UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan penggunaan metode omnibus law untuk revisi 8 undang-undang (UU) yang terkait sistem politik dan pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat dengar pendapat umum antara Baleg DPR bersama Perludem hingga Komnas HAM pada Rabu (30/10/2024).

Menurut Doli, metode omnibus law dapat menyatukan berbagai regulasi politik yang saling berkaitan menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan umum digelar setiap 10 tahun sekali untuk mengembalikan modal kampanye.

Muslim menyampaikan ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Ruang Baleg DPR RI terkait lanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (30/10/2024).

Salah satu pembahasan dalam rapat ini adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan," kata Muslim dalam rapat.