Yorrys Raweyai

Yorrys Raweyai Sebut PSN di PIK 2 Tak Akan Berkonflik dengan Masyarakat

Yorrys Raweyai Sebut PSN di PIK 2 Tak Akan Berkonflik dengan Masyarakat

()

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengeklaim rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di kawasan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) tidak akan memicu konflik dengan masyarakat setempat.

Sebab, area yang dijadikan PSN merupakan eks hutan lindung. Oleh sebab itu, kawasan itu tak berpenghuni dan hanya dikerjakan oleh penggarap tambak.

"Kalau bicara tentang proyek PSN ini, secara jujur kesimpulan kami bahwa itu tidak ada urusan (tidak ada masalah dengan masyarakat)," ujar Yorrys usai kunjungan kerjanya ke proyek di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (7/12/2024).

DPD RI Akan Rapat Undang Airlangga-Nusron Soal PSN Tropical Coastland

DPD RI Akan Rapat Undang Airlangga-Nusron Soal PSN Tropical Coastland

()

DPD RI merencanakan untuk memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Pimpinan DPD berencana akan membahas perihal Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Tangerang.

"Nanti kita akan bicarakan, apakah kita perlu untuk klarifikasi setelah kita meninjau semua, mengundang, baik itu Menteri ATR. Karena yang bertanggung jawab terhadap ini selain negara adalah Menko Perekonomian, kemudian kementerian terkait adalah Menteri Pariwisata. ATR itu kan hanya tata ruang dan proses tata ruang itu sedang berjalan karena PSN ini baru bulan Maret 2024," kata Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai di lokasi PSN Tropical Coastland, Kabupaten Tangerang, Sabtu (7/12/2024).

Yorrys Raweyai Anggap Wajar Agung Sedayu Belum Kantongi RDTR untuk PIK 2

Yorrys Raweyai Anggap Wajar Agung Sedayu Belum Kantongi RDTR untuk PIK 2

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai memaklumi proyek strategis nasional (PSN) di kawasan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) belum mengantongi rencana detail tata ruang (RDTR).

Ia justru mengaku heran dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang mempersoalkan hal tersebut.

Menurut Yorrys, RDTR itu masih dalam proses karena proyek ini baru ditetapkan sebagai PSN pada Maret 2024.

"Sebelum kami mengunjungi ini, kami sudah mengundang pihak pengelola. Pengelola dia coba menjelaskan kepada kami secara detail apa saja yang sudah dilakukan sejak Maret 2024 mereka mendapatkan surat tentang proyek strategi nasional," kata Yorrys usai kunjungan kerjanya ke proyek tersebut, Sabtu (7/12/2024).