WNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri RI Haryo Harkomoyo mengatakan, sebanyak 48 warga negara Indonesia yang berada di Vanuatu belum bisa dihubungi pasca-gempa besar berkekuatan 7,3 magnitudo di negara tersebut.

"Hingga saat ini, Kemlu bersama KBRI Canberra terus mencoba menghubungi WNI, diaspora dan kolega di sana," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

"Namun, kontak-konta tersebut belum dapat dihubungi," kata dia.

Tidak hanya WNI yang berada di Vanuatu, Kemenlu RI juga mengontak otoritas Vanuatu, tetapi hasilnya sama-sama nihil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan masih terus mencoba menghubungi warga negara Indonesia (WNI), diaspora maupun kolega yang berada di Negara Kepulauan Vanuatu usai gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo mengguncang pada Selasa, 17 Desember 2024, pagi.

Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Hartyo Harkomoyo melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa upaya menghubungi WNI tersebut dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australia.

“KBRI juga terus mencoba menghubungi pejabat dan contact point di Vanuatu. Namun, kontak-kontak tersebut belum dapat dihubungi,” kata Hartyo dikutip dari Antaranews, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI mencatat lonjakan signifikan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang lapor diri berada di Kamboja sejak tahun 2020 hingga 2023.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, lonjakan itu terjadi hingga 638 persen.

"Berdasarkan data lapor diri di KBRI Phnom Penh di tahun 2020 ada 2.330 WNI yang tercatat lapor diri. Di tahun 2024 melonjak menjadi 17.212, berarti ada lonjakan 638 persen antara tahun 2020 hingga 2023," kata Judha dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Pemerintah Indonesia kembali mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah. Sebanyak 30 WNI kini telah kembali ke Tanah Air hari ini.

"Pada tanggal 13 Desember 2024 sejumlah 30 WNI dievakuasi dari Suriah dan tiba dengan selamat di Tanah Air pada tanggal 15 Desember 2024. Upaya tersebut merupakan gelombang kedua dari rangkaian evakuasi WNI di Suriah," tulis keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) seperti dilihat, Minggu (15/12/2024).

Evakuasi dilakukan dengan menggunakan jalur darat melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon. Perjalanan dilanjutkan dengan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus mengevakuasi WNI setelah situasi memanas imbas Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan. Sebanyak 37 WNI dipulangkan ke Tanah Air dalam gelombang pertama.

"Sebagai bagian dari upaya perlindungan WNI dalam situasi Suriah saat ini, KBRI Damaskus melaksanakan evakuasi gelombang pertama sebanyak 37 orang WNI dari Suriah," demikian keterangan KBRI Damaskus melalui akun Instagram resminya, seperti dilihat Kamis (12/12/2024).

Para WNI itu berangkat dari Suriah pada Selasa (10/12) kemarin. Mereka dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini.

Tidak sampai dua tahun, Dewi, bukan nama sebenarnya, berkali-kali naik pangkat di tempat kerjanya, sebuah restoran di pusat kota Melbourne.

Ia mulai bekerja di sana sebagai pekerja lepasan atau istilahnya ‘casual’, hingga akhirnya menjadi manajer di salah satu cabang restoran tersebut.

Dewi mengatakan pernah mendapat kesan kalau restoran tempatnya bekerja akan mensponsorinya agar ia bisa tetap bekerja di Australia.

Tapi ia mengaku kecewa ketika perusahaan tersebut tidak jadi mensponsori visa kerjanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus memastikan, semua WNI di Suriah, yang jumlahnya tercatat 1.162 orang berada dalam kondisi aman di tengah eskalasi perang saudara yang mencapai Ibu Kota Suriah.

“Dilaporkan bahwa seluruh WNI di Suriah dalam keadaan aman,” demikian pernyataan KBRI Damaskus yang disiarkan melalui sosial media Instagram sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu (9/12/2024).

Menghadapi dinamika konflik yang sedang memanas, KBRI Damaskus mengimbau supaya WNI di Suriah senantiasa tenang, tidak bepergian dari rumah untuk sementara, dan tetap menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus dalam kondisi aman meski sempat terdampak serangan di tengah keruntuhan rezim Bashar Al-Assad akibat serangan kelompok oposisi.

