Kerja Sama dengan Kampus Dianggap Militerisasi, TNI: Kekhawatiran Berlebihan
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menilai anggapan yang menyebut terdapat militerisasi lewat kerja sama antara TNI dengan kampus dan sekolah adalah kekhawatiran yang berlebihan.
"Kekhawatiran bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk perluasan wewenang militer ke dunia akademisi adalah merupakan suatu kekhawatiran yang berlebihan," kata Kristomei kepada Kompas.com, Selasa (8/4/2025).
Ia mengungkapkan bahwa kerja sama antara TNI dengan berbagai perguruan tinggi maupun sekolah bukanlah hal baru dan telah sering dilakukan atas permintaan institusi pendidikan.
Menurut Kristomei, kerja sama tersebut umumnya bertujuan untuk memberikan penguatan pendidikan karakter dan bela negara di lingkungan akademik, khususnya bagi mahasiswa dan pelajar.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan serta wawasan kebangsaan generasi muda, sekaligus memperluas perspektif mereka terkait pertahanan negara, geopolitik, dan peran TNI dalam sistem demokrasi.
"Biasanya (kerja sama) ditujukan untuk memberikan penguatan pendidikan karakter dan bela negara di lingkungan akademik bagi mahasiswa/pelajar guna meningkatkan disiplin dan wawasan kebangsaan, serta memberikan perspektif baru bagi mahasiswa/pelajar untuk memahami pertahanan negara, geopolitik, dan peran TNI dalam sistem demokrasi," kata dia.
Kristiomei juga menjelaskan bahwa bentuk kerja sama tidak hanya berupa kedatangan anggota TNI ke kampus atau sekolah, tetapi juga sebaliknya.
Ia mengeklaim, banyak mahasiswa dan pelajar juga aktif mengikuti kegiatan diskusi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) di satuan-satuan TNI maupun akademi militer.
"Silakan dibaca dan dipahami isi dari perjanjian itu apa, mana pasal yang menunjukkan akan adanya indikasi militerisasi di kampus, apa saja inti kerjasamanya sehingga pihak rektorat berinisiasi melakukan kerja sama dengan TNI," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, sebuah nota kesepahaman antara Universitas Udayana (Unud) dan TNI Angkatan Darat yang ditandatangani pada 5 Maret 2025 mengundang sorotan publik.
Bertajuk "Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi", kerja sama ini dimaknai oleh pihak yang terkait sebagai usaha untuk memperkuat peran institusi pendidikan dalam membangun karakter kebangsaan.
Namun, tak butuh waktu lama bagi publik, khususnya kalangan mahasiswa dan pengamat, untuk mengajukan pertanyaan mengenai fokus dan motivasi dari langkah yang diambil TNI dan Unud.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek dan TNI pada Oktober 2023.
Tujuan utamanya adalah mewujudkan sinergi dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.
"Kami ingin meluruskan bahwa kerja sama ini tidak akan mengintervensi ruang akademik atau kebebasan berpikir di kampus. Seluruh program kerja sama akan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif," jelas Sudarsana pada laman resmi Unud, Senin (31/3/2025).
Menurut dia, tidak ada unsur militeristik dalam kerja sama tersebut.
Justru, ia melihat kolaborasi ini sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai bela negara, meningkatkan kedisiplinan mahasiswa, serta memperluas wawasan kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan disinformasi.
Senada, Kapendam IX/Udayana Kolonel Agung Udayana menyebut bahwa pihaknya hanya menjalankan bagian dari perjanjian yang telah diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Ia membantah keras anggapan bahwa militer akan masuk ke kampus untuk mengendalikan atau mempengaruhi kehidupan akademik.
"Kami memahami kekhawatiran mahasiswa, tetapi kami tegaskan bahwa TNI hadir sebagai mitra, bukan untuk mendominasi. Semua proses tetap mengacu pada regulasi yang berlaku," jelasnya.
