Warga Kolong Jembatan Pakin Direlokasi Ke Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memetakan taraf ekonomi warga kolong Jembatan Pakin terlebih dahulu sebelum merelokasinya ke rumah susun.

Pemetaan itu diperlukan supaya pemerintah mendapatkan gambaran yang  utuh tentang mana warga yang mampu membayar biaya sewa rusun dan mana yang tidak. 

"Kalau memindahkan, pindahkanlah juga dengan pengembangan ekonominya. Didata dulu apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, berapa jumlah anggota keluarganya," ujar Yayat kepada Kompas.com, dikutip Kamis (14/11/2024). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut, rencana relokasi warga kolong Jembatan Pakin, Jakarta Utara, jangan sampai mengancam mata pencahariannya.

Menurut dia, hal ini perlu dipertimbangkan saat merelokasi warga kurang mampu ke rumah susun (rusun).

"Jadi ketika dipindah, yang perlu dipersiapkan adalah persiapan ekonomi. Jangan tiba-tiba pindah ke rumah susun enggak ada lagi pencahariannya," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, dikutip Kamis (14/11/2024).

Yayat menilai, jika pemindahan hunian itu memutus mata pencarian warga, maka kemungkinan besar akan terjadi penunggakan uang sewa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Fraksi PDI-P, Jhonny Simanjuntak, menyebut warga Kolong Jembatan Pakin, Pademangan, Jakarta Utara, layak mendapatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) secara gratis.

"Layak enggak mereka dikasih rusunawa gratis? Ya, layak. Memang itu uang pemerintah? Kan tidak," ucap Jhonny saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (13/11/2024).

Jhonny mengungkapkan, pembangunan rusun berasal dari pajak. Sementara pemerintah hanya diberikan wewenang untuk mengelolanya dengan baik.

Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan uang itu untuk mengurus fakir miskin, masalah pendidikan, dan lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Dapil II DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut keinginan warga Kolong Jembatan Pakin, Pademangan, Jakarta Utara, untuk tinggal di rumah susun secara gratis sebenarnya bisa dikabulkan oleh pemerintah.

"Ya, harusnya bisa dibebasbiayakan agar mereka tidak telantar, masa kita biarkan mereka tidur di kolong (jembatan) segala macam," ucap Jhonny saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (13/11/2024).

Jhonny mengungkapkan, jika ingin menerapkan biaya sewa rusun ke warga Kolong Jembatan Pakin maka harus dilihat dulu rata-rata pendapatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal merelokasi warga kolong jembatan Pakin, Cilincing, Jakarta Utara, ke rumah susun (rusun).

Namun, warga tersebut akan kesulitan membayar sewa.

"Faktanya ketika mereka dipindah ke rumah susun, yang menjadi masalah adalah uang sewanya," kata pengamat tata kota Yayat Supriyatna saat dihubungi Kompas.com, dikutip Rabu (13/11/2024).

Yayat mengingatkan pengalaman relokasi warga karena normalisasi sungai. Warga justru kembali ke tempat asal karena tak memiliki uang untuk membayar sewa.