“Terdapat peluru nyasar yang mengenai atap gedung KBRI dan tembus hingga ruang rapat, namun tidak ada WNI yang terluka,” demikian menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha melalui pernyataan tertulis, Minggu (8/12/2024).

Dari 1.162 WNI yang tercatat masih bertahan di Suriah, terdapat 19 WNI pekerja migran saat ini berada di shelter KBRI Damaskus.

Polda Metro Jaya membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Pejaten dan Cengkareng. Para tersangka melakukan modusnya dengan cara menikahkan wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara China.

Berikut ini fakta-fakta terkait kasus tersebut

Polisi menangkap 9 tersangka di kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus mail order bride atau pengantin pesanan. Polisi mengungkap para tersangka memiliki peran berbeda.

"Subdit Renakta berhasil mengamankan tersangka sebanyak 9 orang," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat (6/12).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengingatkan agar warga negara Indonesia (WNI) mematuhi aturan hukum di negara setempat dan tidak percaya modus yang berujung pada ancaman hukuman mati.

Sejauh ini, Kemenlu menerima laporan adanya 20 tambahan kasus ancaman hukuman mati WNI di Malaysia, yang semuanya terkait dengan peredaran narkoba.

Direktur Pelindungan WNI-BHI Kemenlu Judha Nugraha menuturkan, WNI harus memahami modus dan melakukan langkah pencegahannya.

Sebab, beberapa kasus peredaran narkotika bermula karena mudah menerima titipan barang dari seseorang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan, KBRI Kuala Lumpur menyiapkan nomor khusus (hotline) untuk dihubungi warga negara Indonesia yang terjebak banjir di beberapa wilayah di Malaysia.

Adapun hotline khusus itu yakni +60175007047 dan +60 126866079.

"KBRI Kuala Lumpur telah membuat hotline khusus untuk becana banjir ini. Jadi bagi masyarakat yang terdampak ataupun yang mengetahui ada WN kita yang terdampak dengan banjir, kami sangat harapkan bisa memberikan informasi kepada KBRI Kuala Lumpur melalui nomor hotline," kata Direktur Pelindungan WNI-BHI Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Korea Selatan untuk tetap waspada setelah status darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024, kini telah dicabut.

Kemenlu meminta WNI untuk menghindari lokasi-lokasi kerumunan massa yang berpotensi menimbulkan konflik dan tidak terlibat dalam proses politik domestik di negara tersebut.

"Kami kembali menyampaikan kepada para WNI untuk terus waspada, kemudian menghindari lokasi-lokasi tempat kerumunan massa atau demonstrasi, tidak ikut serta dalam proses politik domestik yang terjadi di Korea Selatan," kata Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI-BHI Kemenlu, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan langkah kontingensi warga negara Indonesia (WNI) di Suriah menyusul memanasnya perang yang melibatkan negara-negara lain di wilayah tersebut.

Langkah itu diambil segera setelah terjadi eskalasi pada 27 November, ketika pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menyerang Aleppo. Ini menjadi yang pertama kali pasukan oposisi merebut wilayah Aleppo sejak tahun 2016.

"Segera setelah terjadi eskalasi pada 27 November, kami di pusat bersama juga dengan pihak terkait melakukan koordinasi dengan KBRI Damaskus untuk melakukan langkah-langkah kontingensi," kata Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha dalam konferensi pers di Ruang Palapa, Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengungkapkan adanya penambahan 20 kasus hukuman mati terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

Mereka mendapat ancaman hukuman mati karena peredaran narkotika.

"Dapat kami update bahwa pada 2024 ini ada penambahan kasus hukuman mati sebanyak 20 kasus di Malaysia. Semua kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan peredaran narkotika," kata Judha dalam konferensi pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Kamis (5/12/2024).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan banjir besar yang melanda Malaysia. Kemlu menyebut belum ada informasi WNI yang terdampak.

"KBRI Kuala Lumpur memantau dengan seksama perkembangan bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kelantan, Malaysia," kata Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judha Nugraha, kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

"Hingga saat ini, belum terdapat informasi adanya WNI yang terdampak bencana alam tersebut," sambungnya.