Listrik Hanya Menyala 4 Jam dan Internet Nihil: Potret Desa Tepian Nunukan yang Terisolasi
NUNUKAN, KOMPAS.com – Warga Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, pedalaman Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berharap dapat segera menikmati jaringan listrik dari PLN.
Selama ini, kebutuhan listrik warga desa terpenuhi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan bantuan dari Kementerian ESDM pada tahun 2017.
PLTS berkapasitas 75 KWP itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan melayani 142 rumah.
Namun PLTS itu kini sudah soak sehingga hanya bisa dipakai menyalakan listrik selama 4 jam.
“Sekarang akinya sudah aus. Lampu juga hanya menyala mulai jam 18.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita,” ujar Direktur Bumdes Tepian, Tohar Mustofa, saat dihubungi Rabu (9/4/2025).
Selama delapan tahun pemakaian, kondisi baterai penyimpanan daya (aki) kini sudah soak dan membutuhkan penggantian.
Akibatnya, aliran listrik yang sebelumnya bisa dinikmati selama 10–12 jam per hari kini hanya berfungsi selama 4 jam saja, dari pukul 18.00 hingga 22.00 Wita.
“Bagaimanapun perangkat lunak punya masa pakai. Dan kita sangat membutuhkan perhatian pemerintah atas kondisi ini,” tambah Tohar.
Untuk operasional, Pemerintah Desa memungut iuran Rp 50.000 per rumah per bulan. Namun karena kini waktu pemakaian listrik jauh lebih singkat, warga mulai mempertanyakan keadilan sistem iuran tersebut.
Jika dihitung, Bumdes Tepian memperoleh sekitar Rp 7.100.000 per bulan dari iuran tersebut. Dana itu digunakan untuk biaya pemeliharaan dan membayar teknisi. Sisa dana, bila ada, akan masuk ke kas desa.
“Tohar menambahkan, saat ini ada sekitar 176 rumah di Desa Tepian. Rumah yang tidak terlayani langsung oleh PLTS menyambung listrik dari tetangga yang memiliki KWH.”
Namun, sambungan antar rumah ini kerap menimbulkan persoalan. Salah satu pemicu konflik adalah perbedaan fasilitas antar rumah yang saling menyambung listrik.
“Salah satu contoh yang memicu ribut itu, yang listriknya menyalur ke rumah lain punya TV, sementara rumah yang bersedia menyambungkan listrinya tidak punya. Itu bikin pusing juga,” jelasnya.
Masalah listrik di Desa Tepian telah berulang kali disampaikan dalam forum Musrenbang dan melalui pertemuan langsung dengan pejabat Pemda. Namun hingga kini, belum ada solusi konkret.
Secara geografis, Desa Tepian berada di hilir Kabupaten Nunukan dan hanya bisa diakses melalui jalur sungai. Dari Ibu Kota Kecamatan Sembakung ke Desa Tepian, diperlukan waktu tempuh sekitar 2,5 jam menggunakan speed boat bermesin 200 PK.
“Dari desa terdekat, Desa Atap, kita butuh uang Rp 150.000 untuk naik speed reguler. Kalau beli BBM sendiri, maka butuh Rp 2 jutaan, pulang pergi. Kalau dari Nunukan Kota, beda lagi, pasti jauh lebih mahal ongkosnya, justru kami lebih dekat ke Tarakan,” jelas Tohar.
PLN sebenarnya bisa menyalurkan listrik dari gardu induk di Desa Atap. Namun, akses darat sejauh 50 km masih belum tersedia untuk menghubungkan jaringan ke Desa Tepian.
“Desa Tepian tidak ada akses darat, harus dibuka jalannya, kira-kira 50 Km baru bisa tembus ke Tepian,” ungkap Tohar.
Ia juga menambahkan bahwa akses internet di desa tersebut masih nihil, sehingga makin membatasi aktivitas masyarakat.
“Semoga saja masalah ini jadi perhatian pemerintah. Kami ingin juga merasakan listrik PLN layaknya warga yang lain. Kalau memang belum bisa dari PLN, setidaknya tolong ditambah komunalnya,” ujarnya.
Menanggapi kondisi ini, Manager PLN ULP Nunukan, Rendra, mengakui bahwa pihaknya belum pernah memasang jaringan listrik di Desa Tepian.
“Desa Tepian belum masuk road map desa yang masuk dalam rencana kerja PLN. Tapi Tahun 2025, sudah masuk road map,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PLN akan segera melakukan survei langsung ke Desa Tepian sebagai bagian dari evaluasi untuk pemasangan jaringan listrik ke depannya.
“Kalau sudah masuk road map setidaknya ada progress. Akan kita survey dan kita evaluasi dulu dalam waktu dekat,” pungkas Rendra.
