamas, adalah bagian dari masalah di Jalur Gaza dan bukan bagian dari solusi," ujar Katz.

TEL AVIV, KOMPAS.com - Israel secara resmi telah memberi tahu PBB terkait keputusan untuk memutuskan hubungan dengan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Hal itu dikatakan Israel melalui Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada Senin (4/11/2024).

"Atas instruksi Menteri Luar Negeri Israel Katz, kementerian luar negeri memberi tahu PBB tentang pembatalan perjanjian antara Negara Israel dan UNRWA," bunyi pernyataan tersebut.

Menurut Israel Katz, UNRWA atau organisasi yang mendukung pengungsi Palestina tersebut anggotanya ada yang mendukung serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang lalu.

UNRWA atau singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, merupakan Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat. UNRWA memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi Palestina yang terdaftar.

Mengutip dari laman resminya, UNRWA didanai hampir seluruhnya oleh kontribusi sukarela dari Negara-negara Anggota PBB. UNRWA juga menerima sejumlah dana dari Anggaran Reguler PBB, yang sebagian besar digunakan untuk biaya staf internasional. Layanan Badan ini mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, perbaikan dan peningkatan infrastruktur kamp, keuangan mikro, dan bantuan darurat, termasuk pada saat konflik bersenjata.

KNESSET atau parlemen Israel, Senin (28/10/2024), menyetujui sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di wilayah Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Kontak antara para pegawai UNRWA dengan pejabat Israel akan dilarang. Larangan itu otomatis akan melumpuhkan kemampuan UNRWA beroperasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari dua juta orang bergantung pada bantuan dan layanan badan tersebut.

Kepala UNRWA mengatakan bahwa buldoser-buldoser Israel telah merusak kantor badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina tersebut, yang berada di kamp Nur Shams, Tepi Barat, pada hari Kamis (31/10) waktu setempat. Namun, Israel membantah pernyataan tersebut.

Philippe Lazzarini, yang mengepalai UNRWA, mengatakan di platform media sosial X, bahwa kantor UNRWA tersebut rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Namun, militer Israel mengeluarkan pernyataan yang menyangkal tanggung jawab atas kerusakan apa pun pada gedung tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengutuk keras keputusan parlemen Israel yang mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) terkait larangan Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina, UNRWA beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki. Padahal UNRWA berperan penting memberikan bantuan kepada pengungsi di Palestina.

"Bagi Indonesia sendiri jelas bahwa pengumuman yang dilakukan oleh parlemen Israel dengan mengesahkan rencana undang-undang tersebut kita mengutuk keras hal tersebut yang melarang UNRWA bisa beroperasi," kata Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat di Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Israel didesak mempertimbangkan kembali keputusannya yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di negara tersebut.

Selama ini, UNRWA dianggap sebagai penopang hidup di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian mengerikan.

Banyak negara, termasuk sekutu-sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah menyatakan keprihatinan mendalam atas pelarangan tersebut.

Keputusan Israel tersebut dinilai akan sangat berdampak terhadap kapasitas UNRWA yang selama ini sudah sangat terbatas untuk menyediakan layanan pokok bagi warga Gaza. Aturan ini juga akan membatasi kegiatan UNRWA di Tepi Barat.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan pemimpin baru kelompok Hizbullah, Naim Qassem bahwa pengangkatannya "tidak akan lama".

"Itu pengangkatan sementara. Tidak akan lama," tulis Gallant dalam sebuah postingan di media sosial X di samping foto Qassem, yang baru saja diumumkan oleh kelompok Hizbullah sebagai pengganti pemimpin mereka, Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangan Israel.

Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Rabu (30/10/2024)

Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras keputusan parlemen Israel untuk melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki. Riyadh menyebut larangan itu secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

Para anggota parlemen Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (30/10/2024), dengan suara bulat meloloskan undang-undang (UU) yang melarang UNRWA untuk bekerja di area Israel dan Yerusalem Timur. UU ini menuai kritikan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengirim surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memprotes undang-undang baru, yang secara efektif dapat melumpuhkan badan PBB yang bertanggung jawab untuk membantu pengungsi Palestina (UNRWA).

