3 Sekolah Gratis Warga Miskin di Kabupaten Kaur Diajukan Jadi Percontohan Sekolah Rakyat Nasional
BENGKULU, KOMPAS.com - Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, telah mengajukan tiga sekolah di daerah tersebut sebagai percontohan nasional Sekolah Rakyat (SR).
Pengajuan ini disampaikan oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi, yang menjelaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut dirancang khusus untuk menampung siswa yang berasal dari kalangan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem, korban konflik kehutanan, konflik agraria, serta anak-anak berkebutuhan khusus.
"Kabupaten Kaur sudah ada sekolah dengan kriteria sekolah rakyat. Sekolah-sekolah itu dibangun khusus untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, korban konflik kehutanan, serta berkebutuhan khusus," ujar Gusril Pausi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/4/2025).
Ketiga sekolah yang diajukan ke Kementerian Sosial sebagai percontohan nasional SR adalah SD Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK), SMP PKLK, dan SMP 35 berasrama.
Lebih lanjut, Gusril menjelaskan bahwa selama ini semua kebutuhan sekolah tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Mulai dari makan, sepatu, seragam siswa selama ini ditanggung APBD Kaur, jadi sekolah itu selama ini memang benar gratis," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kaur, Jarnawi, menambahkan bahwa pengajuan SR ke Kementerian Sosial saat ini sedang dilakukan untuk memenuhi semua syarat yang diminta.
"Pengajuan SR sedang kami lengkapi persyaratannya. Kami siap secara keseluruhan menjadi percontohan nasional. Tiga sekolah kami ajukan, selama ini sudah berjalan. Sekolah itu khusus untuk siswa yang mengalami kemiskinan ekstrem," jelas Jarnawi.
Sekolah-sekolah yang ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrem, korban konflik agraria, dan kehutanan ini didirikan pada periode Bupati Hermen Malik dan dilanjutkan oleh Gusril Pausi pada periode pertama dan kedua.
Sebagai informasi tambahan, Kompas.com pada 20 Februari 2016 pernah mengunjungi sekolah tingkat SD hingga SLTA yang berstatus gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu.
Pendidikan di daerah ini dikelola secara profesional, di mana pemerintah setempat bahkan mewajibkan dinas pendidikan untuk menjemput anak putus sekolah di desa-desa terpencil.
Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Pendidikan Layanan Khusus Komplek (PLKK), yang dikhususkan bagi anak-anak kurang beruntung dengan latar belakang korban konflik agraria dan keluarga bermasalah.
Di sekolah ini, anak-anak mendapatkan pendidikan formal dan informal, termasuk wirausaha dan etika.
Semua siswa mendapatkan pendidikan gratis, tetapi mereka diwajibkan memiliki usaha yang fasilitasnya telah disediakan oleh sekolah, seperti pengelolaan kopi, pembuatan kerupuk, dan mesin jahit.
