Kemensos Bakal Survei 80 Lokasi Tambahan untuk Sekolah Rakyat
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bakal melakukan survei 80 lokasi yang akan digunakan untuk program Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa 53 lokasi siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
"Setelah Lebaran ini akan mensurvei sekitar 80 tempat lagi untuk lihat kemungkinan apakah bisa digunakan untuk proses belajar mengajar tahun ini," kata Mensos saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Pria yang karib disapa Gus Ipul ini menyebut, lokasi Sekolah Rakyat akan ditambah apabila 80 lokasi tersebut cocok dijadikan untuk gedung sekolah.
"Jadi, kalau hasil surveinya positif, nanti kami akan tambah sesuai dengan hasil survei itu," ujar Gus Ipul.
Namun, menurut Mensos, program Sekolah Rakyat masih dalam tahap pematangan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) untuk perekrutan guru dan siswanya.
"Dan juga untuk pengadaan sarana dan prasarana. Kami matangkan konsep ditingkat petunjuk teknis untuk perektutan guru dan siswa," kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan, Kemensos juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kemendagri juga terlibat aktif untuk membantu mengkoordinasikan dengan gubernur, bupati, walikota. Sekarang ada 300 kabupaten/kota yang mengajukan sekolah rakyat," ujarnya.
Pengajuan tersebut berupa tanah di atas luas 5 hektare dan gedung-gedung yang perlu direvitalisasi.
"Kalau memungkinkan akan dimulai penyelenggarannya di tahun ini," kata Mensos.
Sebelumnya diberitakan, Gus Ipul menyatakan bahwa 53 lokasi siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini," kata Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 10 Maret 2025.
Gus Ipul menuturkan bahwa data lokasi tersebut akan terus berkembang mengingat pihaknya bakal berkoordinasi dengan gubernur, bupati, hingga wali kota.
Menurut Gus Ipul, Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