Peraturan yang disetujui oleh parlemen Israel itu melarang badan PBB tersebut beroperasi di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki, dan mencegahnya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas Israel, yang pada dasarnya dapat mengakhiri operasional UNRWA di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Israel lewat Parlemennya menyetujui undang-undang yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, pun mengecam keputusan Israel tersebut.

Dilansir AFP, Selasa (29/10), undang-undang ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung.

Sementara itu, ada 10 suara menentang. Undang-undang ini disahkan setelah bertahun-tahun kritik keras Israel terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mewakili Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel.

Pelarangan tersebut berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza.

"Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza," tulis Kemlu dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Menurut Kemlu, keputusan ini melanggar Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB.

Kelompok Hamas, yang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, mengecam undang-undang (UU) baru yang diloloskan parlemen Tel Aviv soal larangan bagi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, atau UNRWA, beroperasi di wilayah Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Hamas, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), menyebut larangan untuk UNRWA itu sebagai "agresi Zionis" terhadap rakyat Palestina.

"Kami menganggap ini bagian dari perang dan agresi Zionis terhadap rakyat kami," sebut Hamas dalam pernyataannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, larangan Israel kepada UNRWA berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza, wilayah Palestina.

"Keputusan ini jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB," tulis Kemenlu RI, Selasa (29/10/2024).

Kemenlu RI menjelaskan, UNRWA adalah badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan di wilayah konflik Israel-Palestina.

Indonesia merespons keras parlemen Israel yang telah membuat undang-undang larangan terhadap United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Pemerintah Indonesia menilai langkah Israel yang melarang kegiatan badan PBB untuk pengungsi Palestina itu bertentangan dengan Piagam PBB.

"Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza," tulis keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun X seperti dilihat, Selasa (29/10/2024).

Parlemen Israel menyetujui RUU yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Kecaman internasional pun mengalir atas keputusan Israel ini.

Meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat dan peringatan dari Dewan Keamanan PBB, para anggota parlemen Israel pada Senin (28/10) waktu setempat, dengan suara bulat meloloskan RUU yang melarang UNRWA bekerja di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki.

Israel secara ketat mengendalikan semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan anggota parlemen juga meloloskan tindakan yang melarang para pejabat Israel bekerja dengan UNRWA dan pegawainya.

Parlemen Israel menyetujui undang-undang (UU) yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Seorang anggota parlemen Israel mengungkapkan alasan mereka menyetujui UU itu.

"UNRWA… menjual cerita kepada mereka (rakyat Palestina) bahwa mereka akan dapat kembali ke Israel. Ini tidak akan terjadi," ujar anggota parlemen Israel dari partai Beitenu, Yulia Malinovsky dilansir CNN, Selasa (29/10/2024).

TEL AVIV, KOMPAS.com - Parlemen Israel pada Senin (28/10/2024) menyetujui sebuah RUU yang melarang Badan Bantuan PBB atau UNRWA beroperasi lagi.

Jadi, meski Amerika Serikat (AS) keberatan dan ada peringatan dari Dewan Keamanan PBB, anggota parlemen Israel tetap dengan suara bulat.

Yakni meloloskan RUU yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) untuk bekerja di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki.

"Ada hubungan yang erat antara organisasi Hamas dan UNRWA, maka Israel tidak dapat menoleransinya," kata Yuli Edelstein, seorang anggota parlemen partai Likud dan salah satu sponsor RUU tersebut.

Parlemen Israel menyetujui undang-undang yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Undang-undang ini tetap disahkan Israel meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat.

Dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), undang-undang ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung.

Sementara itu, ada 10 suara menentang. Undang-undang ini disahkan setelah bertahun-tahun kritik keras Israel terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.