Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat.

Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru.

Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. 

Setelah digulingkannya rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia. Termasuk sistem Pilkada lewat DPRD juga diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat, sejak 2005.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.

Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.

“Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyinggung mengenai tingginya anggaran Pilkada.

Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.

"Anggaran Pilkada itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024).

Ia menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya setuju dengan gagasan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

*Kalau Gerindra tidak ada problem, tidak ada masalah, Gerindra setuju Pilkada itu harus dipilih oleh DPRD. Tidak ada masalah, Gerindra setuju,” ujar Muzani kepada wartawan di Bogor, Minggu (15/12/2024).

Ketua MPR RI itu berharap pemerintah dan DPR RI bersama akademisi mengkaji gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu mulai 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTT terpilih, sekaligus politisi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, Indonesia bisa belajar dari negara tetangga yang sudah menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Negara-negara itu, yakni Malaysia, Singapura, dan India. Hal ini menanggapi saran Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah yang DPRD untuk penghematan, yang sarannya pertama kali digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Tentu banyak formulasi yang bisa kita pelajari dari pengalaman berbagai negara. Dan kemudian itu kita adaptasikan dengan kondisi bangsa ini," kata Melki usai acara HUT ke-10 Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, merespons soal adanya wacana kepala daerah dipilih DPRD. Riza menyebut bahwa pihaknya masih akan berdiskusi perihal tersebut.

"Bagaimana ke depan, tentu kami akan diskusikan dan bahas bersama yang terbaik. Ada pilihan beberapa negara seperti gubernur, bupati, wali kota di negara itu dipilih oleh DPRD dan ada juga secara langsung, itu juga sebagai pilihan ya," kata Ariza di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi munculnya usulan soal calon kepala daerah dipilih DPRD. Djarot menilai perlu kajian mendalam mengenai usulan tersebut.

"Untuk pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam supaya demokrasi kita itu lebih bermutu," kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Cawagub Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, mengungkapkan belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Rano menunggu keputusan Megawati.

"Sampai hari ini belum ada. Belum ada (arahan dari Megawati)," ujar Rano di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Rano menjelaskan, sebagai kader, pihaknya tentu mengikuti arahan dari keputusan Megawati. Dia mengatakan partainya pun tentu akan melakukan pembicaraan mengenai hal ini.

"Wah, itu kan keputusan politik partai. Artinya, saya ini kan bagian dari partai, itu urun rembuk semua. Kalau memang setuju begitu, ya kita lakukan itu. Artinya, kalau memang tidak setuju, tentu ada alasan," jelas Rano.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, sehingga perlu diefisienkan.

Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja.

Adapun selama ini, warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak itu dinilai memakan anggaran yang banyak.

"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).