Isu Pengambilalihan PDI-P dan Belum Pastinya Kongres VI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari balik jeruji besi, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengirimkan pesan agar semua kader tetap loyal terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Pesan tersebut disampaikan Hasto lewat sebuah surat dan menyebut adanya upaya pengambilalihan partai berlambang kepala banteng itu.
"Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus menunjukkan loyalitas terbesar ke Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar politikus PDI-P, Guntur Romli, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/4/2025).
Kendati demikian, Hasto dalam suratnya tak menyebut siapa pihak yang berupaya mengambil alih PDIP.
Waspada menjadi pesan Hasto kepada semua kader terhadap upaya pengambilalihan tersebut.
"Tetap waspada dan terus hati-hati terhadap upaya yang mau ambil alih partai," kata Hasto, sebagaimana surat yang dikirim kepada Guntur.
Pesan Hasto tersebut diketahui keluar di tengah rencana PDI-P menggelar Kongres VI. Forum tertinggi partai tersebut rencananya digelar pada April 2025.
Namun, hampir dua minggu pada April ini, DPP PDI-P belum memberikan perkembangan informasi waktu dan tempat digelarnya Kongres VI tersebut.
Politikus PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro, saat dihubungi Kompas.com meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan terkait Kongres VI.
"Sampai saat ini belum, Mas. Mohon ditunggu saja. Apalagi ini suasananya masih baru saja selesai Lebaran dan halalbihalal," ujar Seno.
"Nanti akan disampaikan keterangan apabila sudah ada jadwal yang definitif," sambungnya.
PDI-P diketahui telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei 2024. Rakernas tersebut menghasilkan 17 sikap partai berlambang kepala banteng itu.
Di poin ke-17, DPP PDI-P memohon kesediaan Megawati untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030.
"Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," ujar Ketua DPP PDI-P Puan Maharani membacakan 17 sikap partai pada Minggu (26/5/2024).
Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah," ujar Puan.