Yasonna Laoly

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Yasonna Laoly mendesak agar Undang-Undang (UU)  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direvisi untuk menutup celah peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tersebut menilai, celah ini memungkinkan bandar, kurir, dan pemakai narkotika dipenjara di tempat yang sama. 

“Perubahan yang kita inginkan, kalau pemakai itu ya jangan disatukan dengan bandar dan kurir. Karena kalau bandar, kurir, pemakai ini disatukan, itu jadi pasar, Pak,” kata Yasonna dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (5/11/2024).

Anggota Komisi XIII DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Yasonna H Laoly, menyerahkan nama calon pimpinan (capim) KPK di periode mendatang diseleksi di DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Yasonna menyebut kewenangan itu sepenuhnya ada di tangan Prabowo.

"Kalau itu terserah aja, kan terserah Pak Presiden beliau punya otoritas untuk itu. Tapi saya dengar, saya dengar informasinya sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui," kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang kini menjadi anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, menyampaikan dua hal dalam rapat kerja komisi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Pertama, Yasonna meminta agar pemerintah tidak lagi membuat undang-undang secara kejar tayang dan menjadikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai lembaga titipan undang-undang tersebut.

"Karena Pak Menteri ini mantan Ketua Baleg, kita sering membahas undang-undang bersama, ada keinginan untuk pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam, tidak kejar tayang karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal,” kata Yasonna.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, menyinggung soal adanya titipan undang-undang (UU) dari pemerintah era sebelumnya ke DPR. Yassona berharap pada periode pemerintah selanjutnya hal semacam ini tak terulang kembali.

"Kami menitipkan, saya ikut serta di pemerintahan selama 10 tahun kurang 3 bulan. Jadi saya tahu benar kadang-kadang soal kejar tayang ini, juga barangkali teman-teman kalau kita mau jujur titipan-titipan rencana undang-undang dari pemerintah ke DPR ini kan dibuka aja lah," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mendesak agar proses revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipercepat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM ini dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin (4/11/2024).

Yasonna menekankan, revisi KUHAP perlu mendapatkan perhatian serius.

"Pembahasannya, kalau di kalangan pemerintah sulit memang hukum acara pidana, bisa kita pahami. Antara penegak hukum biasalah saling berebut kavlingnya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengakui adanya praktik "titip-menitip" rancangan undang-undang (RUU) antara pemerintah dan DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM itu dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Senin (4/11/2024).

Yasonna berharap agar ke depan tidak ada lagi RUU yang dibahas secara kilat atau "kejar tayang".

"Saya ikut serta dalam pemerintahan 10 tahun kurang 3 bulan, jadi saya tahu benar soal kejar tayang ini," sebut politikus PDI-P itu.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, meminta pemerintah tak kejar tayang terkait pembahasan undang-undang (UU). Yasonna menyampaikan hal ini saat rapat kerja dengan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, yang sebelumnya merupakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR 2019-2024.

"Pak Menteri ini adalah mantan Ketua Baleg kita sering membahas undang-undang bersama, ada keinginan untuk pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam tidak kejar tayang karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal," kata Yasonna dalam rapat kerja Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly meminta pemerintah tak lagi membuat undang-undang secara kejar tayang dan menjadikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai lembaga yang hanya menerima "titipan" undang-undang.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Yasonna, yang juga merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM, dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin (4/11/2024).

Supratman, yang merupakan politikus Gerindra, pernah menjabat sebagai Ketua Baleg saat Yasonna menjadi menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdananya bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024) kemarin.

Pada kesempatan ini, Pigai mengulas perjalanannya dari seorang aktivis dan mantan oposisi sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto, hingga menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Selain itu, ia juga menjelaskan alasannya ingin mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp 20 triliun yang sebelumnya memicu kontroversi.

Singgung latar belakang oposisi

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan Thomas Trikasih Lembong (TTL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015, mengundang reaksi berbagai pihak.

Di antaranya datang dari Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 sekaligus mantan calon presiden (capres) Anies Baswedan dan mantan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya Muhaimin Iskandar.

Diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena sebagai Mendag disebut memberikan izin impor gula kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS.

Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna Laoly menanggapi Ketua Umum sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatakan dia adalah orang yang paling sering disadap di negara ini. Ia mengatakan barangkali banyak yang ingin mengetahui sosok Megawati.

"Ya Ibu sering bilang begitu. Saya kalau kita ketemu, hati-hati. Karena kan beliau seorang ketua umum, seorang apa, mantan presiden kelima, punya apa ya, ya punya jaringan politik yang luas dan dalam kondisi sekarang barangkali bisa saja ada orang-orang yang ingin mengetahui seperti apa Ibu Mega, bisa saja," ujar Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Yasonna meminta Pigai selaku Menteri HAM jangan sampai berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

"Ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak menko, menko hukum Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melihat realitas terkait keinginannya memiliki anggaran Rp 20 triliun. Yasonna mengatakan semangat saja tak cukup saat menjadi menteri.

"Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Tentunya tadi dengan penjelasan dan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi, tapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri, dari pengalaman-pengalaman, realitas juga harus kita harus lihat," kata Yasonna di dalam rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Yasonna Laoly merespons pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mengaku dirinya menjadi orang yang paling disadap se-Indonesia.

Yasonna menyebut, pengakuan seperti itu sudah sering Megawati sampaikan kepada dirinya selaku pengurus teras PDI-P.

"Ya ibu sering bilang begitu. Saya kalau kita ketemu, ‘hati-hati’," ungkap Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Yasonna pun menilai wajar jika ada sejumlah pihak yang berupaya menyadap Megawati.

Sebab, Megawati adalah Presiden kelima RI sekaligus ketua umum partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.

"Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri, dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).